Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Depok telah merampungkan penghitungan pemilihan kepala daerah (pilkada). Dari empat peserta pilkada, pasangan Nur Mahmudi Ismail dan Idris Abdul Somad keluar sebagai pemenang pemillihan Walikota Depok.
Nur Mahmudi-Idris menang setelah mengumpulkan 41,02 persen suara dari seluruh warga Depok yang punya hak pilih. Pasangan ini mengalahkan pasangan Badrul Kamal (mantan Walikota Depok) dan Supriyanto (27 persen), Yuyun Wirasaputra dan Pradi Supriyatna (22, 25 persen), dan Gagah Sumantri dan Dery Drajat (9,81 persen).
Sebetulnya, KPUD tidak ingin mengumumkan dulu hasil akhir ini karena khawatir menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. "Pengalaman pilkada di Kabupaten Bandung, KPUD dituduh main mata dengan pemenang pilkada karena mengumumkan hasil pemilu," kata penanggung jawab pemilu KPUD Depok, Impi Khani, Senin 18 Oktober 2010.
KPUD, kata dia, meminta agar pasangan yang kalah memiliki kedewasaan berpolitik. Kalah menang dalam pemilihan umum seharusnya diterima dengan lapang dada. "Lagi pula, masyarakat sudah tahu kok siapa yang menang," kata dia.
Impi menegaskan tak ada pelanggaran yang ditemukan dalam pilkada yang berlangsung Sabtu, 16 Oktober lalu. "Tidak ada penambahan dan pengurangan suara pemilih. Petugas tidak berani karena sanksi berat," kata dia.
Senin, 18 Oktober 2010
Teka Teki Loncatnya Vera dari Sudirman Park
Kepolisian Sektor Tanah Abang masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus loncatnya perempuan bernama Vera dari Apartemen Sudirman Park.
Polisi mengalami kesulitan karena keterbatasan saksi dalam peristiwa itu. Keluarga majikan korban yang menjadi saksi, tidak melihat langsung saat Vera terjun. Apakan ada permasalahan yang sedang dialami Vera, sebelum kejadian itu juga tidak diketahui mereka.
"Jenazah sudah diambil keluarga. Tapi mereka tidak kita mintai keterangan karena tidak ada kaitan," ujar Kapolsek Tanah Abang, Komisaris Polisi Hendra Gunawan, Senin 18 Oktober 2010, saat dihubungi VIVAnews.
Mengenai adanya motif bunuh diri karena ada ancaman dari majikan, saat Vera kedapatan mencuri baju dan sadal dari apartemen itu, Hendra Gunawan, belum mau menyimpulkan. "Semua dugaan, juga tuduhan korban mencuri masih dalam pengembangan," ujarnya lagi.
Vera, 21 tahun asal Bogor, didapati meninggal dunia setelah terjun bebas dari lantai 29 tower A, Apartemen Sudirman Park, Rabu 13 Oktober 2010 lalu.
Tubuh Vera terhempas di areal parkir dalam keadaan tertelungkup. Sebelum nekat melompat, Vera diketahui mengurung diri di dalam kamar. Dari jendela kamarnya itu, Vera diduga kuat melompat.
Polisi mengalami kesulitan karena keterbatasan saksi dalam peristiwa itu. Keluarga majikan korban yang menjadi saksi, tidak melihat langsung saat Vera terjun. Apakan ada permasalahan yang sedang dialami Vera, sebelum kejadian itu juga tidak diketahui mereka.
"Jenazah sudah diambil keluarga. Tapi mereka tidak kita mintai keterangan karena tidak ada kaitan," ujar Kapolsek Tanah Abang, Komisaris Polisi Hendra Gunawan, Senin 18 Oktober 2010, saat dihubungi VIVAnews.
Mengenai adanya motif bunuh diri karena ada ancaman dari majikan, saat Vera kedapatan mencuri baju dan sadal dari apartemen itu, Hendra Gunawan, belum mau menyimpulkan. "Semua dugaan, juga tuduhan korban mencuri masih dalam pengembangan," ujarnya lagi.
Vera, 21 tahun asal Bogor, didapati meninggal dunia setelah terjun bebas dari lantai 29 tower A, Apartemen Sudirman Park, Rabu 13 Oktober 2010 lalu.
Tubuh Vera terhempas di areal parkir dalam keadaan tertelungkup. Sebelum nekat melompat, Vera diketahui mengurung diri di dalam kamar. Dari jendela kamarnya itu, Vera diduga kuat melompat.
Bekas Ajudan Gus Dur Janji Berantas Preman
Berbagai persoalan di Jakarta mulai dari aksi kejahatan dan jaminan keamanan terhadap masyarakat dari aksi teror masih belum terselesaikan. Bahkan ancaman premanisme seakan menjadi persoalan serius dan mengkhawatirkan.
Hal ini kemudian yang dijadikan jargon utama bagi Kapolda Metro Jaya yang baru, Inspektur Jenderal Sutarman ketika hari pertama menjabat sebagai orang nomor satu di Jakarta.
Dengan tegas, Kapolda, berjanji tidak akan memberikan perlakukan khusus bagi pelaku tindakan pidana, khususnya premanisme di wilayah hukumnya. "Kami akan tindak siapa pun yang melakukan pelanggaran dan mengganggu ketenteraman masyarakat," ujar Sutarman kepada VIVAnews.com, Senin 18 Oktober 2010.
Tentunya, lanjut dia, langkah konkret yang dilakukanangkap dan menindak tegas pelanggar pidana. Bisa saja preman atau siapa pun yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
"Tidak ada pengecualian, semua akan sama di mata hukum dan siapa yang melakukan pelanggaran hukum kita akan lakukan penindakan sesuai dengan alat bukti, dan keterangan saksi yang ada. Tidak ada masyarakat yang eksklusif. Kita juga kalau salah akan ditangkap," tegas mantan Kapolda Jawa Barat itu.
Bahkan saat disinggung soal aksi organisasi masyarakat yang kerap kali melakukan aksi anarkis, Sutarman kembali memberikan jaminan akan menindak setiap ormas yang terbukti melakukan tindakan melanggar hukum. "Kita tidak peduli dari ormas mana pun, kalau terbukti melakukan tindak pidana, tentunya ya diproses," janji dia.
Namun, jenderal bintang dua yang pernah menjabat sebagai ajudan mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu mengaku masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan terkait kasus-kasus sebelumnya yang berada di Polda Metro Jaya. Salah satunya bentrokan di Jalan Ampera, pengeroyokan anggota ICW, dan penyerangan kantor majalah Tempo.
"Tentu ini akan jadi prioritas utama kita untuk segera mengungkap kasus itu secara tuntas, begitu juga kasus-kasus lainnya," kata pria kelahiran Sukoharjo 5 Oktober 1957 itu.
Menciptakan Jakarta tenteram, tenang, aman, Kemudian polisinya juga tidak ada yang melakukan pelanggaran merupakan harapan utamanya.
Rasa percaya diri itu semakin kuat, dengan latar belakangnya yang pernah menjabat satuan fungsional di wilayah Polda Metro Jaya sebagai Kapolsek Penjaringan, Kapolsek Kebon Jeruk dan Kapolres Bekasi.
Namun, ayah tiga orang anak itu, juga berharap adanya bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta, Panglima Daerah Militer (Pangdam) Jaya dan para Muspida lainnya untuk menciptakan keamanan yang kondusif. "Tentunya harus ada persamaan visi dan misi untuk menciptakan situasi yang kondusif," ujarnya.
Ke depan agenda utama Polda, yakni terus berkoordinasi dengan pihak Pemprov DKI Jakarta guna menyelesaikan masalah kemacetan yang semakin kronis. "Masalah kemacetan juga menjadi prioritas utama, pasalnya itu sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat," katanya mengakhiri perbincangan.
Seperti diketahui, Irjen Sutarman menjadi Kapolda Metro Jaya menggantikan Komjen Timur Pradopo yang saat ini menjabat Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri. Sedangkan Irjen Sutarman sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat.(ywn)
Berikut biodata Sutarman
Nama lengkap: Sutarman
Tempat Tanggal Lahir: Sukoharjo 05-10-1957
Pangkat : Inspektur Jendral
Jabatan : Kepala Polda Metro Jaya
Istri : Elly Sutiarti Sukandi
Putri : Devina Eko Wati
Putra : Dicki Dwi
Danny Trisespianta
Pendidikan :
Akpol Tahun 1981
PTIK Tahun 1986
Sespim Tahun 1996
Sespati Tahun 2004
Karier:
1. Staf Lantas Polres Bandung Jawa Barat
2. Kapolsek Dayeuh Kolot Polres Bandung
3. Kasat Lantas Polres Sumedang
4. Danki Tar Akpol
5. Kasubbag Dit Pers Polda Metro Jaya 6. Kapolsek Kebon Jeruk
7. Kapolsek Penjaringan
8. Paban Muda III
9. Kabag Bintibmas Polda Nusa
10. Kapolres Bekasi
11. Ajudan Presiden Abdurahman Wahid
12. Kapoltabes Palembang
13. Direskrim Polda Jawa Timur
14. Kapoltabes Surabaya
15. Kapolda Kepulauan Riau
16. Ka Selapa Polri
17. Kapolda Jawa Barat
18. Kapolda Metro Jaya
Hal ini kemudian yang dijadikan jargon utama bagi Kapolda Metro Jaya yang baru, Inspektur Jenderal Sutarman ketika hari pertama menjabat sebagai orang nomor satu di Jakarta.
Dengan tegas, Kapolda, berjanji tidak akan memberikan perlakukan khusus bagi pelaku tindakan pidana, khususnya premanisme di wilayah hukumnya. "Kami akan tindak siapa pun yang melakukan pelanggaran dan mengganggu ketenteraman masyarakat," ujar Sutarman kepada VIVAnews.com, Senin 18 Oktober 2010.
Tentunya, lanjut dia, langkah konkret yang dilakukanangkap dan menindak tegas pelanggar pidana. Bisa saja preman atau siapa pun yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
"Tidak ada pengecualian, semua akan sama di mata hukum dan siapa yang melakukan pelanggaran hukum kita akan lakukan penindakan sesuai dengan alat bukti, dan keterangan saksi yang ada. Tidak ada masyarakat yang eksklusif. Kita juga kalau salah akan ditangkap," tegas mantan Kapolda Jawa Barat itu.
Bahkan saat disinggung soal aksi organisasi masyarakat yang kerap kali melakukan aksi anarkis, Sutarman kembali memberikan jaminan akan menindak setiap ormas yang terbukti melakukan tindakan melanggar hukum. "Kita tidak peduli dari ormas mana pun, kalau terbukti melakukan tindak pidana, tentunya ya diproses," janji dia.
Namun, jenderal bintang dua yang pernah menjabat sebagai ajudan mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu mengaku masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan terkait kasus-kasus sebelumnya yang berada di Polda Metro Jaya. Salah satunya bentrokan di Jalan Ampera, pengeroyokan anggota ICW, dan penyerangan kantor majalah Tempo.
"Tentu ini akan jadi prioritas utama kita untuk segera mengungkap kasus itu secara tuntas, begitu juga kasus-kasus lainnya," kata pria kelahiran Sukoharjo 5 Oktober 1957 itu.
Menciptakan Jakarta tenteram, tenang, aman, Kemudian polisinya juga tidak ada yang melakukan pelanggaran merupakan harapan utamanya.
Rasa percaya diri itu semakin kuat, dengan latar belakangnya yang pernah menjabat satuan fungsional di wilayah Polda Metro Jaya sebagai Kapolsek Penjaringan, Kapolsek Kebon Jeruk dan Kapolres Bekasi.
Namun, ayah tiga orang anak itu, juga berharap adanya bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta, Panglima Daerah Militer (Pangdam) Jaya dan para Muspida lainnya untuk menciptakan keamanan yang kondusif. "Tentunya harus ada persamaan visi dan misi untuk menciptakan situasi yang kondusif," ujarnya.
Ke depan agenda utama Polda, yakni terus berkoordinasi dengan pihak Pemprov DKI Jakarta guna menyelesaikan masalah kemacetan yang semakin kronis. "Masalah kemacetan juga menjadi prioritas utama, pasalnya itu sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat," katanya mengakhiri perbincangan.
Seperti diketahui, Irjen Sutarman menjadi Kapolda Metro Jaya menggantikan Komjen Timur Pradopo yang saat ini menjabat Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri. Sedangkan Irjen Sutarman sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat.(ywn)
Berikut biodata Sutarman
Nama lengkap: Sutarman
Tempat Tanggal Lahir: Sukoharjo 05-10-1957
Pangkat : Inspektur Jendral
Jabatan : Kepala Polda Metro Jaya
Istri : Elly Sutiarti Sukandi
Putri : Devina Eko Wati
Putra : Dicki Dwi
Danny Trisespianta
Pendidikan :
Akpol Tahun 1981
PTIK Tahun 1986
Sespim Tahun 1996
Sespati Tahun 2004
Karier:
1. Staf Lantas Polres Bandung Jawa Barat
2. Kapolsek Dayeuh Kolot Polres Bandung
3. Kasat Lantas Polres Sumedang
4. Danki Tar Akpol
5. Kasubbag Dit Pers Polda Metro Jaya 6. Kapolsek Kebon Jeruk
7. Kapolsek Penjaringan
8. Paban Muda III
9. Kabag Bintibmas Polda Nusa
10. Kapolres Bekasi
11. Ajudan Presiden Abdurahman Wahid
12. Kapoltabes Palembang
13. Direskrim Polda Jawa Timur
14. Kapoltabes Surabaya
15. Kapolda Kepulauan Riau
16. Ka Selapa Polri
17. Kapolda Jawa Barat
18. Kapolda Metro Jaya
Aburizal: Kader Golkar Harus Melek Teknologi
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie meminta kadernya agar melek teknologi dan informasi (IT). Melalui penguasaan teknologi dan informasi, strategi Partai Golkar dalam menjaring kader semakin mudah.
"Untuk itu, kader harus memaksimalkan penggunaan IT," kata Aburizal di sela Rapat Pimpinan Nasional I Angkatan Muda Partai Golkar di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Sabtu 16 Oktober 2010.
Kader muda Angkatan Muda Partai Golkar, menurut Aburizal, harus berjuang untuk menjaring pemilih pemula. Pada 2014, Partai Golkar memiliki target untuk merangkul pemilih pemula sebanyak 10 juta pemilih. Target keseluruhan, Partai Golkar akan membidik 40 juta pemilih pada pemilu 2014.
Sementara itu, Ketua Angkatan Muda Partai Golkar, Yoris Raweyai menyatakan, Partai Golkar telah mewajibkan kadernya melek teknologi.
Mulai dari fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hingga pimpinan di kepemudaan harus paham IT. "Harus punya BB dan twitter. Semua masuk ke situ, lalu beliau (Aburizal Bakrie) akan mudah memberikan arahan," kata Yoris.
Melalui teknologi itu, jalannya koordinasi antara ketua umum dan kadernya dapat berjalan maksimal. "Jadi harus melek IT," ujarnya.
Selain itu, Aburizal berpesan agar kader muda Golkar tidak mengedepankan ego, serta merasa hebat sebagai kader Golkar. Tapi, justru harus menunjukkan jatidiri pemuda Partai Golkar yang eksklusif dan inklusif.
"Masalah ego ini harus dihilangkan. Ingat, yang memilih bukan anggota Angkatan Muda Partai Golkar atau anggota partai. Tapi yang memilih adalah rakyat," tutur Aburizal.
"Untuk itu, kader harus memaksimalkan penggunaan IT," kata Aburizal di sela Rapat Pimpinan Nasional I Angkatan Muda Partai Golkar di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Sabtu 16 Oktober 2010.
Kader muda Angkatan Muda Partai Golkar, menurut Aburizal, harus berjuang untuk menjaring pemilih pemula. Pada 2014, Partai Golkar memiliki target untuk merangkul pemilih pemula sebanyak 10 juta pemilih. Target keseluruhan, Partai Golkar akan membidik 40 juta pemilih pada pemilu 2014.
Sementara itu, Ketua Angkatan Muda Partai Golkar, Yoris Raweyai menyatakan, Partai Golkar telah mewajibkan kadernya melek teknologi.
Mulai dari fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hingga pimpinan di kepemudaan harus paham IT. "Harus punya BB dan twitter. Semua masuk ke situ, lalu beliau (Aburizal Bakrie) akan mudah memberikan arahan," kata Yoris.
Melalui teknologi itu, jalannya koordinasi antara ketua umum dan kadernya dapat berjalan maksimal. "Jadi harus melek IT," ujarnya.
Selain itu, Aburizal berpesan agar kader muda Golkar tidak mengedepankan ego, serta merasa hebat sebagai kader Golkar. Tapi, justru harus menunjukkan jatidiri pemuda Partai Golkar yang eksklusif dan inklusif.
"Masalah ego ini harus dihilangkan. Ingat, yang memilih bukan anggota Angkatan Muda Partai Golkar atau anggota partai. Tapi yang memilih adalah rakyat," tutur Aburizal.
Siapa Capres Golkar 2014? Ini Jawaban Ical
Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie menyatakan rasa bangganya pada segenap pengurus dan pimpinan pertainya di daerah. Bagaimana tidak, 53 persen kemenangan pilkada di tanah air ada di tangan Golkar.
"Dengan keberhasilan ini Golkar buktikan diri sebagai partai dengan jangkauan nasional paling luas, dengan kader paling berdedikasi," kata Aburizal ketika membuka Rapat Pimpinan Nasional Golkar di DPP Golkar, Jakarta, Minggu 17 Oktober 2010.
Keberhasilan ini, tambah Aburizal, membuat Golkar makin bersemangat menyambut pilkada yang akan datang. "Lebih optimis lagi menyambut Pemilu 2014. Golkar harus membuktikan diri sebagai pemenang, melebihi partai lainnya," kata Aburizal.
Berdasarkan hasil pilkada, Aburizal hakul yakin partai yang dipimpinnya akan memenangkan Pemilu 2014.
Keyakinan itu senada dengan hasil jajak pendapat secara nasional yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia yang dirilis baru-baru ini. Bahwa Golkar bersama Partai Demokrat, berpeluang memenangkan Pemilu 2014 mendatang.
Bila target suara minimal tercapai--sebesar 30 persen--Golkar akan mengusung calon presiden sendiri.
Lalu siapa yang bakal diusung Golkar jadi calon? Ini pertanyaan yang paling sering diajukan saat ini.
"Banyak orang bertanya antusias, kandidat Golkar yang akan diajukan menjadi capres. Bahkan di berbagai koran, posisi saya sudah dimunculkan," kata pria yang akrab dipanggil Ical ini.
"Saya ingin tegaskan satu hal, siapapun capres pada 2014 harus merupakan putra atau putri terbaik negeri kita. Golkar akan mempersembahkan yang terbaik, tokoh yang akan membawa kesejahteraan," seru Aburizal.
Yang jelas, Partai Golkar akan bersikap matang, terbuka, dan mengambil keputusan pada saat yang tepat. "Pada saat yang pas kita akan putuskan. Tidak terlalu cepat, dan tidak terlalu lambat."
"Dengan keberhasilan ini Golkar buktikan diri sebagai partai dengan jangkauan nasional paling luas, dengan kader paling berdedikasi," kata Aburizal ketika membuka Rapat Pimpinan Nasional Golkar di DPP Golkar, Jakarta, Minggu 17 Oktober 2010.
Keberhasilan ini, tambah Aburizal, membuat Golkar makin bersemangat menyambut pilkada yang akan datang. "Lebih optimis lagi menyambut Pemilu 2014. Golkar harus membuktikan diri sebagai pemenang, melebihi partai lainnya," kata Aburizal.
Berdasarkan hasil pilkada, Aburizal hakul yakin partai yang dipimpinnya akan memenangkan Pemilu 2014.
Keyakinan itu senada dengan hasil jajak pendapat secara nasional yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia yang dirilis baru-baru ini. Bahwa Golkar bersama Partai Demokrat, berpeluang memenangkan Pemilu 2014 mendatang.
Bila target suara minimal tercapai--sebesar 30 persen--Golkar akan mengusung calon presiden sendiri.
Lalu siapa yang bakal diusung Golkar jadi calon? Ini pertanyaan yang paling sering diajukan saat ini.
"Banyak orang bertanya antusias, kandidat Golkar yang akan diajukan menjadi capres. Bahkan di berbagai koran, posisi saya sudah dimunculkan," kata pria yang akrab dipanggil Ical ini.
"Saya ingin tegaskan satu hal, siapapun capres pada 2014 harus merupakan putra atau putri terbaik negeri kita. Golkar akan mempersembahkan yang terbaik, tokoh yang akan membawa kesejahteraan," seru Aburizal.
Yang jelas, Partai Golkar akan bersikap matang, terbuka, dan mengambil keputusan pada saat yang tepat. "Pada saat yang pas kita akan putuskan. Tidak terlalu cepat, dan tidak terlalu lambat."
Anas Tanggapi Usul Interpelasi Golkar
Menanggapi usulan interpelasi oleh Fraksi Partai Golkar, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan partai koalisi pemerintah lazimnya tidak bertanya kepada pemerintah.
“Itu sama dengan bertanya pada diri sendiri. Apalagi Ketum Golkar adalah Ketua Harian Sekretariat Gabungan (Setgab),” kata Anas, Selasa, 31 Agustus 2010.
Jika ada partai koalisi pemerintah mengajukan interpelasi, menurut Anas, publik dengan mudah akan bertanya, “Adakah udang di balik batu?”
Menurut Anas, langkah terbaik untuk menyikapi persoalan hubungan Indonesia-Malaysia yaitu dengan meminta penjelasan Menkopolhukam dan Menteri Luar Negeri di DPR. Jika langkah ini masih ada yang kurang, katanya, bisa diperdalam kembali.
“Selebihnya adalah mendorong percepatan solusi substantif dan mendasar, yakni segera menuntaskan perundingan batas laut Indonesia-Malaysia. Memang harus jelas batas teritorinya.”
Lebih lanjut, Anas mengaku tidak yakin Golkar akan mengajukan interpelasi. Bukan saja Golkar adalah partai koalisi pemerintah, katanya, tetapi juga karena tidak akan mau merusak rasionalitas politiknya. “Bertanya pada diri sendiri agak mengganggu logika politik.”
“Itu sama dengan bertanya pada diri sendiri. Apalagi Ketum Golkar adalah Ketua Harian Sekretariat Gabungan (Setgab),” kata Anas, Selasa, 31 Agustus 2010.
Jika ada partai koalisi pemerintah mengajukan interpelasi, menurut Anas, publik dengan mudah akan bertanya, “Adakah udang di balik batu?”
Menurut Anas, langkah terbaik untuk menyikapi persoalan hubungan Indonesia-Malaysia yaitu dengan meminta penjelasan Menkopolhukam dan Menteri Luar Negeri di DPR. Jika langkah ini masih ada yang kurang, katanya, bisa diperdalam kembali.
“Selebihnya adalah mendorong percepatan solusi substantif dan mendasar, yakni segera menuntaskan perundingan batas laut Indonesia-Malaysia. Memang harus jelas batas teritorinya.”
Lebih lanjut, Anas mengaku tidak yakin Golkar akan mengajukan interpelasi. Bukan saja Golkar adalah partai koalisi pemerintah, katanya, tetapi juga karena tidak akan mau merusak rasionalitas politiknya. “Bertanya pada diri sendiri agak mengganggu logika politik.”
Demokrat Akan Lembagakan Figur Besar SBY
Jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan berakhir pada 2014 lain. Namun, Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum mengatakan, SBY adalah sumber energi yang akan meneguhkan eksistensi Demokrat.
Apalagi, Partai Demokrat yang saat ini adalah yang terbesar di Indonesia adalah buah perjalanan yang panjang, ikhtiar dan bimbingan SBY.
Untuk itu, "PR (pekerjaan rumah) utama adalah bagaimana melembagakan figur besar SBY : visi, misi, program aksi partai, manifesto partai, sehingga partai kita ke depan layak tampil maju, modern, kuat, dan dicintai rakyat Indonesia," kata Anas Urbaningrum dalam pidatonya pada peringatan HUT ke-9 Partai Demokrat, di Jakarta, Minggu 17 Oktober 2010.
Selain itu, tambah dia, Demokrat juga punya agenda pokok yang harus dikerjakan periode ini. Yakni, institusionalisasi partai.
Terkait institusionalisasi, Anas meminta para keder Demokrat berpikir dan berjuang bersama.
Ada tujuh hal yang harus diperjuangkan partai, kata Anas.
Pertama, reformasi dan modernisasi Partai Demokrat. Kata Anas, struktur Partai Demokrat disusun berdasarkan isu dan agenda pokok ke depan. Ini diharapkan dapat merespon seluruh agenda penting, sehingga tidak ada agenda yang luput.
"Ini bukan struktur yang gemuk, ini struktur yang besar dan jelas," kata dia.
Kedua, adalah bagaimana partai yang terhitung muda ini membangun budaya organisasi. Basisnya adalah etika dasar Partai Demokrat, yaitu, berpolitik cerdas, bersih dan santun.
"Sehingga Partai Demokrat memiliki merek dagang bersih cerdas dan santun yang membedakan dengan partai manapun,"jelas Anas.
Ketiga, Partai Demokrat butuh stabilitasi internal. Sebab, setiap partai pasti memiliki konflik internal.
Target keempat adalah kaderisasi yang sungguh-sungguh. Jangan sampai mengalami kelangkaan kader yang bermutu dan berkualitas.
"Yakinlah partai demokrat menjadi sumber kepemimpinan bangsa di masa mendatang," tegas Anas.
Sementara, agenda kelima adalah pembinaan, perluasan, dan pendalaman jaringan politik yang mendukung Partai Demokrat ke depan.
"Pembinaan dan perluasan jaringan baru harus dilakukan, kita tidak boleh berhenti dengan jaringan yang sudah ada," kata Anas.
Keenam, kata Anas, parpol bukan hanya berisi orang atau kader. Melainkan, pertemuan lintas gagasan.
"Parpol yang tidak mampu menjabarkan gagasan partai itu akan kehilangan ruhnya," kata Anas.
Untuk itulah, ia mengajak pengurus baru Partai Demokrat merapatkan barisan, berjuang meninggikan bendera PD.
"Kehadiran saudara bukan untuk menikmati jabatan. Kalau ingin menikmati jabatan tempatnya bukan di parpol apalagi partai Demokrat," seru Anas.
Sementara, agenda terakhir, Anas mengingatkan tanggung jawab besar yang terpampang di depan seluruh pengurus.
"Kami harapkan kerelaan mengeluarkan keringat politik terbaik untuk PD. Kalau itu kita lakukan, insya Allah kepuasan sebagai politisi akan kita dapatkan."
Apalagi, Partai Demokrat yang saat ini adalah yang terbesar di Indonesia adalah buah perjalanan yang panjang, ikhtiar dan bimbingan SBY.
Untuk itu, "PR (pekerjaan rumah) utama adalah bagaimana melembagakan figur besar SBY : visi, misi, program aksi partai, manifesto partai, sehingga partai kita ke depan layak tampil maju, modern, kuat, dan dicintai rakyat Indonesia," kata Anas Urbaningrum dalam pidatonya pada peringatan HUT ke-9 Partai Demokrat, di Jakarta, Minggu 17 Oktober 2010.
Selain itu, tambah dia, Demokrat juga punya agenda pokok yang harus dikerjakan periode ini. Yakni, institusionalisasi partai.
Terkait institusionalisasi, Anas meminta para keder Demokrat berpikir dan berjuang bersama.
Ada tujuh hal yang harus diperjuangkan partai, kata Anas.
Pertama, reformasi dan modernisasi Partai Demokrat. Kata Anas, struktur Partai Demokrat disusun berdasarkan isu dan agenda pokok ke depan. Ini diharapkan dapat merespon seluruh agenda penting, sehingga tidak ada agenda yang luput.
"Ini bukan struktur yang gemuk, ini struktur yang besar dan jelas," kata dia.
Kedua, adalah bagaimana partai yang terhitung muda ini membangun budaya organisasi. Basisnya adalah etika dasar Partai Demokrat, yaitu, berpolitik cerdas, bersih dan santun.
"Sehingga Partai Demokrat memiliki merek dagang bersih cerdas dan santun yang membedakan dengan partai manapun,"jelas Anas.
Ketiga, Partai Demokrat butuh stabilitasi internal. Sebab, setiap partai pasti memiliki konflik internal.
Target keempat adalah kaderisasi yang sungguh-sungguh. Jangan sampai mengalami kelangkaan kader yang bermutu dan berkualitas.
"Yakinlah partai demokrat menjadi sumber kepemimpinan bangsa di masa mendatang," tegas Anas.
Sementara, agenda kelima adalah pembinaan, perluasan, dan pendalaman jaringan politik yang mendukung Partai Demokrat ke depan.
"Pembinaan dan perluasan jaringan baru harus dilakukan, kita tidak boleh berhenti dengan jaringan yang sudah ada," kata Anas.
Keenam, kata Anas, parpol bukan hanya berisi orang atau kader. Melainkan, pertemuan lintas gagasan.
"Parpol yang tidak mampu menjabarkan gagasan partai itu akan kehilangan ruhnya," kata Anas.
Untuk itulah, ia mengajak pengurus baru Partai Demokrat merapatkan barisan, berjuang meninggikan bendera PD.
"Kehadiran saudara bukan untuk menikmati jabatan. Kalau ingin menikmati jabatan tempatnya bukan di parpol apalagi partai Demokrat," seru Anas.
Sementara, agenda terakhir, Anas mengingatkan tanggung jawab besar yang terpampang di depan seluruh pengurus.
"Kami harapkan kerelaan mengeluarkan keringat politik terbaik untuk PD. Kalau itu kita lakukan, insya Allah kepuasan sebagai politisi akan kita dapatkan."
Anas Jawab Isu Demokrat Dekati PDIP
Ada tujuh agenda yang disampaikan Ketua Umum DPP Partai Demokrat (PD), Anas Urbaningrum. Salah satunya pembinaan, perluasan, dan pendalaman jaringan politik yang mendukung PD ke depan.
Kata dia, tak boleh berhenti dengan jaringan yang ada. Apakah termasuk mendekati PDIP?
"Oh, bukan. Kalau itu kan maksudnya hubungan antar partai," jawab Anas ditemui usai berpidato pada peringatan HUT ke-9 Partai Demokrat, di Jakarta, Minggu 17 Oktober 2010.
Dijelaskan Anas, selama ini, komunikasi Demokrat selalu baik dan intensif dengan partai-partai yang bergabung dalam sekretariat gabungan (Setgab).
"Tapi, dengan partai-partai yang di luar partai koalisi yang tergabung dalam Setgab kami tidak putus komunikasi. Dengan PDIP, dengan Hanura, Gerindra, kami terus melakukan komunikasi."
"Buat Partai Demokrat tidak ada musuh. Buat PD semuanya partner untuk memajukan demokrasi dan untuk membangun negeri. Bahwa beda kamar itu adalah hal biasa," kata Anas.
Isu kedekatan PDIP dan Demokrat kembali mengemuka saat salah satu Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Puan Maharani mengakui ia telah bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat perayaan Idul Fitri lalu di Istana.
Apakah pertemuan putri Megawati dengan SBY sinyal PDIP bakal masuk kabinet.
"Kalau konteksnya koalisi kabinet itu kewenangan penuh presiden kami tidak memberikan atau meminta order khusus kepada presiden. Kami serahkan khusus kepada presiden," kata Anas.
Ditambahkan dia, Demokrat berkomitmen menjadikan tahun 2010-2013 sebagai tahunnya kerja.
"Kami baru akan bicara politik dalam pengertian teknis pemenangan Pemilu 2014 ya tahun 2014," tegas Anas.
Kata dia, tak boleh berhenti dengan jaringan yang ada. Apakah termasuk mendekati PDIP?
"Oh, bukan. Kalau itu kan maksudnya hubungan antar partai," jawab Anas ditemui usai berpidato pada peringatan HUT ke-9 Partai Demokrat, di Jakarta, Minggu 17 Oktober 2010.
Dijelaskan Anas, selama ini, komunikasi Demokrat selalu baik dan intensif dengan partai-partai yang bergabung dalam sekretariat gabungan (Setgab).
"Tapi, dengan partai-partai yang di luar partai koalisi yang tergabung dalam Setgab kami tidak putus komunikasi. Dengan PDIP, dengan Hanura, Gerindra, kami terus melakukan komunikasi."
"Buat Partai Demokrat tidak ada musuh. Buat PD semuanya partner untuk memajukan demokrasi dan untuk membangun negeri. Bahwa beda kamar itu adalah hal biasa," kata Anas.
Isu kedekatan PDIP dan Demokrat kembali mengemuka saat salah satu Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Puan Maharani mengakui ia telah bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat perayaan Idul Fitri lalu di Istana.
Apakah pertemuan putri Megawati dengan SBY sinyal PDIP bakal masuk kabinet.
"Kalau konteksnya koalisi kabinet itu kewenangan penuh presiden kami tidak memberikan atau meminta order khusus kepada presiden. Kami serahkan khusus kepada presiden," kata Anas.
Ditambahkan dia, Demokrat berkomitmen menjadikan tahun 2010-2013 sebagai tahunnya kerja.
"Kami baru akan bicara politik dalam pengertian teknis pemenangan Pemilu 2014 ya tahun 2014," tegas Anas.
Rabu, 18 Agustus 2010
Priyo Budi: Tunggu Saja Apa Mau Ruhut
VIVAnews - Ruhut Sitompul mengusulkan amandemen undang-undang untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Bagi salah satu Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso, ide itu dinilai luar biasa.
"Wah, hebat dan bukan main beraninya gagasan ini," kata Priyo Budi Santoso yang juga Wakil Ketua DPR dalam keterangan tertulis kepada VIVAnews, Rabu 18 Agustus 2010.
Bagi Priyo, dengan mengamandemen undang-undang itu artinya kita harus membongkar kembali hasil amandemen konstitusi yang dengan susah payah dihasilkan itu. MPR, kata dia, juga harus bersidang untuk mengubah UUD 45 yang membatasi jabatan Persiden hanya dua kali periode.
"Saya akui, SBY telah menjadi figur sentral yang sulit dicari padanannya dengan tokoh manapun pada hari-hari ini. Kita menaruh harapan besar kepadanya," ujar Priyo.
Tetapi, Priyo melanjutkan, dengan melakukan perubahan pada konstitusi untuk menambah periodesasi jabatan presiden, hanya akan menjadi polemik berkepanjangan yang menguras energi bangsa.
"Kita lebih baik menunggu saja apa sebenarnya kemauan tokoh teras Demokrat (Ruhut) ini," pinta Priyo.
Sebelumnya, Ruhut mengusulkan agar dilakukan amandemen undang-undang masa jabatan presiden. "Karena saat ini belum ada tokoh bangsa yang bisa menyaingi presiden kita yang sekarang, Bapak SBY," kata Ruhut Sitompul kepada VIVAnews.
Bagi Ruhut, prestasi SBY sudah terlihat pada masa kepemimpinan hingga mulus ke periode kedua ini. Hal ini berbeda dengan tiga presiden sebelumnya yang bergantian selama lima tahun.
"Wah, hebat dan bukan main beraninya gagasan ini," kata Priyo Budi Santoso yang juga Wakil Ketua DPR dalam keterangan tertulis kepada VIVAnews, Rabu 18 Agustus 2010.
Bagi Priyo, dengan mengamandemen undang-undang itu artinya kita harus membongkar kembali hasil amandemen konstitusi yang dengan susah payah dihasilkan itu. MPR, kata dia, juga harus bersidang untuk mengubah UUD 45 yang membatasi jabatan Persiden hanya dua kali periode.
"Saya akui, SBY telah menjadi figur sentral yang sulit dicari padanannya dengan tokoh manapun pada hari-hari ini. Kita menaruh harapan besar kepadanya," ujar Priyo.
Tetapi, Priyo melanjutkan, dengan melakukan perubahan pada konstitusi untuk menambah periodesasi jabatan presiden, hanya akan menjadi polemik berkepanjangan yang menguras energi bangsa.
"Kita lebih baik menunggu saja apa sebenarnya kemauan tokoh teras Demokrat (Ruhut) ini," pinta Priyo.
Sebelumnya, Ruhut mengusulkan agar dilakukan amandemen undang-undang masa jabatan presiden. "Karena saat ini belum ada tokoh bangsa yang bisa menyaingi presiden kita yang sekarang, Bapak SBY," kata Ruhut Sitompul kepada VIVAnews.
Bagi Ruhut, prestasi SBY sudah terlihat pada masa kepemimpinan hingga mulus ke periode kedua ini. Hal ini berbeda dengan tiga presiden sebelumnya yang bergantian selama lima tahun.
Ruhut: SBY Sudah Diberitahu Lima Bulan Lalu
VIVAnews - Politisi Demokrat Ruhut Sitompul melontarkan ide perpanjangan masa jabatan presiden melalui amandemen undang-undang. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga Ketua Dewan Pembina Demokrat sudah mendengar ide Ruhut.
"Ide ini sudah saya bicarakan dengan Pak SBY kira-kira lima bulan lalu. Saya bicarakan itu saat sedang ramainya Pansus Century," kata Ruhut Sitompul yang juga Ketua Divisi Hubungan Masyarakat Demokrat, kepada VIVAnews, Rabu 18 Agustus 2010.
Ruhut menyampaikan ide itu saat berada di tengah forum rapat internal Partai Demokrat. Saat itu sudah dalam sesi akhir. Saat itu, kata Ruhut, SBY meminta apakah ada hal lain yang ingin disampaikan.
Lalu, apa respons SBY? Ruhut mendapat nasihat dari SBY. "Ruhut, itu sudah aturan undang-undang. Kita harus patuh terhadap undang-undang," kata SBY seperti dikutipkan Ruhut.
Mendengar nasihat itu, Ruhut menimpali bahwa perpanjangan masa jabatan presiden itu bisa dilakukan dengan amandemen undang-undang. Menurut Ruhut, SBY mengatakan bahwa masih banyak tokoh lain yang masih mampu.
"Sudahlah Pak Ruhut, ini kan masih empat tahun lagi. Percayalah, nanti masih ada tokoh-tokoh yang mampu menjadi Presiden," ujar SBY dikutip Ruhut.
Ruhut mengaku, ide cukup mengejutkan pengurus teras Demokrat lainnya. Kendati demikian, Ruhut jalan terus untuk memperjuangkan idenya.
Ide Ruhut ini menuai kritik. Dari mulai Wakil Ketua DPR yang juga politisi Golkar Priyo Budi Santoso, Pramono Anung dari PDIP, hingga Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon.
"Ide ini sudah saya bicarakan dengan Pak SBY kira-kira lima bulan lalu. Saya bicarakan itu saat sedang ramainya Pansus Century," kata Ruhut Sitompul yang juga Ketua Divisi Hubungan Masyarakat Demokrat, kepada VIVAnews, Rabu 18 Agustus 2010.
Ruhut menyampaikan ide itu saat berada di tengah forum rapat internal Partai Demokrat. Saat itu sudah dalam sesi akhir. Saat itu, kata Ruhut, SBY meminta apakah ada hal lain yang ingin disampaikan.
Lalu, apa respons SBY? Ruhut mendapat nasihat dari SBY. "Ruhut, itu sudah aturan undang-undang. Kita harus patuh terhadap undang-undang," kata SBY seperti dikutipkan Ruhut.
Mendengar nasihat itu, Ruhut menimpali bahwa perpanjangan masa jabatan presiden itu bisa dilakukan dengan amandemen undang-undang. Menurut Ruhut, SBY mengatakan bahwa masih banyak tokoh lain yang masih mampu.
"Sudahlah Pak Ruhut, ini kan masih empat tahun lagi. Percayalah, nanti masih ada tokoh-tokoh yang mampu menjadi Presiden," ujar SBY dikutip Ruhut.
Ruhut mengaku, ide cukup mengejutkan pengurus teras Demokrat lainnya. Kendati demikian, Ruhut jalan terus untuk memperjuangkan idenya.
Ide Ruhut ini menuai kritik. Dari mulai Wakil Ketua DPR yang juga politisi Golkar Priyo Budi Santoso, Pramono Anung dari PDIP, hingga Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon.
"Presiden SBY Menolak Amandemen UUD 1945"
VIVAnews - Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Denny Indrayana, membantah adanya rencana mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Wacana itu keliru, saya tidak setuju dan Presiden SBY juga menolaknya," kata Denny yang ditulis dalam akun twitter-nya, Rabu 18 Agustus 2010.
Menurut Denny, masa jabatan Presiden cukup dua periode saja. "Sekarang periode terakhir," ujar Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum itu.
Sementara itu, Juru Bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, belum mau berkomentar terkait isu tersebut. "Belum ada yang bisa saya sampaikan tentang itu," kata Julian saat dikonfirmasi VIVnews.
Wacana penambahan masa jabatan Presiden pertama kali muncul dari Ketua Divisi Hubungan Masyarakat Partai Demokrat, Ruhut Sitompul.
Ruhut menilai, perpanjangan masa jabatan presiden itu karena sampai saat ini belum ada tokoh bangsa yang bisa menyaingi presiden yang sekarang. Pernyataan Ruhut ini menuai kontroversi.
Salah satu ketua DPP Partai Golkar, Priyo Budi Santoso menilai gagasan Ruhut terlalu berani. Bagi Priyo, dengan mengamandemen undang-undang itu artinya kita harus membongkar kembali hasil amandemen konstitusi yang dengan susah payah dihasilkan itu.
MPR, kata dia, juga harus bersidang untuk mengubah UUD 45 yang membatasi jabatan Persiden hanya dua kali periode.
"Wacana itu keliru, saya tidak setuju dan Presiden SBY juga menolaknya," kata Denny yang ditulis dalam akun twitter-nya, Rabu 18 Agustus 2010.
Menurut Denny, masa jabatan Presiden cukup dua periode saja. "Sekarang periode terakhir," ujar Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum itu.
Sementara itu, Juru Bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, belum mau berkomentar terkait isu tersebut. "Belum ada yang bisa saya sampaikan tentang itu," kata Julian saat dikonfirmasi VIVnews.
Wacana penambahan masa jabatan Presiden pertama kali muncul dari Ketua Divisi Hubungan Masyarakat Partai Demokrat, Ruhut Sitompul.
Ruhut menilai, perpanjangan masa jabatan presiden itu karena sampai saat ini belum ada tokoh bangsa yang bisa menyaingi presiden yang sekarang. Pernyataan Ruhut ini menuai kontroversi.
Salah satu ketua DPP Partai Golkar, Priyo Budi Santoso menilai gagasan Ruhut terlalu berani. Bagi Priyo, dengan mengamandemen undang-undang itu artinya kita harus membongkar kembali hasil amandemen konstitusi yang dengan susah payah dihasilkan itu.
MPR, kata dia, juga harus bersidang untuk mengubah UUD 45 yang membatasi jabatan Persiden hanya dua kali periode.
Ketua MK Tolak Presiden Tiga Periode
VIVAnews - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyatakan secara personal dia menolak usul perpanjangan masa jabatan presiden hingga lebih dari dua periode. Usul itu sebelumnya dikemukakan Ketua Divisi Bidang Hubungan Masyarakat Partai Demokrat Ruhut Sitompul.
"Kalau saya ikut memutuskan, maka saya akan tolak usulan itu," kata Mahfud MD di sela-sela acara Seminar Nasional Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun ke-65 MPR RI yang digelar di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 18 Agustus 2010.
Mahfud menilai, usulan perpanjangan masa jabatan presiden melalui amandemen konstitusi secara substansi akan memendam bibit-bibit perusakan terhadap demokrasi. Mahfud mengingatkan, amandemen pertama pada tahun 1999 justru untuk membatasi periode jabatan presiden.
"Betapapun bagus orang itu, masa jabatannya harus dibatasi. Tidak boleh diperpanjang," tandas Mahfud. Ia menambahkan, dulu reformasi digulirkan dengan gegap-gempita pun justru untuk membatasi masa jabatan presiden menjadi dua periode saja.
Mahfud menekankan, amandemen UUD 1945 pada tahun 1999 yang membatasi jabatan presiden cukup untuk dua periode, itu sudah sangat ideal.
Bagaimanapun, proses prosedural terkait usulan amandemen konstitusi, termasuk bila mencakup perpanjangan masa jabatan presiden, ada di tangan MPR sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan amandemen UUD.
Kalaupun ada pihak yang bisa menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden itu, kata Mahfud, maka itu adalah MPR. "Yang (seharusnya) menolak ya MPR," ujarnya. Ia sendiri selaku Ketua MK tidak ikut mengambil keputusan dalam soal amandemen konstitusi.
Pada akhirnya, Mahfud mengingatkan preseden serupa pernah terjadi di Amerika Serikat pada masa jabatan Presiden Roosevelt. Ketika itu, kata Mahfud, banyak rakyat AS yang meminta Roosevelt memperpanjang masa jabatannya karena mereka puas dan senang dengan kinerja Roosevelt.
"Tapi Roosevelt sendirilah yang kemudian meminta dengan tegas agar masa jabatan presiden AS dibatasi untuk dua periode, demi keseimbangan kekuasaan," tutur Mahfud.
"Kalau saya ikut memutuskan, maka saya akan tolak usulan itu," kata Mahfud MD di sela-sela acara Seminar Nasional Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun ke-65 MPR RI yang digelar di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 18 Agustus 2010.
Mahfud menilai, usulan perpanjangan masa jabatan presiden melalui amandemen konstitusi secara substansi akan memendam bibit-bibit perusakan terhadap demokrasi. Mahfud mengingatkan, amandemen pertama pada tahun 1999 justru untuk membatasi periode jabatan presiden.
"Betapapun bagus orang itu, masa jabatannya harus dibatasi. Tidak boleh diperpanjang," tandas Mahfud. Ia menambahkan, dulu reformasi digulirkan dengan gegap-gempita pun justru untuk membatasi masa jabatan presiden menjadi dua periode saja.
Mahfud menekankan, amandemen UUD 1945 pada tahun 1999 yang membatasi jabatan presiden cukup untuk dua periode, itu sudah sangat ideal.
Bagaimanapun, proses prosedural terkait usulan amandemen konstitusi, termasuk bila mencakup perpanjangan masa jabatan presiden, ada di tangan MPR sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan amandemen UUD.
Kalaupun ada pihak yang bisa menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden itu, kata Mahfud, maka itu adalah MPR. "Yang (seharusnya) menolak ya MPR," ujarnya. Ia sendiri selaku Ketua MK tidak ikut mengambil keputusan dalam soal amandemen konstitusi.
Pada akhirnya, Mahfud mengingatkan preseden serupa pernah terjadi di Amerika Serikat pada masa jabatan Presiden Roosevelt. Ketika itu, kata Mahfud, banyak rakyat AS yang meminta Roosevelt memperpanjang masa jabatannya karena mereka puas dan senang dengan kinerja Roosevelt.
"Tapi Roosevelt sendirilah yang kemudian meminta dengan tegas agar masa jabatan presiden AS dibatasi untuk dua periode, demi keseimbangan kekuasaan," tutur Mahfud.
Rachland: Isu Presiden 3 Periode Rugikan SBY
VIVAnews - Tak semua politisi Demokrat setuju dengan pernyataan Ruhut Sitompul. Sekretaris Departemen HAM Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Rachland Nashidik menegaskan masa jabatan presiden tidak perlu ditambah.
"Dua kali sudah cukup. Tatanan demokratik yang kita punya saat ini jangan dirusak," kata Rachland kepada wartawan, Rabu 18 Agustus 2010. Hal ini menanggapi usulan Ruhut agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diperpanjang masa jabatannya dengan mengamandemen UUD 1945.
Rachland menilai kelangsungan demokrasi dan kesejahteraan tidak boleh mengalami personalisasi, sebab ketika itu dimulai lonceng kleptokrasi justru sedang dibunyikan.
"Bung Ruhut sendiri adalah Ketua Depkominfo DPP Partai Demokrat. Tugasnya, sebagai counterpart Kementerian Kominfo, memonitor dan mengoreksi kebijakan, bukan juru bicara partai," tegasnya.
Dia khawatir ada sekelompok publik yang mengira SBY sedang gunakan Ruhut untuk "test the water." Bagi SBY, kata dia, masalah ini tak perlu, bahkan bisa merugikan nama baiknya.
Usulan Bung Ruhut itu, kata Rachland, bukan gagasan apalagi pendidikan politik yang baik. "Belajar dari kontroversi ini, mungkin Partai Demokrat perlu memiliki juru bicara partai," kata dia.
Dengan demikian, Rachland melanjutkan, akan jelas mana ekspresi pendapat fungsionaris dan kader, dan mana pernyataan resmi mewakili kebijakan partai.
"Dua kali sudah cukup. Tatanan demokratik yang kita punya saat ini jangan dirusak," kata Rachland kepada wartawan, Rabu 18 Agustus 2010. Hal ini menanggapi usulan Ruhut agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diperpanjang masa jabatannya dengan mengamandemen UUD 1945.
Rachland menilai kelangsungan demokrasi dan kesejahteraan tidak boleh mengalami personalisasi, sebab ketika itu dimulai lonceng kleptokrasi justru sedang dibunyikan.
"Bung Ruhut sendiri adalah Ketua Depkominfo DPP Partai Demokrat. Tugasnya, sebagai counterpart Kementerian Kominfo, memonitor dan mengoreksi kebijakan, bukan juru bicara partai," tegasnya.
Dia khawatir ada sekelompok publik yang mengira SBY sedang gunakan Ruhut untuk "test the water." Bagi SBY, kata dia, masalah ini tak perlu, bahkan bisa merugikan nama baiknya.
Usulan Bung Ruhut itu, kata Rachland, bukan gagasan apalagi pendidikan politik yang baik. "Belajar dari kontroversi ini, mungkin Partai Demokrat perlu memiliki juru bicara partai," kata dia.
Dengan demikian, Rachland melanjutkan, akan jelas mana ekspresi pendapat fungsionaris dan kader, dan mana pernyataan resmi mewakili kebijakan partai.
PDIP: Apa Tak Sebaiknya Presiden Seumur Hidup
VIVAnews - Politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul mengeluarkan pernyataan kontroversial. Ia mengusulkan amandemen UUD 1945 untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Menanggapi pernyataan Ruhut, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo mengaku belum bisa memberi komentar.
"Saya belum bisa mengomentari pendapat tersebut, itu pendapat pribadi atau partai," kata Tjahjo dalam pesan pendeknya kepada VIVAnews, Rabu 18 Agustus 2010.
Kalau itu pendapat Partai Demokrat, apakah itu tidak direnungkan lagi. "Mungkin usulannya presiden seumur hidup bukan tambah tambah periode lagi," kata Tjahjo.
Ditambahkan dia, masalah perpanjangan jabatan presiden adalah persoalan konstitusi negara.
PDIP, kata Tjahjo, menunggu pernyataan resmi. Sebab, pihaknya tak ingin mengomentari wacana.
"Kami tunggu pernyataan resminya dulu. Usulannya apakah benar tambahan satu periode atau apa tidak sebaiknya jabatan seumur hidup saja," tambah dia.
Sebelumnya, Ruhut mengatakan SBY layak menjadi presiden tiga periode.
Karena saat ini belum ada tokoh bangsa yang bisa menyaingi presiden kita yang sekarang, Bapak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono)," kata Ruhut Sitompul yang juga juru bicara Partai Demokrat dalam perbincangan kepada VIVAnews, Rabu 18 Agustus 2010.
Namun, pendapat Ruhut yang memancing polemik ini justru dibantah oleh petinggi Demokrat, termasuk Ketua Umum Anas Urbaningrum.
"Pada berbagai kesempatan, SBY menegaskan hanya mau menjadi Presiden dua periode," kata Anas Urbaningrum yang ditulis dalam akun twitternya, Rabu 18 Agustus 2010.
Menanggapi pernyataan Ruhut, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo mengaku belum bisa memberi komentar.
"Saya belum bisa mengomentari pendapat tersebut, itu pendapat pribadi atau partai," kata Tjahjo dalam pesan pendeknya kepada VIVAnews, Rabu 18 Agustus 2010.
Kalau itu pendapat Partai Demokrat, apakah itu tidak direnungkan lagi. "Mungkin usulannya presiden seumur hidup bukan tambah tambah periode lagi," kata Tjahjo.
Ditambahkan dia, masalah perpanjangan jabatan presiden adalah persoalan konstitusi negara.
PDIP, kata Tjahjo, menunggu pernyataan resmi. Sebab, pihaknya tak ingin mengomentari wacana.
"Kami tunggu pernyataan resminya dulu. Usulannya apakah benar tambahan satu periode atau apa tidak sebaiknya jabatan seumur hidup saja," tambah dia.
Sebelumnya, Ruhut mengatakan SBY layak menjadi presiden tiga periode.
Karena saat ini belum ada tokoh bangsa yang bisa menyaingi presiden kita yang sekarang, Bapak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono)," kata Ruhut Sitompul yang juga juru bicara Partai Demokrat dalam perbincangan kepada VIVAnews, Rabu 18 Agustus 2010.
Namun, pendapat Ruhut yang memancing polemik ini justru dibantah oleh petinggi Demokrat, termasuk Ketua Umum Anas Urbaningrum.
"Pada berbagai kesempatan, SBY menegaskan hanya mau menjadi Presiden dua periode," kata Anas Urbaningrum yang ditulis dalam akun twitternya, Rabu 18 Agustus 2010.
Presiden Dibatasi Agar Tak Ada Abuse of Power
VIVAnews - Usulan juru bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul soal amandemen UUD 1945 agar masa jabatan Presiden diperpanjang menuai kontroversi. Banyak yang tidak setuju, salah satunya Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin.
Lukman menyatakan masa jabatan presiden perlu dibatasi agar tidak terjadi abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan).
"Kalau menurut saya, isi konstitusi sekarang (yang membatasi masa jabatan presiden untuk dua periode) sudah baik untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan," kata Lukman di sela-sela acara seminar nasional Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun ke-65 MPR RI yang digelar di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 18 Agustus 2010.
Apapun, kata Lukman, perpanjangan masa jabatan presiden melalui amandemen konstitusi secara teoritis dapat dilakukan, karena konstitusi saat ini bukan sesuatu yang dianggap sakral seperti di masa lalu. "Konstitusi tidak sakral, tapi hidup di tengah masyarakat. Jadi, UUD '45 saat ini adalah the living constitution," jelas Lukman.
Oleh karena itu, menurut Lukman, amandemen konstitusi, termasuk yang mencakup soal perpanjangan masa jabatan presiden, sangat tergantung pada kehendak mayoritas masyarakat. "Rakyat Indonesia mau atau tidak? Kalau tidak, ya tidak bisa. Tapi kalau mau, bisa dilakukan," ujar Lukman.
Kehendak mayoritas masyarakat yang dimaksud Lukman tersebut meliputi rakyat, pers, akademisi, dan seluruh stakeholder di Indonesia. "Sama seperti pada tahun 1998, ketika kehendak rakyat berujung pada bergulirnya reformasi," terang Lukman.
Lukman mengingatkan, era reformasi 1998 justru mengandung tuntutan keseimbangan kekuasaan dan kontrol antarlembaga untuk saling mengimbangi dan mengawasi. "Jadi, pembatasan periode jabatan presiden justru untuk mewadahi tuntutan gerakan reformasi," tegas Lukman.
Mantan Ketua Fraksi PPP itu pada akhirnya mengungkapkan, keputusan mengenai amandemen konstitusi memang berpulang kepada MPR selaku lembaga negara yang berwenang untuk melakukan amandemen UUD. "Usulan amandemen konstitusi dapat dilakukan apabila mendapat dukungan sekurang-kurangnya sepertiga anggota MPR," tutupnya.
Lukman menyatakan masa jabatan presiden perlu dibatasi agar tidak terjadi abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan).
"Kalau menurut saya, isi konstitusi sekarang (yang membatasi masa jabatan presiden untuk dua periode) sudah baik untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan," kata Lukman di sela-sela acara seminar nasional Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun ke-65 MPR RI yang digelar di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 18 Agustus 2010.
Apapun, kata Lukman, perpanjangan masa jabatan presiden melalui amandemen konstitusi secara teoritis dapat dilakukan, karena konstitusi saat ini bukan sesuatu yang dianggap sakral seperti di masa lalu. "Konstitusi tidak sakral, tapi hidup di tengah masyarakat. Jadi, UUD '45 saat ini adalah the living constitution," jelas Lukman.
Oleh karena itu, menurut Lukman, amandemen konstitusi, termasuk yang mencakup soal perpanjangan masa jabatan presiden, sangat tergantung pada kehendak mayoritas masyarakat. "Rakyat Indonesia mau atau tidak? Kalau tidak, ya tidak bisa. Tapi kalau mau, bisa dilakukan," ujar Lukman.
Kehendak mayoritas masyarakat yang dimaksud Lukman tersebut meliputi rakyat, pers, akademisi, dan seluruh stakeholder di Indonesia. "Sama seperti pada tahun 1998, ketika kehendak rakyat berujung pada bergulirnya reformasi," terang Lukman.
Lukman mengingatkan, era reformasi 1998 justru mengandung tuntutan keseimbangan kekuasaan dan kontrol antarlembaga untuk saling mengimbangi dan mengawasi. "Jadi, pembatasan periode jabatan presiden justru untuk mewadahi tuntutan gerakan reformasi," tegas Lukman.
Mantan Ketua Fraksi PPP itu pada akhirnya mengungkapkan, keputusan mengenai amandemen konstitusi memang berpulang kepada MPR selaku lembaga negara yang berwenang untuk melakukan amandemen UUD. "Usulan amandemen konstitusi dapat dilakukan apabila mendapat dukungan sekurang-kurangnya sepertiga anggota MPR," tutupnya.
Andi Arief: Meski Ngawur, Jangan Larang Ruhut
VIVAnews - Staf Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Andi Arief, juga tidak sependapat dengan usulan Ketua Divisi Hubungan Komunikasi Partai Demokrat Ruhut Sitompul, agar dilakukan amandemen undang-undang untuk memperpanjang masa jabatan Presiden.
"Saya kira ide itu bisa diartikan macam-macam, bisa disebut ngawur, bisa disebut membawa kepentingan tertentu dan lain-lain," kata Andi Arief dalam keterangan kepada VIVAnews, Rabu 18 Agustus 2010.
Andi Arief memang tidak sependapat dengan ide Ruhut yang satu ini. Kendati demikian, Andi menekankan jangan pernah melarang seseorang untuk menyampaikan usulan.
"Satu hal, jangan larang Ruhut melontarkan gagasan itu. Biarkan, nanti apakah itu jalan keluar bagi bangsa ataukah malah menjadi beban. Nanti bisa dikaji bersama," beber Andi.
Andi mengingatkan, bukanlah hal yang mudah bagi SBY untuk menjadi presiden selama dua periode. Karena, sistem presidensial yang berdiri di atas multi-partai, dan sistem koalisi yang berubah itu sulit memungkinkan satu partai mendapat 50 persen lebih.
Belum lagi situasi politik dengan peta baru di daerah karena adanya sistem desentralisasi dan pemilihan langsung. Situasi ekonomi yang masih labil juga menjadi salah satu tantangan presiden selama dua periode.
"Masih sering terjadi aroma pergantian di tengah jalan dan selalu muncul percobaan-percobaan itu, karena tidak ada partai mayoritas," ujar Staf SBY bidang Bencana Alam dan Penanganan Sosial ini.
Seperti diketahui, Ruhut mengakui ide ini sudah disampaikan kepada SBY sejak lima bulan lalu. Saat itu, Ruhut justru mendapat nasihat khusus dari SBY.
"Ide ini sudah saya bicarakan dengan Pak SBY kira-kira lima bulan lalu. Saya bicarakan itu saat sedang ramainya Pansus Century," kata Ruhut kepada VIVAnews, Rabu 18 Agustus 2010.
"Saya kira ide itu bisa diartikan macam-macam, bisa disebut ngawur, bisa disebut membawa kepentingan tertentu dan lain-lain," kata Andi Arief dalam keterangan kepada VIVAnews, Rabu 18 Agustus 2010.
Andi Arief memang tidak sependapat dengan ide Ruhut yang satu ini. Kendati demikian, Andi menekankan jangan pernah melarang seseorang untuk menyampaikan usulan.
"Satu hal, jangan larang Ruhut melontarkan gagasan itu. Biarkan, nanti apakah itu jalan keluar bagi bangsa ataukah malah menjadi beban. Nanti bisa dikaji bersama," beber Andi.
Andi mengingatkan, bukanlah hal yang mudah bagi SBY untuk menjadi presiden selama dua periode. Karena, sistem presidensial yang berdiri di atas multi-partai, dan sistem koalisi yang berubah itu sulit memungkinkan satu partai mendapat 50 persen lebih.
Belum lagi situasi politik dengan peta baru di daerah karena adanya sistem desentralisasi dan pemilihan langsung. Situasi ekonomi yang masih labil juga menjadi salah satu tantangan presiden selama dua periode.
"Masih sering terjadi aroma pergantian di tengah jalan dan selalu muncul percobaan-percobaan itu, karena tidak ada partai mayoritas," ujar Staf SBY bidang Bencana Alam dan Penanganan Sosial ini.
Seperti diketahui, Ruhut mengakui ide ini sudah disampaikan kepada SBY sejak lima bulan lalu. Saat itu, Ruhut justru mendapat nasihat khusus dari SBY.
"Ide ini sudah saya bicarakan dengan Pak SBY kira-kira lima bulan lalu. Saya bicarakan itu saat sedang ramainya Pansus Century," kata Ruhut kepada VIVAnews, Rabu 18 Agustus 2010.
Golkar: Ide Langgengkan Presiden Picu Polemik
VIVAnews - Golkar kini menunggu keterangan resmi dari Partai Demokrat terkait usul Ketua Divisi Bidang Hubungan Masyarakat Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
"Pimpinan teras Demokrat harus menjelaskan rencana melanggengkan kekuasaan Presiden SBY menjadi lebih dari dua periode. Apa saja pertimbangan, motivasi, dan kepentingan di baliknya," kata Ketua DPP Bidang Politik Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 18 Agustus 2010.
Priyo mengakui bahwa sosok SBY merupakan figur sentral yang sulit ditandingi oleh tokoh manapun di republik ini, namun ia memandang ide Ruhut sangat tidak elok di tengah situasi negara yang demokratis.
"Ide untuk melanggengkan kekuasaan presiden dengan membongkar konstitusi yang dihasilkan oleh reformasi, akan menimbulkan polemik yang tidak berkesudahan," tandas Priyo.
Lebih lanjut, menurut Wakil Ketua DPR itu, energi bangsa akan terkuras sia-sia untuk membahas wacana perpanjangan masa jabatan presiden itu. Bagaimanapun, Priyo mengakui bahwa ide itu secara teoritis sangat mungkin untuk direalisasikan, terlebih karena Partai Demokrat adalah partai pemenang pemilu yang notabene partai terbesar di tanah air. "Partai Demokrat punya kekuatan dan pengaruh besar untuk memobilisasi wacana ini," kata Priyo.
Oleh karena itu, saat ini Golkar akan menunggu bola yang digulirkan oleh Ruhut selaku salah satu kader dan pejabat Partai Demokrat.
"Apakah ini testing in the water, atau sekedar wacana pribadi, kami tunggu penjelasan Demokrat," ujar mantan Ketua Fraksi Golkar itu.
Apapun, Priyo menghargai keberanian Ruhut untuk melontarkan wacana sensitif mengenai perpanjangan masa jabatan presiden pada saat, yang menurut dia, tidak tepat seperti saat ini. "Wacana itu seperti petir di siang bolong. Tapi itu ide yang sangat berani," ujar Priyo.
Namun, petinggi Demokrat sudah membantah pernyataan Ruhut soal wacana tersebut. "Pada berbagai kesempatan, SBY menegaskan hanya mau menjadi Presiden dua periode," kata Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Demokrat, yang ditulis dalam akun twitternya, Rabu 18 Agustus 2010.
"Pimpinan teras Demokrat harus menjelaskan rencana melanggengkan kekuasaan Presiden SBY menjadi lebih dari dua periode. Apa saja pertimbangan, motivasi, dan kepentingan di baliknya," kata Ketua DPP Bidang Politik Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 18 Agustus 2010.
Priyo mengakui bahwa sosok SBY merupakan figur sentral yang sulit ditandingi oleh tokoh manapun di republik ini, namun ia memandang ide Ruhut sangat tidak elok di tengah situasi negara yang demokratis.
"Ide untuk melanggengkan kekuasaan presiden dengan membongkar konstitusi yang dihasilkan oleh reformasi, akan menimbulkan polemik yang tidak berkesudahan," tandas Priyo.
Lebih lanjut, menurut Wakil Ketua DPR itu, energi bangsa akan terkuras sia-sia untuk membahas wacana perpanjangan masa jabatan presiden itu. Bagaimanapun, Priyo mengakui bahwa ide itu secara teoritis sangat mungkin untuk direalisasikan, terlebih karena Partai Demokrat adalah partai pemenang pemilu yang notabene partai terbesar di tanah air. "Partai Demokrat punya kekuatan dan pengaruh besar untuk memobilisasi wacana ini," kata Priyo.
Oleh karena itu, saat ini Golkar akan menunggu bola yang digulirkan oleh Ruhut selaku salah satu kader dan pejabat Partai Demokrat.
"Apakah ini testing in the water, atau sekedar wacana pribadi, kami tunggu penjelasan Demokrat," ujar mantan Ketua Fraksi Golkar itu.
Apapun, Priyo menghargai keberanian Ruhut untuk melontarkan wacana sensitif mengenai perpanjangan masa jabatan presiden pada saat, yang menurut dia, tidak tepat seperti saat ini. "Wacana itu seperti petir di siang bolong. Tapi itu ide yang sangat berani," ujar Priyo.
Namun, petinggi Demokrat sudah membantah pernyataan Ruhut soal wacana tersebut. "Pada berbagai kesempatan, SBY menegaskan hanya mau menjadi Presiden dua periode," kata Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Demokrat, yang ditulis dalam akun twitternya, Rabu 18 Agustus 2010.
Ruhut Sitompul: Ini Murni Ide Saya, Bukan SBY
VIVAnews - Ketua Divisi Bidang Hubungan Masyarakat Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, akhirnya siang ini muncul di Gedung DPR setelah seharian menuai kritik akibat usulnya memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode melalui amandemen konstitusi.
"Ini bukan ide SBY, ini murni ide Ruhut Poltak Sitompul," tandas Ruhut di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 18 Agustus 2010.
Ia menekankan, Presiden SBY tidak pernah mau intervensi atas persoalan semacam ini. Namun, sebagai kader Demokrat dan anggota DPR, Ruhut menegaskan dirinya berhak melontarkan pendapat pribadi.
Pandangan pribadi itu berakar dari penglihatannya bahwa sampai saat ini belum ada tokoh sekaliber SBY yang mampu memimpin negeri ini. Ia pun tidak sungkan menyampaikan pendapat tersebut langsung kepada SBY dalam forum pertemuan tokoh-tokoh Partai Demokrat di Cikeas sekitar lima bulan lalu.
"Pak SBY kemudian mengatakan bahwa ia yakin 4,5 tahun ke depan akan ada pemimpin yang bisa menjadi calon presiden, bahkan mungkin lebih baik dari dirinya dalam bekerja untuk rakyat," tutur Ruhut.
Ia menambahkan, Presiden SBY juga mengingatkan kepada dirinya bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan (vox populi vox dei). Meski SBY berkeyakinan memiliki pengganti sepadan yang pantas meneruskan tongkat kepemimpinan negeri ini, Ruhut bersikukuh bahwa SBY tetap yang terbaik dan belum tertandingi.
"SBY itu santun dan rendah hati. Saya hormati bila ada yang tidak sependapat dengan saya. Tapi saya yakin lebih banyak yang sependapat dengan saya," ujar anggota Komisi III Bidang Hukum DPR itu.
Sebagai orang hukum, Ruhut melihat celah hukum untuk terus mempertahankan kepemimpinan Presiden SBY melalui amandemen konstitusi. Ruhut meminta maaf kepada berbagai pihak yang merasa resah dengan lontaran pernyatannya. Ia menegaskan, dirinya tidak berkeinginan sedikit pun memperkeruh suasana. "Ini sekedar pendapat pribadi. Tapi bukan saya saja yang memiliki pendapat seperti ini."
Ia mengungkapkan, Presiden SBY pernah mengatakan kepada dirinya bahwa sebelum ini ada tokoh bangsa yang meminta untuk memperpanjang periode kepemimpinannya.
"Pak SBY saat itu menjawab, sudahlah, kita kan sudah sepakat dalam UUD dan reformasi untuk membatasi masa jabatan presiden dua periode," kata Ruhut menirukan ucapan Presiden SBY. Apakah SBY menolak atau menerima usul itu? "Pak SBY itu mengalir saja, membiarkan perjalanan sejarah yang menentukan," tutup Ruhut.
"Ini bukan ide SBY, ini murni ide Ruhut Poltak Sitompul," tandas Ruhut di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 18 Agustus 2010.
Ia menekankan, Presiden SBY tidak pernah mau intervensi atas persoalan semacam ini. Namun, sebagai kader Demokrat dan anggota DPR, Ruhut menegaskan dirinya berhak melontarkan pendapat pribadi.
Pandangan pribadi itu berakar dari penglihatannya bahwa sampai saat ini belum ada tokoh sekaliber SBY yang mampu memimpin negeri ini. Ia pun tidak sungkan menyampaikan pendapat tersebut langsung kepada SBY dalam forum pertemuan tokoh-tokoh Partai Demokrat di Cikeas sekitar lima bulan lalu.
"Pak SBY kemudian mengatakan bahwa ia yakin 4,5 tahun ke depan akan ada pemimpin yang bisa menjadi calon presiden, bahkan mungkin lebih baik dari dirinya dalam bekerja untuk rakyat," tutur Ruhut.
Ia menambahkan, Presiden SBY juga mengingatkan kepada dirinya bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan (vox populi vox dei). Meski SBY berkeyakinan memiliki pengganti sepadan yang pantas meneruskan tongkat kepemimpinan negeri ini, Ruhut bersikukuh bahwa SBY tetap yang terbaik dan belum tertandingi.
"SBY itu santun dan rendah hati. Saya hormati bila ada yang tidak sependapat dengan saya. Tapi saya yakin lebih banyak yang sependapat dengan saya," ujar anggota Komisi III Bidang Hukum DPR itu.
Sebagai orang hukum, Ruhut melihat celah hukum untuk terus mempertahankan kepemimpinan Presiden SBY melalui amandemen konstitusi. Ruhut meminta maaf kepada berbagai pihak yang merasa resah dengan lontaran pernyatannya. Ia menegaskan, dirinya tidak berkeinginan sedikit pun memperkeruh suasana. "Ini sekedar pendapat pribadi. Tapi bukan saya saja yang memiliki pendapat seperti ini."
Ia mengungkapkan, Presiden SBY pernah mengatakan kepada dirinya bahwa sebelum ini ada tokoh bangsa yang meminta untuk memperpanjang periode kepemimpinannya.
"Pak SBY saat itu menjawab, sudahlah, kita kan sudah sepakat dalam UUD dan reformasi untuk membatasi masa jabatan presiden dua periode," kata Ruhut menirukan ucapan Presiden SBY. Apakah SBY menolak atau menerima usul itu? "Pak SBY itu mengalir saja, membiarkan perjalanan sejarah yang menentukan," tutup Ruhut.
Kamis, 27 Mei 2010
Ungu - Maha Besar
Link Download :
http://www.ziddu.com/download/10019321/Ungu-MahaBesar.mp3.html
#1
Menyebut namamu
Dalam setiap detak jantungku
Memuji diriMu
Dalam setiap hembus nafasku
#2
Tak ada yang melebihi
Besarnya kuasaMu
Alam semesta memuji
#3
Sungguh maha besar diriMu
Dalam hidup ini Kaulah Tuhanku
Takkan pernah ada yang melebihi
KekuasaanMu
KebesaranMu
#4
Tiada lagi
Tempatku kembali
Hanya padaMu
Dan tiada lagi
Tempatku bersujud
Hanya padaMu
#5
Sungguh maha besar diriMu
Dalam hidup ini Kaulah Tuhanku
Takkan pernah ada yang melebihi
KekuasaanMu
KebesaranMu
#6
Sungguh maha besar diriMu
Dalam hidup ini Kaulah Tuhanku
Takkan pernah ada yang melebihi
KekuasaanMu
KebesaranMu
#7
Menyebut namamu
Dalam setiap detak jantungku
http://www.ziddu.com/download/10019321/Ungu-MahaBesar.mp3.html
#1
Menyebut namamu
Dalam setiap detak jantungku
Memuji diriMu
Dalam setiap hembus nafasku
#2
Tak ada yang melebihi
Besarnya kuasaMu
Alam semesta memuji
#3
Sungguh maha besar diriMu
Dalam hidup ini Kaulah Tuhanku
Takkan pernah ada yang melebihi
KekuasaanMu
KebesaranMu
#4
Tiada lagi
Tempatku kembali
Hanya padaMu
Dan tiada lagi
Tempatku bersujud
Hanya padaMu
#5
Sungguh maha besar diriMu
Dalam hidup ini Kaulah Tuhanku
Takkan pernah ada yang melebihi
KekuasaanMu
KebesaranMu
#6
Sungguh maha besar diriMu
Dalam hidup ini Kaulah Tuhanku
Takkan pernah ada yang melebihi
KekuasaanMu
KebesaranMu
#7
Menyebut namamu
Dalam setiap detak jantungku
Minggu, 23 Mei 2010
Ketika Anas, Andi dan MA Ambil Nomor Urut
Pemilihan Ketua Umum Demokrat sedang berlangsung. Tiga kandidat resmi adu kuat. Pemungutan suara dilakukan secara tertutup dengan sistem manual, bukan elektronik sebagaimana disiapkan panitia. Sebanyak 531 peserta memilih satu nomor di antara tiga kandidat. Nomor urut 1 Anas Urbaningrum, nomor 2 Andi Mallarangeng, nomor 3 Marzuki Alie.
Marzuki Alie mengambil nomor urut terlebih dahulu. "Ingat nomor 3 serukan nomor tiga," ujar Marzuki usai membuka nomor undian menyapa pendukungnya di arena pemilihan, Hotel Mason Pine, Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Bandung, Minggu 23 Mei 2010.
Giliran kedua, Andi Mallarangeng. Dia mendapat nomor urut dua. "AM nomor dua," ujar Andi.
Terakhir, Anas mendapatkan nomor urut 1. "Bismillah, sesuai dimulainya urutan angka selalu dimulai nomor urut 1, Anas Urbaningrum nomor 1," katanya.
Pimpinan sidang EE Mangindaan kemudian meminta ketiganya kembali ke tempat duduk dan mengumumkan nomor urut resmi dalam pertarungan memperebutkan jabatan ketua partai yang kini sedang berkuasa.
"Hasil pengundian yang dipilih sendiri para kandidat. Nomor urut undian 1 Anas Urbaningrum, Andi Mallarangeng nomor 2, Marzuki Alie nomor 3," kata Mangindaan.
www.bareng.us
Marzuki Alie mengambil nomor urut terlebih dahulu. "Ingat nomor 3 serukan nomor tiga," ujar Marzuki usai membuka nomor undian menyapa pendukungnya di arena pemilihan, Hotel Mason Pine, Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Bandung, Minggu 23 Mei 2010.
Giliran kedua, Andi Mallarangeng. Dia mendapat nomor urut dua. "AM nomor dua," ujar Andi.
Terakhir, Anas mendapatkan nomor urut 1. "Bismillah, sesuai dimulainya urutan angka selalu dimulai nomor urut 1, Anas Urbaningrum nomor 1," katanya.
Pimpinan sidang EE Mangindaan kemudian meminta ketiganya kembali ke tempat duduk dan mengumumkan nomor urut resmi dalam pertarungan memperebutkan jabatan ketua partai yang kini sedang berkuasa.
"Hasil pengundian yang dipilih sendiri para kandidat. Nomor urut undian 1 Anas Urbaningrum, Andi Mallarangeng nomor 2, Marzuki Alie nomor 3," kata Mangindaan.
www.bareng.us
Langganan:
Postingan (Atom)