Panitia Khusus Hak Angket Kasus Bank Century hari ini, Rabu 3 Januari 2010 pukul 13.20 WIB menggelar rapat pimpinan.
Menurut ketua pansus, Idrus Marham, agenda rapat adalah finalisasi agenda. "Kemarin kita sudah rapat internal, bagaimana mengefektifkan waktu sisa," kata Idrus di Gedung Dewan, Senayan, Jakarta, Rabu siang.
Ditanya soal perkiraan penjadwalan pansus, Idrus menolak menjawab. "Janganlah, ketua pansus tidak bisa mengarang, setelah selesai rapat kita jelaskan," tambah dia.
Sekali lagi, Idrus membantah bahwa arah pengusutan kasus Century yang dilakukan pansus, adalah untuk memakzulkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden, Boediono.
"Kita tidak mewacanakan pemakzulan. Kita bekerja berdasarkan data dan fakta," kata Idrus.
"Makanya, kalau sekarang ini pansus belum selesai, temuan-temuan ini belum bisa disimpulkan, jangan terlalu gampang menafsirkan," kata dia.
Sikap menyokong pemakzulan disuarakan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya. Menurut Gerindra, bail out Rp 6,7 triliun harus dipertanggungjawabkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Yang paling bertanggung jawab jelas komandannya, Boediono dan Sri Mulyani hanya pelaksana lapangan. Jadi yang harus dimakzulkan adalah SBY," ujar Rindoko, anggota Fraksi Gerindra.
Bail out Bank Century dilakukan oleh Komite Stabilisasi Sektor Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani dengan anggota Gubernur Bank Indonesia. Saat bail out Rp 6,7 triliun dikucurkan, Boediono adalah Gubernur BI.
Memang muncul kontroversi keterlibatan Presiden dalam keputusan ini. Salah satunya dipicu kehadiran Marsillam Simanjuntak, yang dalam notulensi rapat KSSK yang diperoleh VIVAnews, disebut Sri Mulyani sebagai suruhan Presiden. Belakangan kepada Pansus, Sri Mulyani menyanggah dengan mengatakan Marsillam hadir sebagai nara sumber karena kepakarannya di bidang hukum tata negara.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar