Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung, menilai Program 100 Hari pemerintah gagal terlaksana. Bukan hanya itu, pemerintah juga dinilai gagap mengantisipasi sejumlah hal seperti perdagangan bebas ASEAN-China.
"Program-program tak bisa berjalan baik," kata Akbar dalam diskusi di Megawati Institute, Jakarta, Rabu 3 Februari 2010. "Banyak program tidak fokus dan tidak menjawab masalah di masyarakat," ujarnya.
Problemnya, kata Akbar, bukan pada pelaksanaannya namun karena memang Program 100 hari sulit dijalankan. "Dari 45 disederhanakan jadi 15, tapi tetap saja sulit dalam 100 hari dilaksanakan," kata mantan Menteri Perumahan Rakyat itu.
Kalau pun ada yang menonjol, ujar Akbar, hanyalah kinerja Satuan Tugas Antimafia Hukum. Satgas yang diketuai Kuntoro Mangkusubroto itu pernah mendatangi sel tahanan Artalyta Suryani. "Tapi tampaknya itu hanya gebrakan saja. Tiga hari ini, kita belum lihat lagi gebrakannya," ujar Akbar. Artinya, Akbar melihat aksi itu bak pencitraan kesungguhan pemerintah menjalankan program 100 hari saja.
Masyarakat dinilai Akbar tak paham program 100 hari itu. Selain karena dinilai tidak menjawab langsung problem rakyat, juga karena tidak fokus satu sama lain. "Kedua, sosialisasi program tidak intensif," ujarnya.
Ketiga, tolak ukur kesuksesan program tidak jelas. Parameter berhasil atau tidak, tak kelihatan. "Seharusnya kalau ada tolak ukur jelas, masyarakat bisa menilai," kata Akbar.
Keempat, program ini hendaknya bisa jadi landasan dalam menjalankan program jangka panjang dan jangka menengah, namun ternyata tidak. Kelima, terkait ekonomi, Akbar menilai pemerintah kurang aktif terhadap isu yang berkembang. "Pemerintah kurang antisipatif terhadap isu perdagangan bebas," kata Akbar.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar