Kekecewaan Yuddy Chrysnandi terhadap Partai Golkar, pasca munas dibuktikan dengan meloncat ke Partai Hanura yang baru selesai menggelar munas di Shangri-La, Surabaya. Di partai barunya itu, Yuddy menduduki jabatan strategis, ketua bidang badan pemenangan Pemilu (Bapilu).
Sedangkan beberapa tokoh nasional lainnya, seperti Surya Paloh, Adhiyaksa Dault dan Tommy Soeharto yang sebelumnya santer akan masuk ke struktur kepengurusan, tidak terbukti. Hingga Ketua Umum Wiranto mengumumkan “kabinet” hasil munas, tidak ada nama tokoh itu yang menempati posisi di struktur partai tersebut.
“Benar, mereka urung masuk ke Hanura. Kalau tidak mau, mengapa harus dipaksa,” ujar Bambang W Soeharto, Ketua Dewan Penasihat DPP Partai Hanura. “Tapi mereka tetap mendukung dan memberikan dukungan dari luar, meski tidak masuk ke partai,” tambahnya.
Terpilihnya Yuddy sebagai ketua bidang Bapilu Partai Hanura memang menjadi kejutan tersendiri di pengujung pagelaran munas. Masuknya Yuddy ke Hanura langsung diikuti Reny Jayoesman. Bahkan Yuddy dikabarkan bakal membawa kader Partai Golkar lainnya.
Yuddy sendiri yang sudah berkecimpung di Golkar selama 17 tahun ini mengaku dengan senang hati menerima kader Golkar lainnya yang memutuskan ikut bersamanya. “Banyak kader Golkar yang ikut saya. Tapi saya tidak mengajak lho,” terangnya.
Sementara itu, Ketua DPP Hanura Akbar Faizal mengatakan, masuknya Yuddy ke Hanura merupakan angin segar. Pasalnya, Yuddy dianggap mampu mengembangkan Hanura, terlebih dengan usia yang masih muda. “Hanura terbuka bagi siapa saja, termasuk Yuddy. Apalagi Yuddy adalah tokoh muda berpotensi. Dia bahkan mengaku siap ditempatkan di posisi mana pun,” jelas anggota Komisi V DPR RI yang juga duduk di Pansus Angket Bank Century itu.
Sementara itu, kebijakan baru yang diambil Wiranto, pada munas adalah merampingkan kepengurusan DPP selama lima tahun ke depan. Jika periode sebelumnya, kepengurusan DPP berjumlah 139; komposisi ketua 51 orang, sekjen 59 orang dan bendahara 29 orang. Untuk periode 2010-2015 menjadi 48 orang saja. Komposisinya; ketua 27 orang, sekjen 11 orang dan Bendahara 10 orang.
Untuk jabatan sekjen dipegang Dossy Iskandar, setelah melalui persaingan ketat dengan 3 kandidat lainnya. Sedangkan jabatan Wakil Ketua Umum (Waketum) sebagai pendamping Wiranto dalam masa bhakti kepemimpinannya lima tahun ke depan, tetap ditiadakan.
“Posisi Waketum ditiadakan setelah menjalani diskusi dan pembahasan teramat sangat alot. Awalnya memang ada, namun detik-detik akhir diurungkan. Sidang komisi A sendiri berlangsung hingga dinihari karena alot,” tukas seorang anggota Komisi A Munas Hanura.
Senin, 08 Februari 2010
PDIP: Masa Gagah-gagahan Sudah Lewat
PDI Perjuangan (PDIP) akan menyampaikan inti dari 45 temuan dalam kasus Century di pandangan awal fraksi. PDIP tidak menyebut nama, hanya disebut lembaga yang bermasalah. PDIP melemah?
"Kita itu mengurus negara, bukan genit-genit politik," kata Ganjar Pranowo, anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Bank Century dari Fraksi PDIP dalam perbincangan dengan VIVAnews, Senin 8 Februari 2010.
Ganjar menegaskan, dari awal bergulir Hak Angket Century ini sudah kontroversial. Sampai kepada proses pemeriksaan di Pansus yang dinilai kerap memaki-maki narasumber.
"Akhirnya terjadi kontraksi politik yang luar biasa. PDIP tidak ingin terseret arus yang mengatakan, seolah-olah PDIP harus berani," tegas anggota Dewan dari daerah pemilihan Jawa Tengah VII ini.
Menurut Ganjar, saat ini bukan masanya lagi 'gagah-gagahan'. PDIP tetap mengedepankan temuan yang ada dengan tidak menambah temperatur kontraksi politik.
"Gagah-gagahan itu masa lalu. Pro dan kontra Century saja sudah luar biasa. Pemakzulan? Itu saja sudah bikin geger lagi. Malah disebut, Pansus mengganggu ekonomi," kata Ganjar.
Sebelumnya, PDI Perjuangan mengungkap 45 temuan penting dalam kasus skandal Rp 6,7 triliun Bank Century. Dalam pemaparan temuan ini, PDI Perjuangan sama sekali tidak menyebut nama pejabat yang diduga terseret.
"Dari sembilan temuan BPK diuraikan lagi, PDIP menemukan 45 temuan penting. Itu penjabaran dari sembilan kategori temuan dalam audit investigasi BPK," kata anggota Pansus Century dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 2 Februari 2010.
Menurut Hendrawan PDI Perjuangan memang tidak menyebut nama pejabat yang diduga terseret. PDI Perjuangan hanya menyebut pihak-pihak terkait dan dengan permasalahan hukumnya.
Pihak-pihak yang bermasalah itu yakni, Bank Indonesia, Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Komite Koordinasi.
"Kita itu mengurus negara, bukan genit-genit politik," kata Ganjar Pranowo, anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Bank Century dari Fraksi PDIP dalam perbincangan dengan VIVAnews, Senin 8 Februari 2010.
Ganjar menegaskan, dari awal bergulir Hak Angket Century ini sudah kontroversial. Sampai kepada proses pemeriksaan di Pansus yang dinilai kerap memaki-maki narasumber.
"Akhirnya terjadi kontraksi politik yang luar biasa. PDIP tidak ingin terseret arus yang mengatakan, seolah-olah PDIP harus berani," tegas anggota Dewan dari daerah pemilihan Jawa Tengah VII ini.
Menurut Ganjar, saat ini bukan masanya lagi 'gagah-gagahan'. PDIP tetap mengedepankan temuan yang ada dengan tidak menambah temperatur kontraksi politik.
"Gagah-gagahan itu masa lalu. Pro dan kontra Century saja sudah luar biasa. Pemakzulan? Itu saja sudah bikin geger lagi. Malah disebut, Pansus mengganggu ekonomi," kata Ganjar.
Sebelumnya, PDI Perjuangan mengungkap 45 temuan penting dalam kasus skandal Rp 6,7 triliun Bank Century. Dalam pemaparan temuan ini, PDI Perjuangan sama sekali tidak menyebut nama pejabat yang diduga terseret.
"Dari sembilan temuan BPK diuraikan lagi, PDIP menemukan 45 temuan penting. Itu penjabaran dari sembilan kategori temuan dalam audit investigasi BPK," kata anggota Pansus Century dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 2 Februari 2010.
Menurut Hendrawan PDI Perjuangan memang tidak menyebut nama pejabat yang diduga terseret. PDI Perjuangan hanya menyebut pihak-pihak terkait dan dengan permasalahan hukumnya.
Pihak-pihak yang bermasalah itu yakni, Bank Indonesia, Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Komite Koordinasi.
Burung Besi Istana
Rencana Indonesia segera memiliki pesawat kepresidenan ramai diperbincangkan. DPR sudah ketok palu untuk dana panjar pesawat pada 2009 senilai Rp 200 miliar.
Lain presiden lain pesawat. Bung Karno pernah mendapat hadiah helikopter Sikorsky dari Presiden AS John F Kennedy pada 1961. Kemudian helikopter itu menjadi pesawat kepresidenan.
Pemerintahan Bung Karno juga pernah menyewa pesawat milik perusahaan Pan American Airways (Pan-Am). Pemerintah saat itu menyewa lengkap dengan awak kepresidenan.
Soeharto juga sudah menyewa beberapa pesawat. Dari itu milik perusahaan PAS dan Garuda Indonesia. Ingin menyimak lebih jauh jenis-jenis pesawat hingga jumlah yang dimiliki pemerintah, simak Sorot 69: Burung Besi Istana.
Lain presiden lain pesawat. Bung Karno pernah mendapat hadiah helikopter Sikorsky dari Presiden AS John F Kennedy pada 1961. Kemudian helikopter itu menjadi pesawat kepresidenan.
Pemerintahan Bung Karno juga pernah menyewa pesawat milik perusahaan Pan American Airways (Pan-Am). Pemerintah saat itu menyewa lengkap dengan awak kepresidenan.
Soeharto juga sudah menyewa beberapa pesawat. Dari itu milik perusahaan PAS dan Garuda Indonesia. Ingin menyimak lebih jauh jenis-jenis pesawat hingga jumlah yang dimiliki pemerintah, simak Sorot 69: Burung Besi Istana.
Pendukung Kerbau Si Bu Ya Unggul di Facebook
Kontroversi kerbau yang dikerahkan berdemonstrasi berlanjut di Facebook. Pengguna Facebook terbelah, ada yang mengkritik dan ada yang mendukung. Skor sementara, pendukung lebih banyak daripada yang menentang.
Setidaknya ada enam grup dan satu halaman terkait kerbau Si Bu Ya itu muncul di Facebook. Hanya dua grup yang bertema kecaman kepada kerbau yang dipakai aksi 28 Januari 2010 di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, itu. Satu grup bersikap netral.
Grup pendukung SBY pertama adalah "SBY Bukan Maling dan Bukan Kerbau!" Grup ini diikuti oleh 27 anggota. Hanya sedikit pengantar grup ini: Memilih SBY bukan maling.
Grup kedua yang mendukung SBY adalah "Tolak Personifikasi Presiden dengan Kerbau." Grup ini memiliki 18 anggota. Grup yang didirikan July Purwanto ini menyatakan alasan grup ini adalah
"Demo sampai menempel foto Presiden di badan kerbau dan menulis besar besar inisial Presiden, sangatlah tidak pantas."
Kemudian grup yang netral adalah "KERBAU: antara senang dan tak senang." Grup ini memang sengaja dibuka untuk membuka perdebatan mengenai kerbau yang dipakai berdemonstrasi mengkritik SBY. Karena netral, ada 425 anggota sampai Senin 8 Februari 2010 ini.
Sementara tiga grup lain berisi dukungan pada aksi kerbau itu, meski tak semua anggota grupnya mendukung. Grup "1.000.000,- Kerbau TO MY LORD SBY" yang diikuti 214 anggota misalnya menyatakan di pengantar grupnya "Sepertinya 1 kerbau tidak cukup untuk menyadarkan Tuanku yang terhormat SBY untuk peduli kepada rakyat miskin dan jelata yang dipresentasikan lewat kerbau. Kerbau adalah lambang kemiskinan rakyat Indonesia, saat ini banyak masyarakat harus hidup seperti kerbau, yang paksa untuk bekerja dan tidak pernah dihiraukan nasibnya. Rakyat hidup dikubangan lumpur, sementara SBY sibuk beli pesawat dan naikin gaji para menteri!!!"
Kemudian grup pendukung lainnya adalah "LERBAU GUGAT SBY" yang diikuti 175 anggota dan "Gerakan Sejuta Facebooker Tolak Presiden Kerbau!" yang diikuti 523 anggota.
Namun jangan kira semua anggota grup ini mendukung aksi menggunakan kerbau. Diand Comel misalnya mengatakan dirinya pendukung SBY.
Setidaknya ada enam grup dan satu halaman terkait kerbau Si Bu Ya itu muncul di Facebook. Hanya dua grup yang bertema kecaman kepada kerbau yang dipakai aksi 28 Januari 2010 di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, itu. Satu grup bersikap netral.
Grup pendukung SBY pertama adalah "SBY Bukan Maling dan Bukan Kerbau!" Grup ini diikuti oleh 27 anggota. Hanya sedikit pengantar grup ini: Memilih SBY bukan maling.
Grup kedua yang mendukung SBY adalah "Tolak Personifikasi Presiden dengan Kerbau." Grup ini memiliki 18 anggota. Grup yang didirikan July Purwanto ini menyatakan alasan grup ini adalah
"Demo sampai menempel foto Presiden di badan kerbau dan menulis besar besar inisial Presiden, sangatlah tidak pantas."
Kemudian grup yang netral adalah "KERBAU: antara senang dan tak senang." Grup ini memang sengaja dibuka untuk membuka perdebatan mengenai kerbau yang dipakai berdemonstrasi mengkritik SBY. Karena netral, ada 425 anggota sampai Senin 8 Februari 2010 ini.
Sementara tiga grup lain berisi dukungan pada aksi kerbau itu, meski tak semua anggota grupnya mendukung. Grup "1.000.000,- Kerbau TO MY LORD SBY" yang diikuti 214 anggota misalnya menyatakan di pengantar grupnya "Sepertinya 1 kerbau tidak cukup untuk menyadarkan Tuanku yang terhormat SBY untuk peduli kepada rakyat miskin dan jelata yang dipresentasikan lewat kerbau. Kerbau adalah lambang kemiskinan rakyat Indonesia, saat ini banyak masyarakat harus hidup seperti kerbau, yang paksa untuk bekerja dan tidak pernah dihiraukan nasibnya. Rakyat hidup dikubangan lumpur, sementara SBY sibuk beli pesawat dan naikin gaji para menteri!!!"
Kemudian grup pendukung lainnya adalah "LERBAU GUGAT SBY" yang diikuti 175 anggota dan "Gerakan Sejuta Facebooker Tolak Presiden Kerbau!" yang diikuti 523 anggota.
Namun jangan kira semua anggota grup ini mendukung aksi menggunakan kerbau. Diand Comel misalnya mengatakan dirinya pendukung SBY.
Ruhut: Buyung Kayak Burung 'Cucak Rawa'
Bukan Ruhut Sitompul namanya kalau tidak membuat pernyataan-pernyataan yang sensasional dan menarik perhatian anggota Pansus Angket Century.
Hari ini saja, Senin 8 Februari 2010 Ruhut kembali membuat pernyataan yang tajam ditujukan kepada soerang mantan wantimpres Adnan Buyung Nasution di rapat Pansus Century.
Saat pansus menyebut-nyebut nama Adnan Buyung, sontak Ruhut intruksi agar pansus tidak perlu menyebut atau mendengar ucapan Adnan Buyung.
"Jangan bawa-bawa Adnan Buyung, aku malu. Kenapa, karena terlepas dari ilmu Tata Negara yang dipelajarinya di Belanda, itu gelarnya tidak bersih," kata Ruhut Sitompul di Gedung DPR.
Itu artinya, lanjut Ruhut kembali mencaci, bahwa sosok Adnan Buyung adalah orang yang 'tidak bersih', dan tidak perlu didengar ucapannya seperti di media massa. "Saya sampaikan ini agar Buyung tahu diri," cetusnya.
Karena itu, lanjut dia, Buyung harus tahu diri. "Jangan mentang-mentang gak jadi wantimpres lagi, seperti sakit hati, ngomong dimana-mana seperti burung 'cucak rawa' saja," tegasnya.
"Sekali lagi saya tegaskan, Buyung Nasution tidak usah didengar, jangan didengar, pesan dari Ruhut yang menyampaikan," tuturnya.
Sebelumnya, mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Adnan Buyung Nasution berteriak-teriak di media massa soal sikap Presiden SBY terhadap Century. Dimana Buyung meminta agar SBY bersikap jantan. Dalam sistem presidensial, presiden harus bertanggung jawab atas tindakan menterinya.
"Presiden harus jantan mengatakan saya yang bertanggung jawab. Saya ingin menunjukkan sikap jantan sebagai presiden, apalagi kabinet kita sebagai presidensial. Kalau tidak jantan, tentu jangan menjadi leader," ujar pengacara senior itu.
Menurut Buyung, dalam sistem presidensial menteri-menteri tidak bisa bertanggungjawab secara per individu. Siapapun yang salah, baik itu Boediono maupun Sri Mulyani, menurut Buyung, SBY lah yang tanggung jawab.
Karena menurutnya, siapapun yang salah dalam masalah ini, apakah Sri Mulyani atau Boediono kalau ini menyangkut pertanggungjawaban politik itu kepada presiden.
Selain itu, jika SBY tidak terkait dengan kasus ini, dia harus segera melakukan tindakan. SBY tentunya harus memberi tindakan lebih dulu, itu kebijakakn politik. Jangan seperti masalah Bibit-Chandra, minta tolong tim 8. jelas Adnan Buyung.
Hari ini saja, Senin 8 Februari 2010 Ruhut kembali membuat pernyataan yang tajam ditujukan kepada soerang mantan wantimpres Adnan Buyung Nasution di rapat Pansus Century.
Saat pansus menyebut-nyebut nama Adnan Buyung, sontak Ruhut intruksi agar pansus tidak perlu menyebut atau mendengar ucapan Adnan Buyung.
"Jangan bawa-bawa Adnan Buyung, aku malu. Kenapa, karena terlepas dari ilmu Tata Negara yang dipelajarinya di Belanda, itu gelarnya tidak bersih," kata Ruhut Sitompul di Gedung DPR.
Itu artinya, lanjut Ruhut kembali mencaci, bahwa sosok Adnan Buyung adalah orang yang 'tidak bersih', dan tidak perlu didengar ucapannya seperti di media massa. "Saya sampaikan ini agar Buyung tahu diri," cetusnya.
Karena itu, lanjut dia, Buyung harus tahu diri. "Jangan mentang-mentang gak jadi wantimpres lagi, seperti sakit hati, ngomong dimana-mana seperti burung 'cucak rawa' saja," tegasnya.
"Sekali lagi saya tegaskan, Buyung Nasution tidak usah didengar, jangan didengar, pesan dari Ruhut yang menyampaikan," tuturnya.
Sebelumnya, mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Adnan Buyung Nasution berteriak-teriak di media massa soal sikap Presiden SBY terhadap Century. Dimana Buyung meminta agar SBY bersikap jantan. Dalam sistem presidensial, presiden harus bertanggung jawab atas tindakan menterinya.
"Presiden harus jantan mengatakan saya yang bertanggung jawab. Saya ingin menunjukkan sikap jantan sebagai presiden, apalagi kabinet kita sebagai presidensial. Kalau tidak jantan, tentu jangan menjadi leader," ujar pengacara senior itu.
Menurut Buyung, dalam sistem presidensial menteri-menteri tidak bisa bertanggungjawab secara per individu. Siapapun yang salah, baik itu Boediono maupun Sri Mulyani, menurut Buyung, SBY lah yang tanggung jawab.
Karena menurutnya, siapapun yang salah dalam masalah ini, apakah Sri Mulyani atau Boediono kalau ini menyangkut pertanggungjawaban politik itu kepada presiden.
Selain itu, jika SBY tidak terkait dengan kasus ini, dia harus segera melakukan tindakan. SBY tentunya harus memberi tindakan lebih dulu, itu kebijakakn politik. Jangan seperti masalah Bibit-Chandra, minta tolong tim 8. jelas Adnan Buyung.
Taufiq Kiemas-Paloh Makan Siang Bersama
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Taufiq Kiemas mengundang Surya Paloh makan siang bersama di ruang kerjanya. Paloh yang inisiator Nasional Demokrat itu didampingi Ferry Mursyidan Baldan.
"Makan siang saja," kata Ferry ketika ditanyakan apa agenda makan siang Taufiq dengan Surya Paloh. Surya Paloh diketahui kemudian hadir sebagai pimpinan Media Group yang membawahi stasiun televisi Metro TV dan koran Media Indonesia.
Makan siang bersama itu dijadwalkan pukul 11.30, Senin 8 Februari 2010 ini. Sampai pukul 12.30 ini, mereka masih makan siang di ruang lantai 2 gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta.
Taufiq Kiemas merupakan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Taufiq hadir dalam deklarasi Nasional Demokrat 1 Februari 2010 lalu di Istora Senayan.
Surya Paloh yang mantan Ketua Dewan Penasihat Golkar, bersama Sri Sultan Hamengku Buwono X adalah inisiator Nasional Demokrat. Sementara Ferry adalah salah satu dari 45 deklarator gerakan ini.
"Makan siang saja," kata Ferry ketika ditanyakan apa agenda makan siang Taufiq dengan Surya Paloh. Surya Paloh diketahui kemudian hadir sebagai pimpinan Media Group yang membawahi stasiun televisi Metro TV dan koran Media Indonesia.
Makan siang bersama itu dijadwalkan pukul 11.30, Senin 8 Februari 2010 ini. Sampai pukul 12.30 ini, mereka masih makan siang di ruang lantai 2 gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta.
Taufiq Kiemas merupakan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Taufiq hadir dalam deklarasi Nasional Demokrat 1 Februari 2010 lalu di Istora Senayan.
Surya Paloh yang mantan Ketua Dewan Penasihat Golkar, bersama Sri Sultan Hamengku Buwono X adalah inisiator Nasional Demokrat. Sementara Ferry adalah salah satu dari 45 deklarator gerakan ini.
Demokrat: Century Bermasalah Sejak Dibentuk
Fraksi Partai Demokrat menyatakan Bank Century mengandung masalah sejak awal dibentuk. Izin merger tiga bank yakni CIC, Danpac dan Pikko menjadi Bank Century seharusnya tidak pernah keluar.
"Tahun 2001-2003 ditemukan ada pelanggaran yang signifikan," kata Achsanul Qosasi, anggota Panitia Khusus Angket Kasus Bank Century dari Partai Demokrat, yang membacakan pandangan fraksinya, Senin 8 Februari 2010.
Beberapa pelanggaran yang ditemukan Demokrat seperti surat-surat berharga yang fiktif. "Kemudian pembayaran pihak ketiga yang menyebabkan bank kesulitan likuiditas," kata Achsanul.
Kemudian surat berharga yang semula dinilai macet, kemudian diubah menjadi lancar. "Hasil fit and proper test, yang semula dinyatakan tidak lulus untuk merger, tidak diproses lebih lanjut," ujar Achsanul.
Namun Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan menafikan berbagai pelanggaran itu sehingga 6 Desember 2004, keluarlah persetujuan merger ketiga bank itu menjadi Bank Century. "Izin akuisisi seharusnya tak boleh terjadi," kata Achsanul.
Karena itu, "Kami menilai Bank Indonesia tidak prudent," ujar politisi Demokrat yang terpilih dari daerah pemilihan Jawa Timur XI itu.
"Tahun 2001-2003 ditemukan ada pelanggaran yang signifikan," kata Achsanul Qosasi, anggota Panitia Khusus Angket Kasus Bank Century dari Partai Demokrat, yang membacakan pandangan fraksinya, Senin 8 Februari 2010.
Beberapa pelanggaran yang ditemukan Demokrat seperti surat-surat berharga yang fiktif. "Kemudian pembayaran pihak ketiga yang menyebabkan bank kesulitan likuiditas," kata Achsanul.
Kemudian surat berharga yang semula dinilai macet, kemudian diubah menjadi lancar. "Hasil fit and proper test, yang semula dinyatakan tidak lulus untuk merger, tidak diproses lebih lanjut," ujar Achsanul.
Namun Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan menafikan berbagai pelanggaran itu sehingga 6 Desember 2004, keluarlah persetujuan merger ketiga bank itu menjadi Bank Century. "Izin akuisisi seharusnya tak boleh terjadi," kata Achsanul.
Karena itu, "Kami menilai Bank Indonesia tidak prudent," ujar politisi Demokrat yang terpilih dari daerah pemilihan Jawa Timur XI itu.
6 Kesimpulan Sementara Versi Demokrat
Hari ini Panitia Khusus Hak Angket Kasus Bank Century mengagendakan pandangan awal atau kesimpulan sementara fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat.
Kesimpulan Fraksi Demokrat dibacakan oleh anggota Pansus, Achsanul Qosasi.
Ada enam kesimpulan awal yang disampaikan Demokrat. "Pertama, kebijakan akuisisi dan merger tiga bank yakni CIC, Danpac dan Pikko menjadi Bank Century mengandung banyak masalah. Akibat ketidaktegasan Bank Indonesia sejak dini, Bank Century leluasa melakukan pelanggaran," kata Achsanul, Senin 8 Februari 2010.
Kedua, pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP) sesuai hukum. "Kami memahami penetapan Bank Century dalam penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik oleh KKSK memang seharusnya dilakukan untuk mencegah krisis," tambah Achsanul.
Pengucuran dana Rp 6,67 triliun, menurut Demokrat, adalah tindakan yang sah secara hukum.
Penyertaan modal untuk bank gagal berdampak sistemik, tambah dia, tidak ditemukan unsur melawan hukum.
"Kelima, belum terjadi kerugian negara dalam penyertaan modal sementara," tambah dia.
Untuk poin ini, Demokrat berdalil bahwa dalam lima tahun mendatang, saham yang disertakan pada Bank Mutiara [sebelumnya Bank Century] akan dijual kepada investor.
Selain itu, berdasarkan keterangan mantan pemilik Bank Century, Robert Tantular, ada dana yang dilarikan Rafat Ali Rizvi dan Hesham Al Warraq ke luar negeri.
Sementara, dalam kesimpulan terakhir, Demokrat menyatakan bahwa mendukung sepenuhnya proses hukum bila nantinya ditemukan adanya tindak pidana dalam kasus Bank Century, baik oleh pemilik atau oknum yang lain.
Sebelum menutup pemaparan kesimpulan awal, Achsanul menyinggung hasil kerja Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan ada pelanggaran dalam pengucuran dana ke Bank Century.
"Dalam hasil keputusannya kurang tepat karena BPK tak konsisten mematuhui standar pemeriksaan keuangan negara. Hasil audit tidak sepenuhnya benar, mengabaikan hak memberikan komentar dan sanggahan," tambah dia.
Kesimpulan Fraksi Demokrat dibacakan oleh anggota Pansus, Achsanul Qosasi.
Ada enam kesimpulan awal yang disampaikan Demokrat. "Pertama, kebijakan akuisisi dan merger tiga bank yakni CIC, Danpac dan Pikko menjadi Bank Century mengandung banyak masalah. Akibat ketidaktegasan Bank Indonesia sejak dini, Bank Century leluasa melakukan pelanggaran," kata Achsanul, Senin 8 Februari 2010.
Kedua, pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP) sesuai hukum. "Kami memahami penetapan Bank Century dalam penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik oleh KKSK memang seharusnya dilakukan untuk mencegah krisis," tambah Achsanul.
Pengucuran dana Rp 6,67 triliun, menurut Demokrat, adalah tindakan yang sah secara hukum.
Penyertaan modal untuk bank gagal berdampak sistemik, tambah dia, tidak ditemukan unsur melawan hukum.
"Kelima, belum terjadi kerugian negara dalam penyertaan modal sementara," tambah dia.
Untuk poin ini, Demokrat berdalil bahwa dalam lima tahun mendatang, saham yang disertakan pada Bank Mutiara [sebelumnya Bank Century] akan dijual kepada investor.
Selain itu, berdasarkan keterangan mantan pemilik Bank Century, Robert Tantular, ada dana yang dilarikan Rafat Ali Rizvi dan Hesham Al Warraq ke luar negeri.
Sementara, dalam kesimpulan terakhir, Demokrat menyatakan bahwa mendukung sepenuhnya proses hukum bila nantinya ditemukan adanya tindak pidana dalam kasus Bank Century, baik oleh pemilik atau oknum yang lain.
Sebelum menutup pemaparan kesimpulan awal, Achsanul menyinggung hasil kerja Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan ada pelanggaran dalam pengucuran dana ke Bank Century.
"Dalam hasil keputusannya kurang tepat karena BPK tak konsisten mematuhui standar pemeriksaan keuangan negara. Hasil audit tidak sepenuhnya benar, mengabaikan hak memberikan komentar dan sanggahan," tambah dia.
Paloh-Taufiq Kiemas Bahas Empat Pilar Bangsa
Ketua MPR Taufiq Kiemas menerima kedatangan Surya Paloh, deklarator organisasi Nasional Demokrat. Kedatangan Surya Paloh kali ini dalam kapasitasnya sebagai bos Media Grup.
"Kami undang Surya Paloh sebagai yang punya Media Indonesia, Metro TV. Karena MPR ingin sosialisaikan empat pilar Indonesia, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika," kata Taufiq Kiemas di Gedung MPR, Jakarta, Senin 8 Februari 2010.
Meski acaranya adalah sosialisasi empat pilar Indonesia, Surya Paloh tampak didampingi sejumlah politisi. Mereka yang mendampingi Surya Paloh adalah politisi-politisi Golkar.
Mereka yang terlihat yakni, Jeffrie Geovani, Syamsul Muarif, Ferry Mursidan Baldan, dan Enggartiasto Lukito. Paloh sendiri menegaskan komitmennya untuk turut mensosialisasikan empat pilar itu.
"Kami ingin empat pilar itu bisa berjalan. Kita tahu posisi masing-masing dimana. Kita hampir kehilangan suara untuk negeri ini," ujar Paloh dalam pembukaan diskusinya.
Surya menambahkan, maka itu diperlukan tampilnya pemimpin formal dan informal untuk memberi keteladanan. Bukan pada produk perundangan.
"Semakin banyak produk undang-undang semakin banyak pelanggaran, bukti kegagalan suatu bangsa. Paling berbahaya tertinggal dalam kemajuan pola pikir, manajemen berpikir masyarakat," kata dia.
"Kami undang Surya Paloh sebagai yang punya Media Indonesia, Metro TV. Karena MPR ingin sosialisaikan empat pilar Indonesia, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika," kata Taufiq Kiemas di Gedung MPR, Jakarta, Senin 8 Februari 2010.
Meski acaranya adalah sosialisasi empat pilar Indonesia, Surya Paloh tampak didampingi sejumlah politisi. Mereka yang mendampingi Surya Paloh adalah politisi-politisi Golkar.
Mereka yang terlihat yakni, Jeffrie Geovani, Syamsul Muarif, Ferry Mursidan Baldan, dan Enggartiasto Lukito. Paloh sendiri menegaskan komitmennya untuk turut mensosialisasikan empat pilar itu.
"Kami ingin empat pilar itu bisa berjalan. Kita tahu posisi masing-masing dimana. Kita hampir kehilangan suara untuk negeri ini," ujar Paloh dalam pembukaan diskusinya.
Surya menambahkan, maka itu diperlukan tampilnya pemimpin formal dan informal untuk memberi keteladanan. Bukan pada produk perundangan.
"Semakin banyak produk undang-undang semakin banyak pelanggaran, bukti kegagalan suatu bangsa. Paling berbahaya tertinggal dalam kemajuan pola pikir, manajemen berpikir masyarakat," kata dia.
Puan Maharani Wakil Ketua Umum PDIP?
Titik terang suksesi kepemimpinan dalam tubuh PDI Perjuangan akan jelas pada Kongres April 2010 mendatang. Kini muncul wacana akan dibentuknya kursi Wakil Ketua Umum yang belum pernah ada.
"Ada keinginan untuk itu. Itu usulan dari daerah," kata Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI Perjuangan Taufiq Kiemas di sela pertemuan dengan Surya Paloh di Gedung MPR, Jakarta, Senin 8 Februari 2010.
Menurut Taufiq, keinginan, wacana, dan usulan adanya kursi Wakil Ketua Umum itu banyak disuarakan dari daerah. Tujuan pengadaan kursi nomor dua di PDIP itu adalah agar wacana regenerasi makin jelas.
"Tidak bisa ditutup-tutupi," kata Taufiq. Siapa saja nama kandidat yang muncul? "Belum. Itu tergantung Ibu Mega juga. Kami kan demokrasi terpimpin," ujar dia.
Kendati demikian, Taufiq tidak membantah bahwa salah satu nama calon Wakil Ketua Umum yang beredar adalah putrinya, Puan Maharani. "Saya rasa ada. Iya," kata Ketua MPR ini.
Puan, termasuk salah satu politisi muda. Taufiq pun punya kesan tersendiri untuk para politisi muda. Menurut Taufiq, politisi muda sekarang bila berdebat selalu memakai footnote (catatan-catatan kaki tambahan).
"Kalau saya kan pengalaman sebagai modal. Kalau sekarang itu, anak-anak muda lebih cerdas, banyak footnote. Jadi kalau kalah ya bisa menyikapi dengan luwes, fleksibel," tegasnya.
"Ada keinginan untuk itu. Itu usulan dari daerah," kata Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI Perjuangan Taufiq Kiemas di sela pertemuan dengan Surya Paloh di Gedung MPR, Jakarta, Senin 8 Februari 2010.
Menurut Taufiq, keinginan, wacana, dan usulan adanya kursi Wakil Ketua Umum itu banyak disuarakan dari daerah. Tujuan pengadaan kursi nomor dua di PDIP itu adalah agar wacana regenerasi makin jelas.
"Tidak bisa ditutup-tutupi," kata Taufiq. Siapa saja nama kandidat yang muncul? "Belum. Itu tergantung Ibu Mega juga. Kami kan demokrasi terpimpin," ujar dia.
Kendati demikian, Taufiq tidak membantah bahwa salah satu nama calon Wakil Ketua Umum yang beredar adalah putrinya, Puan Maharani. "Saya rasa ada. Iya," kata Ketua MPR ini.
Puan, termasuk salah satu politisi muda. Taufiq pun punya kesan tersendiri untuk para politisi muda. Menurut Taufiq, politisi muda sekarang bila berdebat selalu memakai footnote (catatan-catatan kaki tambahan).
"Kalau saya kan pengalaman sebagai modal. Kalau sekarang itu, anak-anak muda lebih cerdas, banyak footnote. Jadi kalau kalah ya bisa menyikapi dengan luwes, fleksibel," tegasnya.
PDIP: Ada Indikasi Korupsi, Merdeka!
Pemaparan kesimpulan awal kasus Bank Century oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dibacakan Eva Sundari berlangsung singkat, sekitar lima menit.
Dalam paparanya, Eva mengatakan perlu pendalaman beberapa hal terkait pengucuran dana para Bank Century, salah satunya soal repo aset Bank Century dan fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP).
Juga, "Perhitungan CAR yang tak valid dan berubah-ubah," kata Eva dalam rapat Pansus, Senin 8 Februari 2010.
Berdasarkan indikasi-indikasi pelanggaran perbankan itu, PDIP minta penegak hukum menyelidiki Bank Indonesia terkait kasus-kasus tersebut.
PDIP juga menyatakan sepakat dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), salah satunya, bahwa tak ada alasan menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.
"Berdasarkan hal tersebut, kesimpulan sementara ada indikasi tindak pidana korupsi, tindak pidana perbankan," kata Eva.
"Kami minta penegak hukum bertindak tegas menyelidiki Bank Indonesia, KKSK, dan KK [Komite Koordinasi]," tegas Eva, lalu menutup paparannya dengan pekikan 'Merdeka'.
Salah satu ketua pansus Mahfudz Siddiq mengatakan paparan Eva adalah yang tercepat.
"Memecahkan rekor penyampaian paparan tercepat. Namun lampiran yang digunakan paling cepat," tambah Mahfudz.
Dalam paparanya, Eva mengatakan perlu pendalaman beberapa hal terkait pengucuran dana para Bank Century, salah satunya soal repo aset Bank Century dan fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP).
Juga, "Perhitungan CAR yang tak valid dan berubah-ubah," kata Eva dalam rapat Pansus, Senin 8 Februari 2010.
Berdasarkan indikasi-indikasi pelanggaran perbankan itu, PDIP minta penegak hukum menyelidiki Bank Indonesia terkait kasus-kasus tersebut.
PDIP juga menyatakan sepakat dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), salah satunya, bahwa tak ada alasan menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.
"Berdasarkan hal tersebut, kesimpulan sementara ada indikasi tindak pidana korupsi, tindak pidana perbankan," kata Eva.
"Kami minta penegak hukum bertindak tegas menyelidiki Bank Indonesia, KKSK, dan KK [Komite Koordinasi]," tegas Eva, lalu menutup paparannya dengan pekikan 'Merdeka'.
Salah satu ketua pansus Mahfudz Siddiq mengatakan paparan Eva adalah yang tercepat.
"Memecahkan rekor penyampaian paparan tercepat. Namun lampiran yang digunakan paling cepat," tambah Mahfudz.
Surya Paloh Bentuk 'Tim SAR' di Nasdem
Nasional Demokrat akan membentuk 'pasukan' sejenis badan penyelamat, tim SAR. Badan penyelamat bencana alam ini akan dibentuk di seluruh daerah.
"Nasional Demokrat akan segera membentuk badan rescue nasional di pusat dan daerah," kata inisiator nasional Nasional Demokrat, Surya Paloh, di sela pertemuan dengan Taufiq Kiemas, Gedung MPR, Jakarta, Senin 8 Februari 2010.
Menurut dia, untuk saat ini organisasi yang kerap disebut Nasdem ini akan fokus pada program sosial. Untuk ke depan, badan rescue nasional ini akan dibentuk secara serentak.
"Menyiapkan target relawan-relawan Nasional Demokrat yang sigap membantu kalau ada bencana," ujar bos Media Grup ini.
Seperti diketahui, kedatangan Paloh ini atas undangan MPR untuk mensosialisasikan empat pilar bangsa melalui media. Meski acaranya adalah sosialisasi empat pilar Indonesia, Surya Paloh tampak didampingi sejumlah politisi.
Mereka yang mendampingi Surya Paloh adalah politisi-politisi Golkar yang duduk sebagai deklarator Nasdem. Mereka yang terlihat yakni, Jeffrie Geovani, Syamsul Muarif, Ferry Mursidan Baldan, dan Enggartiasto Lukita.
"Nasional Demokrat akan segera membentuk badan rescue nasional di pusat dan daerah," kata inisiator nasional Nasional Demokrat, Surya Paloh, di sela pertemuan dengan Taufiq Kiemas, Gedung MPR, Jakarta, Senin 8 Februari 2010.
Menurut dia, untuk saat ini organisasi yang kerap disebut Nasdem ini akan fokus pada program sosial. Untuk ke depan, badan rescue nasional ini akan dibentuk secara serentak.
"Menyiapkan target relawan-relawan Nasional Demokrat yang sigap membantu kalau ada bencana," ujar bos Media Grup ini.
Seperti diketahui, kedatangan Paloh ini atas undangan MPR untuk mensosialisasikan empat pilar bangsa melalui media. Meski acaranya adalah sosialisasi empat pilar Indonesia, Surya Paloh tampak didampingi sejumlah politisi.
Mereka yang mendampingi Surya Paloh adalah politisi-politisi Golkar yang duduk sebagai deklarator Nasdem. Mereka yang terlihat yakni, Jeffrie Geovani, Syamsul Muarif, Ferry Mursidan Baldan, dan Enggartiasto Lukita.
Idrus: Saya Percaya SBY Tak Reshuffle Kabinet
Golkar sangat yakin bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak akan merombak kabinet alias reshuffle dalam waktu dekat. Apalagi, bila reshuffle itu dengan dalih kasus Century.
"Silakan saja (reshuffle) tidak masalah. Tapi saya percaya SBY tidak akan melakukan itu (reshuffle)," kata Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham di Gedung DPR, Jakarta, Senin 8 Februari 2010.
Menurut Idrus, mereka yang kerap menggaungkan isu perombakan kabinet adalah pihak-pihak yang tidak mengerti duduk permasalahan. Maka itu, politisi yang juga Ketua Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Bank Century di DPR ini yakin, SBY tidak akan melakukan reshuffle.
"Tidak mungkin SBY reshuffle hanya karena Century. Karena kita juga pantang melakukan hal yang tidak kita yakini," ujar Idrus.
Idrus mengimbau agar perdebatan perombakan kabinet dapat diakhiri. Semua pihak disarankan untuk berkonsentrasi untuk mengungkap kasus skandal Rp 6,7 triliun Bank Century.
"Dasar koalisi yang dibentuk parpol bersama Demokrat dan SBY berdasarkan visi yang sama. Seperti membangun pemerintahan yang bersih. Lalu ketika ada yang mengaitkan ini (Century) dengan reshuffle dan koalisi, maka itu pernyataan yang kontradiktif," tegas Idrus.
"Silakan saja (reshuffle) tidak masalah. Tapi saya percaya SBY tidak akan melakukan itu (reshuffle)," kata Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham di Gedung DPR, Jakarta, Senin 8 Februari 2010.
Menurut Idrus, mereka yang kerap menggaungkan isu perombakan kabinet adalah pihak-pihak yang tidak mengerti duduk permasalahan. Maka itu, politisi yang juga Ketua Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Bank Century di DPR ini yakin, SBY tidak akan melakukan reshuffle.
"Tidak mungkin SBY reshuffle hanya karena Century. Karena kita juga pantang melakukan hal yang tidak kita yakini," ujar Idrus.
Idrus mengimbau agar perdebatan perombakan kabinet dapat diakhiri. Semua pihak disarankan untuk berkonsentrasi untuk mengungkap kasus skandal Rp 6,7 triliun Bank Century.
"Dasar koalisi yang dibentuk parpol bersama Demokrat dan SBY berdasarkan visi yang sama. Seperti membangun pemerintahan yang bersih. Lalu ketika ada yang mengaitkan ini (Century) dengan reshuffle dan koalisi, maka itu pernyataan yang kontradiktif," tegas Idrus.
Rabu, 03 Februari 2010
Pesawat Presiden Diusulkan Sewa Beli Saja
Adhie Massardi, juru bicara mantan Presiden Abdurrahman Wahid, mengusulkan pemerintah sebaiknya tidak membeli pesawat untuk Presiden. Adhie mengusulkan mekanismenya cukup sewa beli karena lebih irit.
"Logikanya lebih efisien sewa beli, leasing," kata Adhie kepada VIVAnews di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 2 Februari 2010.
Keuntungan sewa beli adalah tidak perlu biaya perawatan. Semua ditanggung pihak yang memberikan leasing.
Perhitungan ini juga cocok untuk mobil dinas. "Jangankan pesawat, beli mobil aja maintenance lebih tinggi," katanya. "Ditotal lima tahun berikutnya yang ada rugi. Dalam situasi sekarang, lebih hemat sewa."
Kalau begitu, jika pesawat Presiden dibeli berarti pemborosan? "Iya, pemborosan," kata Adhie.
Kebijakan pembelian pesawat baru ini sudah mendapat kecaman. Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai kebijakan itu memboroskan anggaran negara.
FITRA membandingkannya dengan pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Alokasi anggaran perjalanan dinas presiden Megawati di dalam negeri dan ke luar negeri pada 2002 dianggarkan hanya Rp 48,845 miliar. Itu termasuk untuk menyewa pesawat, bukan pengadaan pesawat.
Sedangkan pemerintah berencana membeli pesawat VVIP jenis Boeing 737-400 sebagai pesawat “pribadi” dengan nilai Rp 200 miliar.
Sebelumnya, Kepala Badan Anggaran DPR, Harry Azhar Azis mengaku sudah meneken anggaran pembelian pesawat kepresidenan Republik Indonesia.
"Badan anggaran sudah menyetujui uang mukanya sebesar Rp 200 miliar," kata Harry saat dihubungi VIVANews di Jakarta, Senin, 1 Februari 2010.
Dia menekankan persetujuan Badan Anggaran diteken pada 3 November 2009 saat melakukan pembahasan anggaran dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Anggaran yang dipakai adalah APBN 2009, masuk pos lain-lain.
"Kalau untuk pos lain-lain itu sudah menjadi domain Menkeu," katanya. Sedangkan, jika masuk dalam pos satuan tiga, masuk anggaran sekretariat negara. Namun, sampai sejauh ini, Harry belum tahu persis bagaimana kelanjutan anggaran pembelian pesawat tersebut.
"Logikanya lebih efisien sewa beli, leasing," kata Adhie kepada VIVAnews di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 2 Februari 2010.
Keuntungan sewa beli adalah tidak perlu biaya perawatan. Semua ditanggung pihak yang memberikan leasing.
Perhitungan ini juga cocok untuk mobil dinas. "Jangankan pesawat, beli mobil aja maintenance lebih tinggi," katanya. "Ditotal lima tahun berikutnya yang ada rugi. Dalam situasi sekarang, lebih hemat sewa."
Kalau begitu, jika pesawat Presiden dibeli berarti pemborosan? "Iya, pemborosan," kata Adhie.
Kebijakan pembelian pesawat baru ini sudah mendapat kecaman. Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai kebijakan itu memboroskan anggaran negara.
FITRA membandingkannya dengan pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Alokasi anggaran perjalanan dinas presiden Megawati di dalam negeri dan ke luar negeri pada 2002 dianggarkan hanya Rp 48,845 miliar. Itu termasuk untuk menyewa pesawat, bukan pengadaan pesawat.
Sedangkan pemerintah berencana membeli pesawat VVIP jenis Boeing 737-400 sebagai pesawat “pribadi” dengan nilai Rp 200 miliar.
Sebelumnya, Kepala Badan Anggaran DPR, Harry Azhar Azis mengaku sudah meneken anggaran pembelian pesawat kepresidenan Republik Indonesia.
"Badan anggaran sudah menyetujui uang mukanya sebesar Rp 200 miliar," kata Harry saat dihubungi VIVANews di Jakarta, Senin, 1 Februari 2010.
Dia menekankan persetujuan Badan Anggaran diteken pada 3 November 2009 saat melakukan pembahasan anggaran dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Anggaran yang dipakai adalah APBN 2009, masuk pos lain-lain.
"Kalau untuk pos lain-lain itu sudah menjadi domain Menkeu," katanya. Sedangkan, jika masuk dalam pos satuan tiga, masuk anggaran sekretariat negara. Namun, sampai sejauh ini, Harry belum tahu persis bagaimana kelanjutan anggaran pembelian pesawat tersebut.
Desmond Mahesa: Berkuasa Kok Sering Curhat
Kebiasaan Presiden SBY yang kerapkali mengeluarkan keluh kesahnya di berbagai kesempatan, mengundang kritik tajam dari anggota Fraksi Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa. Ia menilai, tabiat SBY tersebut mengurangi kewibawaannya secara signifikan.
"Kalau hanya satu atau dua kali curhat (curahan hati), mungkin tak masalah," ujar mantan aktivis mahasiswa itu. "Tapi jika tiap kali curhat, masyarakat juga jadi imun," kata Desmon.
Anggota Komisi III itu menyatakan, bagaimanapun ia memahami keinginan SBY untuk menarik simpati rakyat, dengan memposisikan dirinya sebagai pihak yang sering teraniaya. Namun menurutnya, teraniaya itu identik dengan kelemahan.
"SBY kan penguasa, pemimpin. Pemimpin itu justru harus menunjukkan ketegaran dan kekuatannya. Penguasa kok malah sering curhat," ujarnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 3 Februari 2010. Ia berpendapat, Presiden tidak perlu terlalu sering curhat dan berkeluh kesah di hadapan publik.
"Itu menunjukkan fenomena kepemimpinan yang lemah," ujar Desmon. Seharusnya, lanjutnya, pemimpin dapat bersikap smart, menahan diri, dan mengayomi rakyatnya. "Bila pemimpinnya saja sering berkeluh kesah, apalagi rakyatnya," ujarnya menutup perbincangan seraya memasuki Ruang Rapat Komisi III.
"Kalau hanya satu atau dua kali curhat (curahan hati), mungkin tak masalah," ujar mantan aktivis mahasiswa itu. "Tapi jika tiap kali curhat, masyarakat juga jadi imun," kata Desmon.
Anggota Komisi III itu menyatakan, bagaimanapun ia memahami keinginan SBY untuk menarik simpati rakyat, dengan memposisikan dirinya sebagai pihak yang sering teraniaya. Namun menurutnya, teraniaya itu identik dengan kelemahan.
"SBY kan penguasa, pemimpin. Pemimpin itu justru harus menunjukkan ketegaran dan kekuatannya. Penguasa kok malah sering curhat," ujarnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 3 Februari 2010. Ia berpendapat, Presiden tidak perlu terlalu sering curhat dan berkeluh kesah di hadapan publik.
"Itu menunjukkan fenomena kepemimpinan yang lemah," ujar Desmon. Seharusnya, lanjutnya, pemimpin dapat bersikap smart, menahan diri, dan mengayomi rakyatnya. "Bila pemimpinnya saja sering berkeluh kesah, apalagi rakyatnya," ujarnya menutup perbincangan seraya memasuki Ruang Rapat Komisi III.
Pengurus PAN Disusun Amien dan Hatta Rajasa
Hampir sebulan berlalu setelah Hatta Rajasa terpilih menjadi Ketua Umum Partai Amanat Nasional dan Amien Rais kembali menjadi Ketua Majelis Pertimbangan PAN, namun pengurus PAN yang definitif belum kunjung terbentuk. Kemungkinan pekan ini, PAN akan mengumumkan pengurus barunya.
Menurut Viva Yoga Mauladi, Wakil Sekretaris Jenderal PAN demisioner, kepengurusan dibentuk Hatta dan Amien. "Mereka berdua yang menyusun," ujar Viva dalam perbincangan dengan VIVAnews, Rabu 3 Februari 2010. "Makanya saya juga belum tahu ditempatkan di posisi apa," kata Sekretaris Fraksi PAN itu.
Namun Viva menyatakan kemungkinan pekan ini akan muncul kepengurusan PAN yang baru. "Tunggu saja, mungkin minggu ini keluar," ujarnya.
Dua nama yang definitif masuk pengurus adalah Taufik Kurniawan, Ketua Panitia Kongres yang dilangsungkan di Batam awal Januari lalu itu, dan Dradjad Wibowo. Taufik didapuk sebagai Sekretaris Jenderal, sementara Dradjad sebagai Wakil Ketua Umum.
Menurut Viva Yoga Mauladi, Wakil Sekretaris Jenderal PAN demisioner, kepengurusan dibentuk Hatta dan Amien. "Mereka berdua yang menyusun," ujar Viva dalam perbincangan dengan VIVAnews, Rabu 3 Februari 2010. "Makanya saya juga belum tahu ditempatkan di posisi apa," kata Sekretaris Fraksi PAN itu.
Namun Viva menyatakan kemungkinan pekan ini akan muncul kepengurusan PAN yang baru. "Tunggu saja, mungkin minggu ini keluar," ujarnya.
Dua nama yang definitif masuk pengurus adalah Taufik Kurniawan, Ketua Panitia Kongres yang dilangsungkan di Batam awal Januari lalu itu, dan Dradjad Wibowo. Taufik didapuk sebagai Sekretaris Jenderal, sementara Dradjad sebagai Wakil Ketua Umum.
Ruhut Sitompul: Wajar SBY Sensitif
Presiden SBY akhir-akhir ini kerapkali curhat di hadapan publik di berbagai kesempatan. Sejumlah kalangan mengkritisi kebiasaan SBY ini. Demokrat pun membela Ketua Dewan Pembinanya tersebut.
"SBY bukannya terlalu sensitif. Lagipula, wajar bila SBY agak sensitif karena tiap hari ia dibakar," ujar Ketua DPP Partai Demokrat, Ruhut Sitompul.
"Dibakar" yang dimaksud Ruhut ialah, SBY tiap hari diprovokasi oleh berbagai pihak, termasuk melalui berbagai aksi demonstrasi yang marak belakangan ini. "Kau kan tidak merasakan. Coba rasakan kalau ada gambar kau ikut dibakar di jalan-jalan," kata Ruhut di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 3 Februari 2010.
Anggota Komisi III itu mengatakan, selama ini pemerintah memberi kesempatan seluas-luasnya bagi aksi demonstrasi. "Tapi dikasih hati, malah melunjak," katanya. Ruhut menilai, demonstrasi saat ini cenderung biadab dan sama sekali tidak menghormati etika politik.
Ruhut menekankan, pihak kepolisian seharusnya tegas dalam menghadapi demonstrasi biadab macam itu. "Apalagi jika ada demonstrasi membakar-bakar gambar yang tidak pantas. Seharusnya pelakunya segera ditangkap," kata Ruhut. Ia menambahkan, sudah cukup kesabaran Demokrat selama ini.
Ruhut beranggapan, rakyat pun kini sudah muak terhadap demonstrasi. Terlebih, lanjutnya, demonstrasi saat ini mengandung unsur politis, termasuk demonstrasi yang sering digerakkan oleh aktivis Bendera. "Tapi tenang saja, SBY kan punya dua tim bayonet," ujar Ruhut tanpa menjelaskan lebih lanjut.
"SBY bukannya terlalu sensitif. Lagipula, wajar bila SBY agak sensitif karena tiap hari ia dibakar," ujar Ketua DPP Partai Demokrat, Ruhut Sitompul.
"Dibakar" yang dimaksud Ruhut ialah, SBY tiap hari diprovokasi oleh berbagai pihak, termasuk melalui berbagai aksi demonstrasi yang marak belakangan ini. "Kau kan tidak merasakan. Coba rasakan kalau ada gambar kau ikut dibakar di jalan-jalan," kata Ruhut di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 3 Februari 2010.
Anggota Komisi III itu mengatakan, selama ini pemerintah memberi kesempatan seluas-luasnya bagi aksi demonstrasi. "Tapi dikasih hati, malah melunjak," katanya. Ruhut menilai, demonstrasi saat ini cenderung biadab dan sama sekali tidak menghormati etika politik.
Ruhut menekankan, pihak kepolisian seharusnya tegas dalam menghadapi demonstrasi biadab macam itu. "Apalagi jika ada demonstrasi membakar-bakar gambar yang tidak pantas. Seharusnya pelakunya segera ditangkap," kata Ruhut. Ia menambahkan, sudah cukup kesabaran Demokrat selama ini.
Ruhut beranggapan, rakyat pun kini sudah muak terhadap demonstrasi. Terlebih, lanjutnya, demonstrasi saat ini mengandung unsur politis, termasuk demonstrasi yang sering digerakkan oleh aktivis Bendera. "Tapi tenang saja, SBY kan punya dua tim bayonet," ujar Ruhut tanpa menjelaskan lebih lanjut.
Demokrat: SBY Kritik 'Kerbau' Bukan Curhat
Ketua Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, meminta demonstrasi dilakukan dengan wajar, tanpa melupakan etika. Demokrat menilai demonstrasi dengan menggunakan kerbau adalah tak mengindahkan etika itu.
"Jika SBY bicara dan mengkritik demonstrasi yang diekspresikan dengan kerbau, teriakan maling, membakar foto, dan sebagainya, karena SBY amat peduli dengan etika politik," kata Anas. "Bukan karena antikritik dan bukan karena mau berkeluh-kesah," ujarnya secara tertulis ke VIVAnews, Rabu 3 Februari 2010.
Menurut Anas, sebagai bagian dari ekspresi politik dan kebebasan berpendapat, demonstrasi adalah hal yang wajar dan biasa saja. Bahkan secara sadar, itu dilindungi, diberi kesempatan dan diatur oleh undang-undang. "Semata-mata karena itu adalah bagian absah dari demokrasi," ujarnya.
Tetapi demonstrasi tetap membutuhkan panduan etika dan kepatutan. Kalau tanpa etika, demonstrasi tidak akan menjadi ekspresi demokrasi dan sikap kritis. "Justru demonstrasi yang tunaetika akan menjadi kepanjangan dari kebencian dan ketidakdewasaan," kata Ketua Fraksi Demokrat itu.
Karena itu, sebaiknya demonstrasi dijauhkan dari cara-cara yang kasar dan tanpa etika. Demonstrasi harus dijaga martabatnya. "Demonstrasi perlu dipurifikasi. Jika demonstrasi tuna etika diteruskan, akan berpotensi menjadi penyakit demokrasi dan lahan persemaian kebencian politik," ujarnya.
Demonstrasi menggunakan kerbau pertama kali terjadi pada 28 Januari 2010 lalu. Di perut kerbau itu tertulis nama "Si Bu Ya" dan di pantatnya terdapat gambar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono.
"Jika SBY bicara dan mengkritik demonstrasi yang diekspresikan dengan kerbau, teriakan maling, membakar foto, dan sebagainya, karena SBY amat peduli dengan etika politik," kata Anas. "Bukan karena antikritik dan bukan karena mau berkeluh-kesah," ujarnya secara tertulis ke VIVAnews, Rabu 3 Februari 2010.
Menurut Anas, sebagai bagian dari ekspresi politik dan kebebasan berpendapat, demonstrasi adalah hal yang wajar dan biasa saja. Bahkan secara sadar, itu dilindungi, diberi kesempatan dan diatur oleh undang-undang. "Semata-mata karena itu adalah bagian absah dari demokrasi," ujarnya.
Tetapi demonstrasi tetap membutuhkan panduan etika dan kepatutan. Kalau tanpa etika, demonstrasi tidak akan menjadi ekspresi demokrasi dan sikap kritis. "Justru demonstrasi yang tunaetika akan menjadi kepanjangan dari kebencian dan ketidakdewasaan," kata Ketua Fraksi Demokrat itu.
Karena itu, sebaiknya demonstrasi dijauhkan dari cara-cara yang kasar dan tanpa etika. Demonstrasi harus dijaga martabatnya. "Demonstrasi perlu dipurifikasi. Jika demonstrasi tuna etika diteruskan, akan berpotensi menjadi penyakit demokrasi dan lahan persemaian kebencian politik," ujarnya.
Demonstrasi menggunakan kerbau pertama kali terjadi pada 28 Januari 2010 lalu. Di perut kerbau itu tertulis nama "Si Bu Ya" dan di pantatnya terdapat gambar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono.
Langganan:
Postingan (Atom)