VIVAnews - Tak semua politisi Demokrat setuju dengan pernyataan Ruhut Sitompul. Sekretaris Departemen HAM Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Rachland Nashidik menegaskan masa jabatan presiden tidak perlu ditambah.
"Dua kali sudah cukup. Tatanan demokratik yang kita punya saat ini jangan dirusak," kata Rachland kepada wartawan, Rabu 18 Agustus 2010. Hal ini menanggapi usulan Ruhut agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diperpanjang masa jabatannya dengan mengamandemen UUD 1945.
Rachland menilai kelangsungan demokrasi dan kesejahteraan tidak boleh mengalami personalisasi, sebab ketika itu dimulai lonceng kleptokrasi justru sedang dibunyikan.
"Bung Ruhut sendiri adalah Ketua Depkominfo DPP Partai Demokrat. Tugasnya, sebagai counterpart Kementerian Kominfo, memonitor dan mengoreksi kebijakan, bukan juru bicara partai," tegasnya.
Dia khawatir ada sekelompok publik yang mengira SBY sedang gunakan Ruhut untuk "test the water." Bagi SBY, kata dia, masalah ini tak perlu, bahkan bisa merugikan nama baiknya.
Usulan Bung Ruhut itu, kata Rachland, bukan gagasan apalagi pendidikan politik yang baik. "Belajar dari kontroversi ini, mungkin Partai Demokrat perlu memiliki juru bicara partai," kata dia.
Dengan demikian, Rachland melanjutkan, akan jelas mana ekspresi pendapat fungsionaris dan kader, dan mana pernyataan resmi mewakili kebijakan partai.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar