Gerindra dianggap sebagai penentu nasib kasus Bank Century di Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan kekuatan 5,07 persen di parlemen, Gerindra adalah kunci.
Jika Gerindra masuk barisan Demokrat -- yang didukung PKB dan PAN -- yang menyatakan kebijakan bailout tak bermasalah, kekuatan kubu ini menjadi 51,07 persen, menang dari kubu penentang.
Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon mengatakan partainya akan konsisten dengan sikap awal. "Kita akan lihat, ini masih dalam proses. Gerindra tentu tentu berpihak pada yang paling dekat dengan pernyataan," kata dia ketika dihubungi VIVAnews, Senin 1 Maret 2010 malam.
Sikap Gerindra, kata Fadli Zon, bisa dibaca dari sikap fraksi soal merger, pemberian FPJP (fasilitas pinjaman jangka pendek), dan soal aliran dana. Gerindra, kata dia, menyebut jabatan institusi, dan pejabat yang diduga melakukan pelanggaran -- meski sama sekali tak menyebut nama.
"Kami proporsional. Kita tidak mentarget orang perorang, tapi siapa yang bersalah yang bertanggung jawab," kata Fadli Zon. Wacana penyebutan nama, tambah dia, bagi Gerindra bukan yang terpenting.
"Dalam kesimpulan dan rekomendasi, kami proporsional. Kita lihat saja," tambah dia.
Soal Gerindra yang disebut sebagai penentu? Kata Fadli Zon, semua fraksi adalah penentu. "Penentu tentu semua," kata dia.
Yang jelas, tambah dia, ini adalah kesempatan bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Demokrat untuk membuktikan pernyataannya, membuka kasus ini seterang mungkin.
Bagi Gerindra, kasus Century adalah persoalan serius. "Kami ingin segera tuntas, tak ingin berlama-lama," jelas dia.
Sebelumnya, peneliti senior Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi mengatakan, Gerindra kemungkinan besar merapat ke Demokrat. Selain demi kepentingan Pemilu 2014, kata dia, Prabowo Subianto adalah teman satu angkatan SBY di militer.
***
Dalam pandangan akhir yang dibacakan Rabu 24 Februari 2010, Gerindra meminta kepolisian dan kejaksaan untuk memeriksa pihak-pihak yang diduga melakukan tindakan pidana pada kasus PT Bank Century Tbk.
"Mereka di antaranya adalah jajaran dewan gubernur BI, termasuk gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur," kata Juru Bicara Fraksi Gerindra di Pansus Century, Ahmad Muzani di gedung DPR saat itu.
Fraksi Gerindra menilai data yang disampaikan BI terhadap indikator keuangan Bank Century tidak akurat.
Kondisi itu memicu keputusan yang juga tidak akurat dari KSSK terhadap penetapan Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik.
"Indikator pelanggaran juga terjadi sebelum merger dan akuisisi tiga bank menjadi Bank Century hingga saat penetapan sebagai bank gagal yang berdampak sistemik," kata dia.
Selain itu, Gerindra juga minta agar aparat memeriksa komisioner dan ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), manajemen lama dan baru Bank Century.
Gerindra mengaku telah menemukan 15 dugaan penyimpangan merger, 21 temuan pelanggaran paska merger bank, dan saat proses penetapan sebagai bank gagal yang berdampak sistemik 11 temuan.
Selain itu, saat pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) ditemukan delapan dugaan penyimpangan dan empat pelanggaran lainnya. "Total kami menemukan 59 temuan dugaan penyimpangan," tuturnya.
Untuk itu, Gerindra juga meminta pemeriksaan terhadap ketua KSSK dan pejabat Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar