Panitia Khusus Hak Angket Kasus Bank Century hari ini, Rabu 3 Januari 2010 pukul 13.20 WIB menggelar rapat pimpinan.
Menurut ketua pansus, Idrus Marham, agenda rapat adalah finalisasi agenda. "Kemarin kita sudah rapat internal, bagaimana mengefektifkan waktu sisa," kata Idrus di Gedung Dewan, Senayan, Jakarta, Rabu siang.
Ditanya soal perkiraan penjadwalan pansus, Idrus menolak menjawab. "Janganlah, ketua pansus tidak bisa mengarang, setelah selesai rapat kita jelaskan," tambah dia.
Sekali lagi, Idrus membantah bahwa arah pengusutan kasus Century yang dilakukan pansus, adalah untuk memakzulkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden, Boediono.
"Kita tidak mewacanakan pemakzulan. Kita bekerja berdasarkan data dan fakta," kata Idrus.
"Makanya, kalau sekarang ini pansus belum selesai, temuan-temuan ini belum bisa disimpulkan, jangan terlalu gampang menafsirkan," kata dia.
Sikap menyokong pemakzulan disuarakan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya. Menurut Gerindra, bail out Rp 6,7 triliun harus dipertanggungjawabkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Yang paling bertanggung jawab jelas komandannya, Boediono dan Sri Mulyani hanya pelaksana lapangan. Jadi yang harus dimakzulkan adalah SBY," ujar Rindoko, anggota Fraksi Gerindra.
Bail out Bank Century dilakukan oleh Komite Stabilisasi Sektor Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani dengan anggota Gubernur Bank Indonesia. Saat bail out Rp 6,7 triliun dikucurkan, Boediono adalah Gubernur BI.
Memang muncul kontroversi keterlibatan Presiden dalam keputusan ini. Salah satunya dipicu kehadiran Marsillam Simanjuntak, yang dalam notulensi rapat KSSK yang diperoleh VIVAnews, disebut Sri Mulyani sebagai suruhan Presiden. Belakangan kepada Pansus, Sri Mulyani menyanggah dengan mengatakan Marsillam hadir sebagai nara sumber karena kepakarannya di bidang hukum tata negara.
Rabu, 03 Februari 2010
Parmusi Usul PPP Keluar dari Koalisi
Pengurus Pusat Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) menilai penetapan mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi penuh dengan politisasi. Bachtiar ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengadaan sapi impor dan mesin jahit di Departemen Sosial.
Sekretaris Jenderal Parmusi Imam Suhardjo mengatakan Parmusi heran atas penetapan tersangka Bachtiar, karena kasus ini telah berlangsung sejak tiga tahun lalu. Walau melibatkan banyak orang, namun Parmusi mempertanyakan, kenapa hanya Bachtiar yang langsung jadi tersangka.
"Waktu (Bachtiar) jadi menteri diam, setelah pensiun baru diuber-uber. Kami khawatir ini bukan masalah hukum, tapi politis," kata Imam dalam jumpa pers di Kantor Parmusi, Tebet, Jakarta Selatan, 3 Februari 2009.
Sewaktu Bachtiar menjabat sebagai Menteri Sosial, dia mengetahui perihal adanya kasus ini. Namun Bachtiar ingin kasus ini tuntas.
Bahkan mantan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga saat itu, Adhyaksa Dault, bercerita kepada Parmusi, kalau Bachtiar mengungkapkan kasus ini dalam rapat kabinet beberapa tahun lalu. Bachtiar ingin kasus ini tuntas, namun Presiden diam saja.
"Saat itu, Bachtiar minta ke Presiden untuk dituntaskan. Bahkan ke Presiden, Bachtiar berkata: 'Kalau saya harus diberhentikan, maka berhentikan saja. Kalau saya harus ditembak, tembak saja'," kata Imam mengutip Adhyaksa.
Karena itu Parmusi mengancam, apabila betul penetapan tersangka Bachtiar penuh nuansa Politik, mereka akan mengusulkan Partai Persatuan Pembangunan untuk keluar dari koalisi. "Kami akan usulkan PPP menarik diri dari koalisi. Ini koalisi tidak ada manfaatnya," kata Ketua Parmusi Lukman Hakim.
Sekretaris Jenderal Parmusi Imam Suhardjo mengatakan Parmusi heran atas penetapan tersangka Bachtiar, karena kasus ini telah berlangsung sejak tiga tahun lalu. Walau melibatkan banyak orang, namun Parmusi mempertanyakan, kenapa hanya Bachtiar yang langsung jadi tersangka.
"Waktu (Bachtiar) jadi menteri diam, setelah pensiun baru diuber-uber. Kami khawatir ini bukan masalah hukum, tapi politis," kata Imam dalam jumpa pers di Kantor Parmusi, Tebet, Jakarta Selatan, 3 Februari 2009.
Sewaktu Bachtiar menjabat sebagai Menteri Sosial, dia mengetahui perihal adanya kasus ini. Namun Bachtiar ingin kasus ini tuntas.
Bahkan mantan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga saat itu, Adhyaksa Dault, bercerita kepada Parmusi, kalau Bachtiar mengungkapkan kasus ini dalam rapat kabinet beberapa tahun lalu. Bachtiar ingin kasus ini tuntas, namun Presiden diam saja.
"Saat itu, Bachtiar minta ke Presiden untuk dituntaskan. Bahkan ke Presiden, Bachtiar berkata: 'Kalau saya harus diberhentikan, maka berhentikan saja. Kalau saya harus ditembak, tembak saja'," kata Imam mengutip Adhyaksa.
Karena itu Parmusi mengancam, apabila betul penetapan tersangka Bachtiar penuh nuansa Politik, mereka akan mengusulkan Partai Persatuan Pembangunan untuk keluar dari koalisi. "Kami akan usulkan PPP menarik diri dari koalisi. Ini koalisi tidak ada manfaatnya," kata Ketua Parmusi Lukman Hakim.
Tanggapan Ketua DPR atas Demo 'Kerbau'
Aksi demonstrasi memperingati 100 hari pemerintahan SBY-Boediono masih ramai diperbincangkan setelah SBY mengeluarkan kritik terhadap demo tersebut. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Marzuki Alie, juga menyatakan bahwa tidak semua demonstrasi memperoleh dukungan rakyat.
"Saya kira rakyat Indonesia pun tidak happy melihat demonstrasi yang tak santun," ujar Marzuki di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 3 Februari 2010. Marzuki mengingatkan, demonstrasi adalah suatu cara yang dimaksudkan untuk menyampaikan aspirasi kepada pihak-pihak yang berkompeten, dan demokrasi pun memberi ruang baginya.
Namun, lanjut Marzuki, ruang kesempatan itu harus digunakan sebaik-baiknya dengan cara-cara yang santun, berakhlak, dan sesuai dengan adat ketimuran. Menurutnya demonstrasi dengan menggunakan binatang seperti kerbau tentu tak sesuai norma itu.
"Bila ekspresi dan aspirasi tersebut disampaikan dengan tidak etis dan melanggar aturan, maka apakah aspirasinya sampai?" kata Marzuki.
Namun, Marzuki tidak setuju apabila demonstrasi diatur dan diberi parameter standar semacam panduan berdemonstrasi yang baik dan benar. "Tidak perlu diatur. Cukup junjung sikap saling menghormati dalam berdemonstrasi," kata mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu. Tanpa sikap saling menghormati dan menghargai itu, ujarnya, bangsa bisa kehilangan jati diri.
"Apalagi demonstrasi kerapkali dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak mewakili keseluruhan elemen bangsa," ujar Marzuki. Oleh karena itu, menurutnya, apabila aksi demonstrasi seringkali diwarnai dengan pelecehan, maka pesan akan sulit tersampaikan, dan justru bisa menimbulkan perpecahan di antara anak bangsa.
"Saya kira rakyat Indonesia pun tidak happy melihat demonstrasi yang tak santun," ujar Marzuki di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 3 Februari 2010. Marzuki mengingatkan, demonstrasi adalah suatu cara yang dimaksudkan untuk menyampaikan aspirasi kepada pihak-pihak yang berkompeten, dan demokrasi pun memberi ruang baginya.
Namun, lanjut Marzuki, ruang kesempatan itu harus digunakan sebaik-baiknya dengan cara-cara yang santun, berakhlak, dan sesuai dengan adat ketimuran. Menurutnya demonstrasi dengan menggunakan binatang seperti kerbau tentu tak sesuai norma itu.
"Bila ekspresi dan aspirasi tersebut disampaikan dengan tidak etis dan melanggar aturan, maka apakah aspirasinya sampai?" kata Marzuki.
Namun, Marzuki tidak setuju apabila demonstrasi diatur dan diberi parameter standar semacam panduan berdemonstrasi yang baik dan benar. "Tidak perlu diatur. Cukup junjung sikap saling menghormati dalam berdemonstrasi," kata mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu. Tanpa sikap saling menghormati dan menghargai itu, ujarnya, bangsa bisa kehilangan jati diri.
"Apalagi demonstrasi kerapkali dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak mewakili keseluruhan elemen bangsa," ujar Marzuki. Oleh karena itu, menurutnya, apabila aksi demonstrasi seringkali diwarnai dengan pelecehan, maka pesan akan sulit tersampaikan, dan justru bisa menimbulkan perpecahan di antara anak bangsa.
Susno: Tidak Ada Testimoni Tertulis
Mantan Kabareskrim Komisaris Jenderal Susno Duadji menepis 'testimoni'-nya yang membuat heboh Pansus Hak Angket Bank Century. 'Testimoni' yang bikin ribut itu, kata dia, hanyalah data pendukung yang diberikannya kepada anggota pansus atas permintaan mereka.
"Tidak ada testimoni. Wong saya bersaksi resmi di bawah sumpah. Kesaksian saya, ya yang saya sampaikan di bawah sumpah itu," kata Susno di Mabes Polri, Jakarta, Rabu 3 Februari 2010.
Data yang tertulis itu hanyalah data pendukung. Data itu merupakan bagian dari konsep buku yang sedang disusunnya dan belum ditandatanganinya. "Dimasukkan di situ (data pendukung). Itu saja, biasa saja," ujar Susno yang sempat dipanggil sebagai saksi oleh pansus atas kapasitasnya sebagai mantan Kabareskrim.
Susno sendiri mengaku belum membaca isi buku itu karena baru berupa konsep yang masih harus banyak diperbaiki. "Jadi jangan bicara testimoni lagi, itu salah," kata dia.
Susno mengakui isi data tertulis itu memang tidak disampaikan kepada pansus saat ia menjadi saksi. Alasannya anggota pansus tidak ada yang bertanya soal data tersebut. "Saya nggak mungkin bercerita kalau nggak ditanya. Apa yang ditanya, ya saya jawab," kata dia.
'Testimoni' tertulis Susno di antaranya berisi soal penghentian penyelidikan kasus Bank Century, karena penyidik dihadapkan pada anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang sedang ikut dalam kampanye Pilpres.
Pada dasarnya, kata Susno, dalam penyelidikan kasus Century, kepolisian membaginya dalam tiga tahap. Pertama yang terkait penggelapan dana nasabah di Antaboga. Kasus ini diutamakan karena ada uang milik nasabah.
Kedua, terkait Bank Century-nya sendiri. Ini juga menyangkut uang nasabah sehingga lebih diprioritaskan. Sedangkan tahap ketiga menyangkut bail out bank sebesar Rp 6,7 triliun. Kasus bail out ini memang digarap terakhir, tapi bukan karena tidak diprioritaskan. Namun lebih pada kasusnya yang tidak melibatkan uang orang perorangan.
"Dan untuk ini ada beberapa yang akan dimintai keterangan sedang ikut Pilpres. Tahu-tahu begitu sudah tahapan mau diperiksa, saya sudah tidak jadi Kabareskrim lagi," kata Susno.
Apakah kasus ini sekarang diselidiki, Susno minta hal itu ditanyakan kepada penggantinya Komjen Ito Sumardi yang kini menjadi Kabareskrim.
"Tidak ada testimoni. Wong saya bersaksi resmi di bawah sumpah. Kesaksian saya, ya yang saya sampaikan di bawah sumpah itu," kata Susno di Mabes Polri, Jakarta, Rabu 3 Februari 2010.
Data yang tertulis itu hanyalah data pendukung. Data itu merupakan bagian dari konsep buku yang sedang disusunnya dan belum ditandatanganinya. "Dimasukkan di situ (data pendukung). Itu saja, biasa saja," ujar Susno yang sempat dipanggil sebagai saksi oleh pansus atas kapasitasnya sebagai mantan Kabareskrim.
Susno sendiri mengaku belum membaca isi buku itu karena baru berupa konsep yang masih harus banyak diperbaiki. "Jadi jangan bicara testimoni lagi, itu salah," kata dia.
Susno mengakui isi data tertulis itu memang tidak disampaikan kepada pansus saat ia menjadi saksi. Alasannya anggota pansus tidak ada yang bertanya soal data tersebut. "Saya nggak mungkin bercerita kalau nggak ditanya. Apa yang ditanya, ya saya jawab," kata dia.
'Testimoni' tertulis Susno di antaranya berisi soal penghentian penyelidikan kasus Bank Century, karena penyidik dihadapkan pada anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang sedang ikut dalam kampanye Pilpres.
Pada dasarnya, kata Susno, dalam penyelidikan kasus Century, kepolisian membaginya dalam tiga tahap. Pertama yang terkait penggelapan dana nasabah di Antaboga. Kasus ini diutamakan karena ada uang milik nasabah.
Kedua, terkait Bank Century-nya sendiri. Ini juga menyangkut uang nasabah sehingga lebih diprioritaskan. Sedangkan tahap ketiga menyangkut bail out bank sebesar Rp 6,7 triliun. Kasus bail out ini memang digarap terakhir, tapi bukan karena tidak diprioritaskan. Namun lebih pada kasusnya yang tidak melibatkan uang orang perorangan.
"Dan untuk ini ada beberapa yang akan dimintai keterangan sedang ikut Pilpres. Tahu-tahu begitu sudah tahapan mau diperiksa, saya sudah tidak jadi Kabareskrim lagi," kata Susno.
Apakah kasus ini sekarang diselidiki, Susno minta hal itu ditanyakan kepada penggantinya Komjen Ito Sumardi yang kini menjadi Kabareskrim.
Maruarar Siap Mati Demi Ungkap Century
Maruarar Sirait, anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Century dari Fraksi PDI Perjuangan berani mati demi mengungkap skandal ini. 'Pertempuran' skandal Rp 6,7 triliun Bank Century bukan berakhir di Pansus.
"Kontrak mati pun kami siap kalau kami melenceng. Kami siap mati," kata Maruarar Sirait dalam diskusi Jelang Rekomendasi Pansus Century, Wisma Kodel, Jakarta Selatan, Rabu 3 Februari 2010.
Maruarar mempertegas, dirinya tidak takut terhadap tekanan-tekanan politik yang begitu kuat. Apalagi di saat menjelang rekomendasi sementara Pansus Century.
"Kami tidak bisa ditakut-takuti. Kalau ada kasus (di internal partai) bukalah! Kami tetap tidak bisa ditakut-takuti," ujar anggota Dewan dari daerah pemilihan Jawa Barat IX ini.
Menurut Maruarar, 'pertempuran' yang sebenarnya adalah bukan di dalam arena Pansus Century yang berisi 30 orang. "Tetapi di paripurna. Kalau di luar pansus bukan urusan kita lagi," ujar dia.
Seperti diketahui, dalam mengungkapkan temuannya kemarin, PDI Perjuangan mengungkap ada 45 temuan penting dalam skandal Century. PDIP tidak menyebut nama pejabat yang diduga terseret.
PDI Perjuangan hanya menyebut pihak-pihak terkait dan dengan permasalahan hukumnya. Pihak-pihak yang bermasalah itu yakni, Bank Indonesia (BI), Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK, Komiter Koordinasi (KK), dan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan).
"Kontrak mati pun kami siap kalau kami melenceng. Kami siap mati," kata Maruarar Sirait dalam diskusi Jelang Rekomendasi Pansus Century, Wisma Kodel, Jakarta Selatan, Rabu 3 Februari 2010.
Maruarar mempertegas, dirinya tidak takut terhadap tekanan-tekanan politik yang begitu kuat. Apalagi di saat menjelang rekomendasi sementara Pansus Century.
"Kami tidak bisa ditakut-takuti. Kalau ada kasus (di internal partai) bukalah! Kami tetap tidak bisa ditakut-takuti," ujar anggota Dewan dari daerah pemilihan Jawa Barat IX ini.
Menurut Maruarar, 'pertempuran' yang sebenarnya adalah bukan di dalam arena Pansus Century yang berisi 30 orang. "Tetapi di paripurna. Kalau di luar pansus bukan urusan kita lagi," ujar dia.
Seperti diketahui, dalam mengungkapkan temuannya kemarin, PDI Perjuangan mengungkap ada 45 temuan penting dalam skandal Century. PDIP tidak menyebut nama pejabat yang diduga terseret.
PDI Perjuangan hanya menyebut pihak-pihak terkait dan dengan permasalahan hukumnya. Pihak-pihak yang bermasalah itu yakni, Bank Indonesia (BI), Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK, Komiter Koordinasi (KK), dan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan).
Pendapat Akbar Tandjung atas 100 Hari SBY
Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung, menilai Program 100 Hari pemerintah gagal terlaksana. Bukan hanya itu, pemerintah juga dinilai gagap mengantisipasi sejumlah hal seperti perdagangan bebas ASEAN-China.
"Program-program tak bisa berjalan baik," kata Akbar dalam diskusi di Megawati Institute, Jakarta, Rabu 3 Februari 2010. "Banyak program tidak fokus dan tidak menjawab masalah di masyarakat," ujarnya.
Problemnya, kata Akbar, bukan pada pelaksanaannya namun karena memang Program 100 hari sulit dijalankan. "Dari 45 disederhanakan jadi 15, tapi tetap saja sulit dalam 100 hari dilaksanakan," kata mantan Menteri Perumahan Rakyat itu.
Kalau pun ada yang menonjol, ujar Akbar, hanyalah kinerja Satuan Tugas Antimafia Hukum. Satgas yang diketuai Kuntoro Mangkusubroto itu pernah mendatangi sel tahanan Artalyta Suryani. "Tapi tampaknya itu hanya gebrakan saja. Tiga hari ini, kita belum lihat lagi gebrakannya," ujar Akbar. Artinya, Akbar melihat aksi itu bak pencitraan kesungguhan pemerintah menjalankan program 100 hari saja.
Masyarakat dinilai Akbar tak paham program 100 hari itu. Selain karena dinilai tidak menjawab langsung problem rakyat, juga karena tidak fokus satu sama lain. "Kedua, sosialisasi program tidak intensif," ujarnya.
Ketiga, tolak ukur kesuksesan program tidak jelas. Parameter berhasil atau tidak, tak kelihatan. "Seharusnya kalau ada tolak ukur jelas, masyarakat bisa menilai," kata Akbar.
Keempat, program ini hendaknya bisa jadi landasan dalam menjalankan program jangka panjang dan jangka menengah, namun ternyata tidak. Kelima, terkait ekonomi, Akbar menilai pemerintah kurang aktif terhadap isu yang berkembang. "Pemerintah kurang antisipatif terhadap isu perdagangan bebas," kata Akbar.
"Program-program tak bisa berjalan baik," kata Akbar dalam diskusi di Megawati Institute, Jakarta, Rabu 3 Februari 2010. "Banyak program tidak fokus dan tidak menjawab masalah di masyarakat," ujarnya.
Problemnya, kata Akbar, bukan pada pelaksanaannya namun karena memang Program 100 hari sulit dijalankan. "Dari 45 disederhanakan jadi 15, tapi tetap saja sulit dalam 100 hari dilaksanakan," kata mantan Menteri Perumahan Rakyat itu.
Kalau pun ada yang menonjol, ujar Akbar, hanyalah kinerja Satuan Tugas Antimafia Hukum. Satgas yang diketuai Kuntoro Mangkusubroto itu pernah mendatangi sel tahanan Artalyta Suryani. "Tapi tampaknya itu hanya gebrakan saja. Tiga hari ini, kita belum lihat lagi gebrakannya," ujar Akbar. Artinya, Akbar melihat aksi itu bak pencitraan kesungguhan pemerintah menjalankan program 100 hari saja.
Masyarakat dinilai Akbar tak paham program 100 hari itu. Selain karena dinilai tidak menjawab langsung problem rakyat, juga karena tidak fokus satu sama lain. "Kedua, sosialisasi program tidak intensif," ujarnya.
Ketiga, tolak ukur kesuksesan program tidak jelas. Parameter berhasil atau tidak, tak kelihatan. "Seharusnya kalau ada tolak ukur jelas, masyarakat bisa menilai," kata Akbar.
Keempat, program ini hendaknya bisa jadi landasan dalam menjalankan program jangka panjang dan jangka menengah, namun ternyata tidak. Kelima, terkait ekonomi, Akbar menilai pemerintah kurang aktif terhadap isu yang berkembang. "Pemerintah kurang antisipatif terhadap isu perdagangan bebas," kata Akbar.
Susno Bantah Ada Intervensi Kasus Century
Testimoni tertulis yang diduga milik mantan Kabareskrim Susno Duadji mengungkapkan penghentian penyidikan kasus bail out Bank Century karena adanya intervensi. Kasus bail out memang digarap terakhir karena dianggap bukan prioritas utama. Prioritas utama adalah kasus yang menyangkut dana milik nasabah.
Isi testimoni itu adalah "Ada di antara anggota KSSK saat itu yang sedang mengikut Pemilu Wakil Presiden, kemudian menang sehingga menunggu persiapan pelantikan Wakil Presiden, yang tentunya kalau langsung disidik akan terjadi kehebohan, walaupun sebenarnya untuk membuktikan adanya korupsi dalam kasus penyertaan modal dari LPS senilai Rp 6.762 triliun ke Bank Century tidak terlalu sulit."
"Tidak (diintervensi). Saat saya menjadi Kabareskrim, saya punya kewenangan mendahulukan mana yang perlu didahulukan dan mana yang tidak mendahulukan kepentingan orang banyak," kata Susno di Mabes Polri, Jakarta, Rabu 3 Februari 2010.
Dana bail out Century memang diduga uang rakyat, namun ke mana saja uang itu mengalir kata Susno belum bisa dibuktikan. Kalau pun pemeriksaan tetap dilakukan, menurutnya, karena polisi sudah punya data. "Tapi tidak ada sebutan nama, rekening partai juga tidak ada," kata dia.
Dalam penyelidikan kasus Century, kepolisian membaginya dalam tiga tahap. Pertama yang terkait penggelapan dana nasabah di Antaboga. Kasus ini diutamakan karena ada uang milik nasabah.
Kedua, terkait Bank Century-nya sendiri. Ini juga menyangkut uang nasabah sehingga lebih diprioritaskan. Sedangkan tahap ketiga menyangkut bail out bank sebesar Rp 6,7 triliun. Kasus bail out ini memang digarap terakhir, tapi bukan karena tidak diprioritaskan. Namun lebih pada kasusnya yang tidak melibatkan uang orang perorangan.
Isi testimoni itu adalah "Ada di antara anggota KSSK saat itu yang sedang mengikut Pemilu Wakil Presiden, kemudian menang sehingga menunggu persiapan pelantikan Wakil Presiden, yang tentunya kalau langsung disidik akan terjadi kehebohan, walaupun sebenarnya untuk membuktikan adanya korupsi dalam kasus penyertaan modal dari LPS senilai Rp 6.762 triliun ke Bank Century tidak terlalu sulit."
"Tidak (diintervensi). Saat saya menjadi Kabareskrim, saya punya kewenangan mendahulukan mana yang perlu didahulukan dan mana yang tidak mendahulukan kepentingan orang banyak," kata Susno di Mabes Polri, Jakarta, Rabu 3 Februari 2010.
Dana bail out Century memang diduga uang rakyat, namun ke mana saja uang itu mengalir kata Susno belum bisa dibuktikan. Kalau pun pemeriksaan tetap dilakukan, menurutnya, karena polisi sudah punya data. "Tapi tidak ada sebutan nama, rekening partai juga tidak ada," kata dia.
Dalam penyelidikan kasus Century, kepolisian membaginya dalam tiga tahap. Pertama yang terkait penggelapan dana nasabah di Antaboga. Kasus ini diutamakan karena ada uang milik nasabah.
Kedua, terkait Bank Century-nya sendiri. Ini juga menyangkut uang nasabah sehingga lebih diprioritaskan. Sedangkan tahap ketiga menyangkut bail out bank sebesar Rp 6,7 triliun. Kasus bail out ini memang digarap terakhir, tapi bukan karena tidak diprioritaskan. Namun lebih pada kasusnya yang tidak melibatkan uang orang perorangan.
TNI Didesak Nyatakan Sikap di Kasus Century
TNI diminta menyatakan sikapnya atas kasus Bank Century. Desakan ini keluar dari pernyataan anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Century dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mukhamad Misbakun.
"Kita memang tidak ingin TNI berpolitik, tapi bagaimana TNI bersikap untuk permasalahan bangsa," kata Mukhamad Misbakun dalam diskusi Jelang Rekomendasi Pansus Century, Wisma Kodel, Jakarta Selatan, Rabu 3 Februari 2010.
Menurut dia, desakan kejelasan sikap itu baru disampaikan kepada purnawirawan TNI. Belum anggota kepada TNI aktif. Mengapa TNI? Menurut Misbakun, persoalan Century bukanlah permasalahan koalisi.
"Tapi masalah kebenaran. Ini harus didorong fakta-fakta yang ada, bagaimana didorong dengan kuat. Ini adalah permasalahan bangsa," ujar anggota Dewan dari daerah pemilihan Jawa Timur II ini.
Kendati demikian, Misbakun menegaskan desakan kejelasan sikap dari TNI ini bukan atas nama dari Fraksi PKS. Tapi atas nama pribadi.
"Yang harus bersikap itu Panglima. Dia (Panglima) harus menentukan sikapnya," ujar Misbakun.
"Kita memang tidak ingin TNI berpolitik, tapi bagaimana TNI bersikap untuk permasalahan bangsa," kata Mukhamad Misbakun dalam diskusi Jelang Rekomendasi Pansus Century, Wisma Kodel, Jakarta Selatan, Rabu 3 Februari 2010.
Menurut dia, desakan kejelasan sikap itu baru disampaikan kepada purnawirawan TNI. Belum anggota kepada TNI aktif. Mengapa TNI? Menurut Misbakun, persoalan Century bukanlah permasalahan koalisi.
"Tapi masalah kebenaran. Ini harus didorong fakta-fakta yang ada, bagaimana didorong dengan kuat. Ini adalah permasalahan bangsa," ujar anggota Dewan dari daerah pemilihan Jawa Timur II ini.
Kendati demikian, Misbakun menegaskan desakan kejelasan sikap dari TNI ini bukan atas nama dari Fraksi PKS. Tapi atas nama pribadi.
"Yang harus bersikap itu Panglima. Dia (Panglima) harus menentukan sikapnya," ujar Misbakun.
Susno: Duit Century Ngalir ke Tukang Bengkel
Mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri, Komisaris Pol Susno Duadji menegaskan terdapat uang Bank Centuty yang mengalir kepada seseorang pemilik bengkel yang bernama Amirudin.
"Duit Rp 24 miliar itu masuk ke rekening Amirudin berasal dari Bank Century, dan duit itu diganti," kata Susno di Mabes Polri, Jakarta, Rabu 3 Pebruari 2010.
Susno pun tidak sependapat dengan Kepala Badan Reserse dan Kriminal, Komjen Ito Sumardi yang mengatakan uang yang masuk ke pemilik bengkel atas nama Amirudin bukan uang bailout Bank Century.
"Silahkan. Itu jelas duit Bank Century. Setelah Century pergi kan diganti. Diganti pakai apa, jawab Anas [Urbaningrum] bailout," kata dia. "Mau dikatakan duit Bank Century atau tidak, tergantung kita persepsikan."
Susno juga tidak mempermasalahkan masuknya dana itu sebelum atau sesudah bail out terjadi. Menurut dia, tetap saja uang itu milik Bank Century. "Mau masuk sebelum atau sesudah yang jelas diganti duit bailout. Ga usah dipermasalahkan," tegas dia.
Menurut Susno, dana yang mengalir ke rekening Amirudin itu mencurigakan karena jumlahnya besar. Dia menduga aliran dana itu ada keterkaitan dengan pemilik Bank Century, Robert Tantular. Dia mengatakan telah memblokir rekening tersebut. Namun, "Belum sempat saya tindak lanjuti keduluan saya berhenti," kata dia.
"Apa itu permainan Robert Tantular untuk menggrogoti di dalam Centuy yang nantinya akan diganti bailout atau tidak, kita tidak tau. Itu yang harus ditindaklanjuti Kaba [Kabareskrim] sekarang."
Terkait dengan Budi Sampoerna, Susno menyatakan dirinya tidak curiga. Karena, kata dia, Boedi memang orang kaya yang memiliki uang. "Yang dicurigai bukan orang-orang seperti itu. Yang perlu dicurigai seperti yang namanya Sentun punya duit Rp. 15 miliar. Dari mana duit itu," kata dia.
"Duit Rp 24 miliar itu masuk ke rekening Amirudin berasal dari Bank Century, dan duit itu diganti," kata Susno di Mabes Polri, Jakarta, Rabu 3 Pebruari 2010.
Susno pun tidak sependapat dengan Kepala Badan Reserse dan Kriminal, Komjen Ito Sumardi yang mengatakan uang yang masuk ke pemilik bengkel atas nama Amirudin bukan uang bailout Bank Century.
"Silahkan. Itu jelas duit Bank Century. Setelah Century pergi kan diganti. Diganti pakai apa, jawab Anas [Urbaningrum] bailout," kata dia. "Mau dikatakan duit Bank Century atau tidak, tergantung kita persepsikan."
Susno juga tidak mempermasalahkan masuknya dana itu sebelum atau sesudah bail out terjadi. Menurut dia, tetap saja uang itu milik Bank Century. "Mau masuk sebelum atau sesudah yang jelas diganti duit bailout. Ga usah dipermasalahkan," tegas dia.
Menurut Susno, dana yang mengalir ke rekening Amirudin itu mencurigakan karena jumlahnya besar. Dia menduga aliran dana itu ada keterkaitan dengan pemilik Bank Century, Robert Tantular. Dia mengatakan telah memblokir rekening tersebut. Namun, "Belum sempat saya tindak lanjuti keduluan saya berhenti," kata dia.
"Apa itu permainan Robert Tantular untuk menggrogoti di dalam Centuy yang nantinya akan diganti bailout atau tidak, kita tidak tau. Itu yang harus ditindaklanjuti Kaba [Kabareskrim] sekarang."
Terkait dengan Budi Sampoerna, Susno menyatakan dirinya tidak curiga. Karena, kata dia, Boedi memang orang kaya yang memiliki uang. "Yang dicurigai bukan orang-orang seperti itu. Yang perlu dicurigai seperti yang namanya Sentun punya duit Rp. 15 miliar. Dari mana duit itu," kata dia.
PDIP 'Tinggal' Berharap pada Golkar dan PKS
Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) menilai dua partai besar lainnya masih konsisten dalam pengungkapan kasus Century. Dari total 30 orang anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Bank Century, PDIP berharap pada dua partai ini.
"PKS dan Golkar saya berharap betul, karena melihat kekritisan dua partai itu. Selama ini terlihat dari pandangan-pandangannya," kata Maruarar Sirait dalam diskusi Jelang Rekomendasi Pansus Century, Wisma Kodel, Jakarta Selatan, Rabu 3 Februari 2010.
Menurut Maruarar, keyakinan kepada dua partai itu terlihat dari pandanganny selama ini. Dari total 30 orang anggota Pansus, dia melanjutkan, PDIP sudah memetakan komposisi 'kekuatan'.
"Kami melihat dari pandangan-panangan yang ada, 16:14 melalui voting," ujar anggota Dewan dari daerah pemilihan Jawa Barat IX ini.
Maruarar sampaikan, baru beberapa fraksi di DPR yang hingga kini sudah menyatakan sikap atas skandal Rp 6,7 triliun Bank Century.
"PDIP, Golkar dan Gerindra. Kalau Hanura, kita sudah sama-sama tahulah," kata Maruarar.
Seperti diketahui, dalam mengungkapkan temuannya kemarin, PDI Perjuangan mengungkap ada 45 temuan penting dalam skandal Century. PDIP tidak menyebut nama pejabat yang diduga terseret.
PDI Perjuangan hanya menyebut pihak-pihak terkait dan dengan permasalahan hukumnya. Pihak-pihak yang bermasalah itu yakni, Bank Indonesia (BI), Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK, Komite Koordinasi (KK), dan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan).
"PKS dan Golkar saya berharap betul, karena melihat kekritisan dua partai itu. Selama ini terlihat dari pandangan-pandangannya," kata Maruarar Sirait dalam diskusi Jelang Rekomendasi Pansus Century, Wisma Kodel, Jakarta Selatan, Rabu 3 Februari 2010.
Menurut Maruarar, keyakinan kepada dua partai itu terlihat dari pandanganny selama ini. Dari total 30 orang anggota Pansus, dia melanjutkan, PDIP sudah memetakan komposisi 'kekuatan'.
"Kami melihat dari pandangan-panangan yang ada, 16:14 melalui voting," ujar anggota Dewan dari daerah pemilihan Jawa Barat IX ini.
Maruarar sampaikan, baru beberapa fraksi di DPR yang hingga kini sudah menyatakan sikap atas skandal Rp 6,7 triliun Bank Century.
"PDIP, Golkar dan Gerindra. Kalau Hanura, kita sudah sama-sama tahulah," kata Maruarar.
Seperti diketahui, dalam mengungkapkan temuannya kemarin, PDI Perjuangan mengungkap ada 45 temuan penting dalam skandal Century. PDIP tidak menyebut nama pejabat yang diduga terseret.
PDI Perjuangan hanya menyebut pihak-pihak terkait dan dengan permasalahan hukumnya. Pihak-pihak yang bermasalah itu yakni, Bank Indonesia (BI), Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK, Komite Koordinasi (KK), dan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan).
Bachtiar Chamsyah Tersangka, PPP Bisa Berubah
Anggota Fraksi PKS melihat ada 'kepentingan lain' dalam penetapan tersangka Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PPP, Bachtiar Chamsyah. Sikap PPP yang awalnya mendukung koalisi, bisa menjadi sebaliknya.
"PPP bisa berbalik," kata Mukhamad Misbakun anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Century dari Fraksi PKS dalam diskusi Jelang Rekomendasi Pansus Century, Wisma Kodel, Jakarta Selatan, Rabu 3 Februari 2010.
PPP, lanjut Misbakun, yang awalnya mendukung koalisi SBY-Boediono bisa menjadi berubah sikap 180 derajat. Terutama dalam kasus pengungkapan skandal Rp 6,7 triliun Bank Century.
"Kasus Bachtiar Chamsyah, beliau hanya tanda tangan saja dan tidak menikmati. Ini seakan-akan jadi alat untuk menekan," ujar anggota Dewan dari daerah pemilihan Jawa Timur II ini.
Misbakun menilai, Pansus Century kini sedang menghadapi berbagai tantangan dan tekanan-tekanan. Misbakun menilai, penguasa sudah memanfaatkan kekuatannya.
"Kita lihat, PPP sudah. Kita tidak tahu apakah KPK juga sudah dimanfaatkan. Kita sedang menghadapi Goliath baru. Semua kekuatan digunakan untuk melawan Pansus," ujar dia.
Kendati demikian, Misbakum mempertegas, PKS hingga kini tidak berubah sikap. PKS tetap mengedepankan perlunya proses hukum.
"Kita mendorong, berani atau tidak lembaga penegak hukum dalam menangkap, memeriksa dan menghukum yang terlibat," tegasnya.
Seperti diketahui, Bachtiar Chamsyah ditetapkan sebagai tersangka pertengahan Januari lalu. Mantan Menteri Sosial itu diduga melanggar Pasal 2 ayat 1, 3, dan 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 KUHP ayat 1 kesatu.
Diduga kasus sapi itu menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 3,6 miliar. Sedangkan kasus mesin jahit diduga merugikan negara Rp 24,5 miliar.
"Modus operandi yakni ada yang diperkaya dan unsur penggelembungan dalam pengadaan ini," kata juru bicara KPK Johan Budi SP kemarin. KPK, lanjut dia, telah memiliki alat-alat bukti yang cukup.
"PPP bisa berbalik," kata Mukhamad Misbakun anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Century dari Fraksi PKS dalam diskusi Jelang Rekomendasi Pansus Century, Wisma Kodel, Jakarta Selatan, Rabu 3 Februari 2010.
PPP, lanjut Misbakun, yang awalnya mendukung koalisi SBY-Boediono bisa menjadi berubah sikap 180 derajat. Terutama dalam kasus pengungkapan skandal Rp 6,7 triliun Bank Century.
"Kasus Bachtiar Chamsyah, beliau hanya tanda tangan saja dan tidak menikmati. Ini seakan-akan jadi alat untuk menekan," ujar anggota Dewan dari daerah pemilihan Jawa Timur II ini.
Misbakun menilai, Pansus Century kini sedang menghadapi berbagai tantangan dan tekanan-tekanan. Misbakun menilai, penguasa sudah memanfaatkan kekuatannya.
"Kita lihat, PPP sudah. Kita tidak tahu apakah KPK juga sudah dimanfaatkan. Kita sedang menghadapi Goliath baru. Semua kekuatan digunakan untuk melawan Pansus," ujar dia.
Kendati demikian, Misbakum mempertegas, PKS hingga kini tidak berubah sikap. PKS tetap mengedepankan perlunya proses hukum.
"Kita mendorong, berani atau tidak lembaga penegak hukum dalam menangkap, memeriksa dan menghukum yang terlibat," tegasnya.
Seperti diketahui, Bachtiar Chamsyah ditetapkan sebagai tersangka pertengahan Januari lalu. Mantan Menteri Sosial itu diduga melanggar Pasal 2 ayat 1, 3, dan 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 KUHP ayat 1 kesatu.
Diduga kasus sapi itu menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 3,6 miliar. Sedangkan kasus mesin jahit diduga merugikan negara Rp 24,5 miliar.
"Modus operandi yakni ada yang diperkaya dan unsur penggelembungan dalam pengadaan ini," kata juru bicara KPK Johan Budi SP kemarin. KPK, lanjut dia, telah memiliki alat-alat bukti yang cukup.
Besok, Pansus Putar Rekaman Rapat KSSK
Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Bank Century akan memutar rekaman rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Kamis, 4 Februari 2010 besok. Rekaman ini akan diputar sekitar pukul 10.00 WIB.
Rekaman itu berisi percakapan dan suasana dalam rapat yang merupakan bagian awal dari proses penggelontoran dana talangan sebesar Rp 6,7 triliun untuk Bank Century. "Dalam rapat itu, diperdengarkan proses bail out Bank Century," kata anggota Pansus dari Fraksi PKS, Mukhamad Misbakhun di Wisma Kodel, Rabu, 3 Februari 2010.
Rapat KSSK soal penyelamatan Bank Century ini digelar pada 20 dan 21 November 2008. Misbakhun menjelaskan, rekaman berdurasi 11 jam 30 menit ini akan diperdengarkan secara terbuka kepada umum.
"Masyarakat akan tahu, publik akan lebih jelas mengenai proses pengambilan kebijakan yang katanya berdampak sistemik jika tidak di-bail out," kata Misbakun.
Sebelum diputar untuk umum, Misbakhun mengatakan Pansus sudah terlebih dulu mendengarkan rekaman tersebut. "Menurut saya, itu menarik sekali isinya," kata dia.
Selain memutar rekaman rapat KSSK, Pansus juga akan memperdengarkan rekaman rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 13 November 2008 soal Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek. Pansus juga akan memutar rekaman rapat 20 November 208 mengenai penetapan Bank Century sebagai bank gagal.
Rekaman itu berisi percakapan dan suasana dalam rapat yang merupakan bagian awal dari proses penggelontoran dana talangan sebesar Rp 6,7 triliun untuk Bank Century. "Dalam rapat itu, diperdengarkan proses bail out Bank Century," kata anggota Pansus dari Fraksi PKS, Mukhamad Misbakhun di Wisma Kodel, Rabu, 3 Februari 2010.
Rapat KSSK soal penyelamatan Bank Century ini digelar pada 20 dan 21 November 2008. Misbakhun menjelaskan, rekaman berdurasi 11 jam 30 menit ini akan diperdengarkan secara terbuka kepada umum.
"Masyarakat akan tahu, publik akan lebih jelas mengenai proses pengambilan kebijakan yang katanya berdampak sistemik jika tidak di-bail out," kata Misbakun.
Sebelum diputar untuk umum, Misbakhun mengatakan Pansus sudah terlebih dulu mendengarkan rekaman tersebut. "Menurut saya, itu menarik sekali isinya," kata dia.
Selain memutar rekaman rapat KSSK, Pansus juga akan memperdengarkan rekaman rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 13 November 2008 soal Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek. Pansus juga akan memutar rekaman rapat 20 November 208 mengenai penetapan Bank Century sebagai bank gagal.
Akbar: Diledek "Kerbau," Risiko Pemimpin
Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung, menyatakan hujatan atau kecaman wajar diterima seorang pemimpin. Termasuk jika pemimpin dianalogikan kerbau oleh sekelompok orang, itu adalah wajar dalam demokrasi.
"Kita juga tidak perlu mengalami suatu kegoncangan," kata Akbar. "Itulah risiko jadi pemimpin," ujarnya usai sebuah diskusi di Megawati Institute, Jakarta, Rabu 3 Februari 2010.
Akbar mengaku, pernah juga mengalami masa seperti itu. Namun Akbar tidak sampai kehilangan keseimbangan. "Kita harus tetap firm dalam menjalankan tugas. Itulah ujiannya antara lain menjadi seorang pemimpin," ujar mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu.
Namun Akbar sendiri melihat, para demonstran itu berlebihan dan tidak pantas menggunakan seekor kerbau dalam demonstrasi. "Dia (Presiden SBY--red) kan simbol negara yang telah dipilih rakyat secara langsung," ujar Akbar. "Jangan ucapan-ucapan tidak tepat, tidak sejalan denegn budaya, gambar yang kurang tepat disampaikan," katanya.
Akbar menyatakan, Presiden bukanlah orang yang lamban seperti digambarkan para demonstran pada 28 Januari itu. Presiden dalam mengambil keputusan harus mempertimbangkan banyak hal, sehingga bagi orang lain bisa saja dianggap lamban meski sebenarnya tidak.
"Kita harus lihat, presiden tidak ragu mengambil keputusan," ujar Akbar.
"Kita juga tidak perlu mengalami suatu kegoncangan," kata Akbar. "Itulah risiko jadi pemimpin," ujarnya usai sebuah diskusi di Megawati Institute, Jakarta, Rabu 3 Februari 2010.
Akbar mengaku, pernah juga mengalami masa seperti itu. Namun Akbar tidak sampai kehilangan keseimbangan. "Kita harus tetap firm dalam menjalankan tugas. Itulah ujiannya antara lain menjadi seorang pemimpin," ujar mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu.
Namun Akbar sendiri melihat, para demonstran itu berlebihan dan tidak pantas menggunakan seekor kerbau dalam demonstrasi. "Dia (Presiden SBY--red) kan simbol negara yang telah dipilih rakyat secara langsung," ujar Akbar. "Jangan ucapan-ucapan tidak tepat, tidak sejalan denegn budaya, gambar yang kurang tepat disampaikan," katanya.
Akbar menyatakan, Presiden bukanlah orang yang lamban seperti digambarkan para demonstran pada 28 Januari itu. Presiden dalam mengambil keputusan harus mempertimbangkan banyak hal, sehingga bagi orang lain bisa saja dianggap lamban meski sebenarnya tidak.
"Kita harus lihat, presiden tidak ragu mengambil keputusan," ujar Akbar.
Akbar Tandjung Bantah Ikut Nasional Demokrat
Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung, membantah bergabung dengan organisasi Nasional Demokrat. Akbar mengaku hadir saat deklarasi 1 Februari lalu karena diundang.
"Saya hanya diundang untuk menghadiri acara deklarasi dan juga saya sekaligus ingin tahu siapa saja tokoh-tokohnya," kata Akbar memberi alasan kehadirannya di acara deklarasi di Istora Senayan, Jakarta itu.
"Dan saya sudah lihat tokoh-tokoh yang dimunculkan. Ada Surya Paloh, ada Siswono, tokoh-tokoh Golkar," kata Akbar ditemui usai diskusi di Megawati Institute, Jakarta, Rabu 3 Februari 2010.
"Ternyata dari Golkar cukup banyak juga," katanya.
Kalau Akbar diajak Nasional Demokrat bergabung bagaimana? "O nggak. Saya tetap di Golkar. Apapun, saya tetap di Golkar," ujar mantan Ketua Umum Partai Golkar itu. "Itu sudah saya buktikan, bertahun-tahun saya di Golkar."
Nasional Demokrat diinisiasi 2 tokoh senior Golkar yakni Surya Paloh dan Sri Sultan Hamengku Buwono X. Kemudian terdapat sejumlah politisi Golkar di deretan 45 deklaratornya.
Akbar Tandjung merupakan salah satu tamu undangan dalam deklarasi Senin petang itu. Selain Akbar, ada juga Jusuf Kalla, Megawati Soekarnoputri dan Taufiq Kiemas.
"Saya hanya diundang untuk menghadiri acara deklarasi dan juga saya sekaligus ingin tahu siapa saja tokoh-tokohnya," kata Akbar memberi alasan kehadirannya di acara deklarasi di Istora Senayan, Jakarta itu.
"Dan saya sudah lihat tokoh-tokoh yang dimunculkan. Ada Surya Paloh, ada Siswono, tokoh-tokoh Golkar," kata Akbar ditemui usai diskusi di Megawati Institute, Jakarta, Rabu 3 Februari 2010.
"Ternyata dari Golkar cukup banyak juga," katanya.
Kalau Akbar diajak Nasional Demokrat bergabung bagaimana? "O nggak. Saya tetap di Golkar. Apapun, saya tetap di Golkar," ujar mantan Ketua Umum Partai Golkar itu. "Itu sudah saya buktikan, bertahun-tahun saya di Golkar."
Nasional Demokrat diinisiasi 2 tokoh senior Golkar yakni Surya Paloh dan Sri Sultan Hamengku Buwono X. Kemudian terdapat sejumlah politisi Golkar di deretan 45 deklaratornya.
Akbar Tandjung merupakan salah satu tamu undangan dalam deklarasi Senin petang itu. Selain Akbar, ada juga Jusuf Kalla, Megawati Soekarnoputri dan Taufiq Kiemas.
Akbar: Golkar Siap Hadapi Nasional Demokrat
Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung, akan mencermati perkembangan Nasional Demokrat. Menurutnya Nasional Demokrat bisa saja pada suatu menjadi partai politik. Namun jika itu terjadi, Golkar akan siap menghadapinya.
"Kalau kita lihat dari apa yang menjadi semangat yang diperjuangkan Nasional Demokrat, kelihatannya memang tujuannya dapat dikatakan mengarah pada perjuangan partai politik," ujar Akbar usai diskusi di Megawati Institute, Jakarta, Rabu 3 Februari 2010.
Akbar mendasari pendapat itu dari semangat perlawanan terhadap ketidakadilan yang disampaikan Surya Paloh saat pidato deklarasi Nasional Demokrat pada 1 Februari 2010 lalu di Istora Senayan, Jakarta. "Itu kan sebetulnya domainnya lebih pada kekuatan politik. Itu bisa saja sewaktu-waktu organisasi massa Nasional Demokrat jadi organisasi partai politik," kata Akbar yang hadir saat deklarasi itu.
Akbar memahami bahwa dalam kondisi seperti sekarang ini, bisa saja partai baru bermunculan dan menjadi pesaing bagi partai lama. Kehadiran partai baru harus dihormati. Karena partai baru itu akan menjadi pemicu bagi partai lama untuk semakin memperkuat kelembagaannya secara terus menerus.
"Tentu Golkar harus mempersiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan ke depan termasuk adanya kompetitor baru. Golkar harus siap," kata Akbar.
"Kalau kita lihat dari apa yang menjadi semangat yang diperjuangkan Nasional Demokrat, kelihatannya memang tujuannya dapat dikatakan mengarah pada perjuangan partai politik," ujar Akbar usai diskusi di Megawati Institute, Jakarta, Rabu 3 Februari 2010.
Akbar mendasari pendapat itu dari semangat perlawanan terhadap ketidakadilan yang disampaikan Surya Paloh saat pidato deklarasi Nasional Demokrat pada 1 Februari 2010 lalu di Istora Senayan, Jakarta. "Itu kan sebetulnya domainnya lebih pada kekuatan politik. Itu bisa saja sewaktu-waktu organisasi massa Nasional Demokrat jadi organisasi partai politik," kata Akbar yang hadir saat deklarasi itu.
Akbar memahami bahwa dalam kondisi seperti sekarang ini, bisa saja partai baru bermunculan dan menjadi pesaing bagi partai lama. Kehadiran partai baru harus dihormati. Karena partai baru itu akan menjadi pemicu bagi partai lama untuk semakin memperkuat kelembagaannya secara terus menerus.
"Tentu Golkar harus mempersiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan ke depan termasuk adanya kompetitor baru. Golkar harus siap," kata Akbar.
Benarkah PKS Dukung Pemakzulan?
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah membantah partainya mewacanakan pemakzulan. Menurutnya, sampai saat ini tidak ada alasan untuk memakzulkan SBY ataupun Boediono.
"Soal pemakzulan, PKS nggak pernah ngomong. Bagi PKS syarat pemakzulan itu bila melanggar article of impeachment saat menjabat," ujarnya dalam diskusi di ruang wartawan DPR, Jakarta, Rabu 3 Februari 2010.
Meski begitu, PKS bersikap untuk mengusut tuntas skandal century. Sebab, itulah arahan presiden, sebagai koordinator koalisi. "Kami berkali-kali tanya SBY, bagaimana sebaiknya. Beliau jawab sebagaimana disampaikan ke publik, buka seterang-terangnya," ujar Fahri.
Maksudnya? "Proses hukum sejauh-jauhnya sampai terungkap terang benderang," kata Fahri.
Fahri mengungkapkan, bila ketika ditanya itu presiden menyatakan kasus ditutup, bisa jadi PKS turut menutup kasus itu. "PKS akan bersikap lain kalau SBY bilang tutup," ujarnya.
Dia menilai lobi-lobi politik saat ini sudah terlambat sebab Pansus sudah mendekati kesimpulan. "Publik sudah tahu apa yang terjadi, tidak mungkin menutup-nutupi saat kesimpulan," katanya.
Fahri juga menyayangkan munculnya pembela SBY yang amatir. "Tidak menguasai persoalan, meneror, akhirnya rakyat berkesimpulan seolah ini salah, yang bela bodoh," kata dia.
Menurutnya, situasi akan lain bila yang membela ahli. "Kami selalu bicara ilmiah, argumentasi kuat, itu baru bela SBY," katanya.
"Soal pemakzulan, PKS nggak pernah ngomong. Bagi PKS syarat pemakzulan itu bila melanggar article of impeachment saat menjabat," ujarnya dalam diskusi di ruang wartawan DPR, Jakarta, Rabu 3 Februari 2010.
Meski begitu, PKS bersikap untuk mengusut tuntas skandal century. Sebab, itulah arahan presiden, sebagai koordinator koalisi. "Kami berkali-kali tanya SBY, bagaimana sebaiknya. Beliau jawab sebagaimana disampaikan ke publik, buka seterang-terangnya," ujar Fahri.
Maksudnya? "Proses hukum sejauh-jauhnya sampai terungkap terang benderang," kata Fahri.
Fahri mengungkapkan, bila ketika ditanya itu presiden menyatakan kasus ditutup, bisa jadi PKS turut menutup kasus itu. "PKS akan bersikap lain kalau SBY bilang tutup," ujarnya.
Dia menilai lobi-lobi politik saat ini sudah terlambat sebab Pansus sudah mendekati kesimpulan. "Publik sudah tahu apa yang terjadi, tidak mungkin menutup-nutupi saat kesimpulan," katanya.
Fahri juga menyayangkan munculnya pembela SBY yang amatir. "Tidak menguasai persoalan, meneror, akhirnya rakyat berkesimpulan seolah ini salah, yang bela bodoh," kata dia.
Menurutnya, situasi akan lain bila yang membela ahli. "Kami selalu bicara ilmiah, argumentasi kuat, itu baru bela SBY," katanya.
SBY Tak Perlu Komentari 'Kerbau', Cukup Jubir
Fraksi Golkar menyarankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak perlu repot-repot merespons demontrasi yang membawa kerbau. Cukup dikomentari juru bicara kepresidenan saja.
"Presiden hendaknya jangan tanggapi secara langsung. Akhirnya daya gigit pernyataan Presiden jadi kebal. Gitu saja kok repot-repot disampaikan, cukup jubir-lah atau menterinya," kata Priyo Budi Santoso, anggota Fraksi Golkar di Jakarta, Rabu 3 Februari 2010.
Priyo sendiri baru tahu soal 'kegusaran' SBY soal demontrasi kerbau itu. Priyo menilai wajar atas respons SBY yang gusar soal demonstrasi membawa kerbau itu.
"Itu menyangkut harkat pirbadi keinginan beliau. Ketika itu disampaikan, dan dipublish besar-besaran, publik jadi tahu," ujar politisi yang juga Wakil Ketua DPR ini.
Seperti diketahui, komentar SBY disampaikan saat membuka rapat kerja dengan gubernur dan staf presiden di Istana Cipanas, Selasa 2 Februari 2010.
SBY mengaku tidak mempersoalkan aksi tersebut. Tanpa menganggu kebebasan demokrasi, SBY mengingatkan perlunya dijaga pranata sosial, hukum dan perilaku dalam aksi demo.
"Contohnya, banyak orang yang beri masukan, Pak SBY apa cocok dengan speaker keras sekali dikatakan 'SBY maling', 'Boediono maling', 'menteri maling'," kata SBY.
Tidak hanya itu, bahkan ada yang membawa kerbau dalam aksinya. "SBY badannya seperti kerbau, foto diinjak-injak di berbagai daerah. Mari kita bahas dengan pikiran jernih karena dunia melihat," kata dia.
"Presiden hendaknya jangan tanggapi secara langsung. Akhirnya daya gigit pernyataan Presiden jadi kebal. Gitu saja kok repot-repot disampaikan, cukup jubir-lah atau menterinya," kata Priyo Budi Santoso, anggota Fraksi Golkar di Jakarta, Rabu 3 Februari 2010.
Priyo sendiri baru tahu soal 'kegusaran' SBY soal demontrasi kerbau itu. Priyo menilai wajar atas respons SBY yang gusar soal demonstrasi membawa kerbau itu.
"Itu menyangkut harkat pirbadi keinginan beliau. Ketika itu disampaikan, dan dipublish besar-besaran, publik jadi tahu," ujar politisi yang juga Wakil Ketua DPR ini.
Seperti diketahui, komentar SBY disampaikan saat membuka rapat kerja dengan gubernur dan staf presiden di Istana Cipanas, Selasa 2 Februari 2010.
SBY mengaku tidak mempersoalkan aksi tersebut. Tanpa menganggu kebebasan demokrasi, SBY mengingatkan perlunya dijaga pranata sosial, hukum dan perilaku dalam aksi demo.
"Contohnya, banyak orang yang beri masukan, Pak SBY apa cocok dengan speaker keras sekali dikatakan 'SBY maling', 'Boediono maling', 'menteri maling'," kata SBY.
Tidak hanya itu, bahkan ada yang membawa kerbau dalam aksinya. "SBY badannya seperti kerbau, foto diinjak-injak di berbagai daerah. Mari kita bahas dengan pikiran jernih karena dunia melihat," kata dia.
Istana: Demo 'Kerbau' Sudah di Luar Kepatutan
Istana Kepresidenan kembali mempertegas agar para demonstran menghormati simbol-simbol negara. Bila itu tidak diindahkan, dikhawatirkan dapat merusak citra Indonesia di mata internasional.
"Seharusnya perlakuan kita terhadap simbol negara harus dilakukan, karena bagaimanapun hal yang seperti itu tidak memberikan arti apa-apa," kata juru bicara presiden Julian Aldrin Pasha di Istana Cipanas, Bogor, Jawa Barat, Rabu 3 Februari 2010.
Menurut Julian, demonstrasi saat ini seperti yang mendatangkan kerbau dan menginjak foto Presiden, itu sudah di luar kelaziman atau kepatutan politik. Sudah sepatutnya kepala negara sebagai simbol negara tidak diperlakukan seperti itu.
"Kecuali dikarenakan kita tidak menghargai simbol-simbol negara kita sendiri," ujar mantan Wakil Dekan FISIP UI ini.
Dia menilai, demonstrasi dengan cara seperti itu membawa implikasi kurang menguntungkan. Karena, dunia internasional akan melihat bahwa Indonesia tidak memberi penghargaan yang pantas kepada kepala negara sebagai simbol negara.
Julian menekankan, reaksi di luar negeri justru memberikan penghargaan terhadap Presiden Yudhoyono yang dinilai berhasil. Seperti diketahui, presiden akan menerima penghargaan di Hongkong karena dinilai berhasil menjalankan pemerintahan dengan baik.
Dia menyayangkan persepsi publik soal respons SBY soal demonstrasi yang membawa kerbau. Presiden sesunguhnya menginginkan agar publik sadar bahwa dalam mengisi demokrasi tetap memperhatikan norma dan kaedah kepatutan politik.
Seperti diketahui, komentar SBY disampaikan saat membuka rapat kerja dengan gubernur dan staf presiden di Istana Cipanas, Selasa 2 Februari 2010.
SBY mengaku tidak mempersoalkan aksi tersebut. Tanpa menganggu kebebasan demokrasi, SBY mengingatkan perlunya dijaga pranata sosial, hukum dan perilaku dalam aksi demo.
"Contohnya, banyak orang yang beri masukan, Pak SBY apa cocok dengan speaker keras sekali dikatakan 'SBY maling', 'Boediono maling', 'menteri maling'," kata dia.
Tidak hanya itu, bahkan ada yang membawa kerbau dalam aksinya. "SBY badannya seperti kerbau, foto diinjak-injak di berbagai daerah. Mari kita bahas dengan pikiran jernih karena dunia melihat," kata dia.
"Seharusnya perlakuan kita terhadap simbol negara harus dilakukan, karena bagaimanapun hal yang seperti itu tidak memberikan arti apa-apa," kata juru bicara presiden Julian Aldrin Pasha di Istana Cipanas, Bogor, Jawa Barat, Rabu 3 Februari 2010.
Menurut Julian, demonstrasi saat ini seperti yang mendatangkan kerbau dan menginjak foto Presiden, itu sudah di luar kelaziman atau kepatutan politik. Sudah sepatutnya kepala negara sebagai simbol negara tidak diperlakukan seperti itu.
"Kecuali dikarenakan kita tidak menghargai simbol-simbol negara kita sendiri," ujar mantan Wakil Dekan FISIP UI ini.
Dia menilai, demonstrasi dengan cara seperti itu membawa implikasi kurang menguntungkan. Karena, dunia internasional akan melihat bahwa Indonesia tidak memberi penghargaan yang pantas kepada kepala negara sebagai simbol negara.
Julian menekankan, reaksi di luar negeri justru memberikan penghargaan terhadap Presiden Yudhoyono yang dinilai berhasil. Seperti diketahui, presiden akan menerima penghargaan di Hongkong karena dinilai berhasil menjalankan pemerintahan dengan baik.
Dia menyayangkan persepsi publik soal respons SBY soal demonstrasi yang membawa kerbau. Presiden sesunguhnya menginginkan agar publik sadar bahwa dalam mengisi demokrasi tetap memperhatikan norma dan kaedah kepatutan politik.
Seperti diketahui, komentar SBY disampaikan saat membuka rapat kerja dengan gubernur dan staf presiden di Istana Cipanas, Selasa 2 Februari 2010.
SBY mengaku tidak mempersoalkan aksi tersebut. Tanpa menganggu kebebasan demokrasi, SBY mengingatkan perlunya dijaga pranata sosial, hukum dan perilaku dalam aksi demo.
"Contohnya, banyak orang yang beri masukan, Pak SBY apa cocok dengan speaker keras sekali dikatakan 'SBY maling', 'Boediono maling', 'menteri maling'," kata dia.
Tidak hanya itu, bahkan ada yang membawa kerbau dalam aksinya. "SBY badannya seperti kerbau, foto diinjak-injak di berbagai daerah. Mari kita bahas dengan pikiran jernih karena dunia melihat," kata dia.
Akbar: Golkar Jangan Khawatir ND Jadi Parpol
Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung mengaku Golkar tidak perlu khawatir jika Nasional Demokrat menjadi partai politik.
Meski di sana, menurutnya, ada Sri Sultan Hamengku Buono X dan Surya Paloh yang notabene merupakan tokoh Golkar. Sebab, hal itu tidak akan mempengaruhi keyakinan partainya.
"Golkar yakin bisa bertahan. Kita harus tetap optimistis," kata Akbar usai diskusi di Megawati Institute, Jakarta, Rabu, 3 Februari 2010.
Akbar memaparkan, Golkar pernah menghadapi hal serupa pada awal reformasi, sekitar tahun 1998 dulu. Saat itu, Golkar mengalami tekanan dari luar berupa caci maki, hujatan, bahkan ada yang ingin Golkar dibubarkan. Sementara, di internal banyak kader Golkar pindah ke partai-partai lain atau mendirikan parta baru.
Almarhum Edi Sudrajat, misalnya, mendirikan Partai Keadilan Persatuan (PKP). Edi Sudrajat, kata AKbar dulu aktif di MKGR. Kader Golkar lain juga masuk ke PDIP seperti Jakob Tobing dan Tjahjo kumolo.
Golkar juga menyaksikan Hanura yang dulu merupakan Perhimpunan Kebangsaan sekarang menjadi parpol dipimpin oleh Wiranto. Gerindra pun muncul jadi parpol dipimpin oleh Prabowo. "Nah bisa saja Nasional Demokrat jadi parpol. Kalau kita lihat, orang-orangnya juga yang pada umumnnya orang-orang golkar," kata Akbar.
Akbar bukannya pesimistis tidak bisa mempertahankan Sri Sultan, Surya Paloh, Ferry Mursyidan Baldan, dan lainnya agar tidak meninggalkan Golkar. Namun jika itu terjadi, itu adalah hak yang patut dihormati. "Setiap orang punya hak. Golkar ada pengalaman," kata Akbar.
Akbar menambahkan, sebagai politisi kita harus siap menghadapi situasi seperti ini. "Kalau situasi seperti ini terjadi, kita tak perlu ada kekhawatiran," tuturnya.
Meski di sana, menurutnya, ada Sri Sultan Hamengku Buono X dan Surya Paloh yang notabene merupakan tokoh Golkar. Sebab, hal itu tidak akan mempengaruhi keyakinan partainya.
"Golkar yakin bisa bertahan. Kita harus tetap optimistis," kata Akbar usai diskusi di Megawati Institute, Jakarta, Rabu, 3 Februari 2010.
Akbar memaparkan, Golkar pernah menghadapi hal serupa pada awal reformasi, sekitar tahun 1998 dulu. Saat itu, Golkar mengalami tekanan dari luar berupa caci maki, hujatan, bahkan ada yang ingin Golkar dibubarkan. Sementara, di internal banyak kader Golkar pindah ke partai-partai lain atau mendirikan parta baru.
Almarhum Edi Sudrajat, misalnya, mendirikan Partai Keadilan Persatuan (PKP). Edi Sudrajat, kata AKbar dulu aktif di MKGR. Kader Golkar lain juga masuk ke PDIP seperti Jakob Tobing dan Tjahjo kumolo.
Golkar juga menyaksikan Hanura yang dulu merupakan Perhimpunan Kebangsaan sekarang menjadi parpol dipimpin oleh Wiranto. Gerindra pun muncul jadi parpol dipimpin oleh Prabowo. "Nah bisa saja Nasional Demokrat jadi parpol. Kalau kita lihat, orang-orangnya juga yang pada umumnnya orang-orang golkar," kata Akbar.
Akbar bukannya pesimistis tidak bisa mempertahankan Sri Sultan, Surya Paloh, Ferry Mursyidan Baldan, dan lainnya agar tidak meninggalkan Golkar. Namun jika itu terjadi, itu adalah hak yang patut dihormati. "Setiap orang punya hak. Golkar ada pengalaman," kata Akbar.
Akbar menambahkan, sebagai politisi kita harus siap menghadapi situasi seperti ini. "Kalau situasi seperti ini terjadi, kita tak perlu ada kekhawatiran," tuturnya.
Akbar: Golkar Tak Berniat Makzulkan SBY
Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung mengaku tidak pernah terpikirkan kalau partainya akan melakukan pemakzulan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
"Golkar tidak pernah ada pikiran untuk melakukan pemakzulan terhadap presiden," kata dia saat ditemui usai diskusi di Megawati Institute, Jalan Proklamasi Jakarta, Rabu, 3 Februari 2010.
Menurut Akbar, Golkar berpendapat bahwa masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang telah dipilih oleh rakyat tentunya lima tahun. Sebab, hal itu yang dikatakan konstitusi. "Tetapi, bukan berarti presiden tidak bisa berhenti atau diberhentikan, itu ada klausulnya dalam konstitusi," ujarnya.
Kalau ditanya bagaimana sikap Golkar, dia menambahkan, Golkar tidak pernah ada pikiran untuk melakukan pemakzulan.
Bahkan, kata Akbar, meski anggotanya sekarang ini ada di dalam Pansus Century, tentu semua itu sebagai upaya melaksanakan tugasnya sebagai anggota Pansus dengan sebaik-baiknya sebagaimana harapan masyarakat.
"Namun, Golkar juga akan berusaha sekuat tenaga untuk mengungkap semua hal terkait kasus Century," tutur Akbar.
"Golkar tidak pernah ada pikiran untuk melakukan pemakzulan terhadap presiden," kata dia saat ditemui usai diskusi di Megawati Institute, Jalan Proklamasi Jakarta, Rabu, 3 Februari 2010.
Menurut Akbar, Golkar berpendapat bahwa masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang telah dipilih oleh rakyat tentunya lima tahun. Sebab, hal itu yang dikatakan konstitusi. "Tetapi, bukan berarti presiden tidak bisa berhenti atau diberhentikan, itu ada klausulnya dalam konstitusi," ujarnya.
Kalau ditanya bagaimana sikap Golkar, dia menambahkan, Golkar tidak pernah ada pikiran untuk melakukan pemakzulan.
Bahkan, kata Akbar, meski anggotanya sekarang ini ada di dalam Pansus Century, tentu semua itu sebagai upaya melaksanakan tugasnya sebagai anggota Pansus dengan sebaik-baiknya sebagaimana harapan masyarakat.
"Namun, Golkar juga akan berusaha sekuat tenaga untuk mengungkap semua hal terkait kasus Century," tutur Akbar.
Langganan:
Komentar (Atom)