Partai Amanat Nasional meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan evaluasi koalisi yang memerintah. Usulan ini menyusul kekalahan kubu Demokrat, PAN dan Partai Kebangkitan Bangsa dalam rapat paripurna menentukan sikap soal kasus Bank Century.
"Evaluasi mendasar atas strategi komunikasi politik lembaga kepresidenan, sistem komunikasi internal partai-partai koalisi dan format atau substansi dari pakta koalisi," kata salah satu Ketua PAN, Bima Arya Sugiarto, secara tertulis kepada VIVAnews.
Kedua, Bima mengusulkan Presiden mempertimbangkan penyederhanaan pola koalisi dari koalisi gemuk menjadi koalisi terbatas (limited coalition). "Koalisi pemerintahan yang ramping, loyal, dan disiplin jauh lebih bermakna dibanding koalisi gemuk yang tidak loyal dan tak terkendali," ujar Bima.
Perampingan ini, juga bagian dari ketegasan SBY menerapkan prinsip reward and punishment demi efektivitas pemerintahan dan menunaikan janji-janji kampanye di Pemilu 2009.
Dalam pidato menanggapi hasil paripurna, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono semalam menekankan bahwa pemerintah akan memprioritaskan program pembangunan, bukan mempersoalkan koalisi partai politik. Dia menekankan yang paling penting saat ini adalah memastikan bahwa semua program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat terus dapat dilanjutkan.
"Bagi saya sendiri prioritas paling utama adalah menyukseskan program-program pro-rakyat, bukan isu lain seperti koalisi partai-partai politik yang mendukung pemerintah," kata dia.
Dia menekankan koalisi dibangun dengan niat baik, kesepakatan dan etika. Jika ada permasalahan terhadap kesepakatan dan etika, menurut dia, selalu tersedia solusi yang tepat dan terhormat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar