Tidak hanya urusan pertumbuhan ekonomi saja yang dibahas dalam raker pemerintah pusat dan gubernur se-Indonesia di Istana Tampak Siring Bali. Urusan memuliakan orangtua juga dibahas sama pentingnya dengan urusan ekonomi dan politik.
Hal itu didiskusikan terkait masalah kearifan lokal untuk penanganan anak terlantar dan lanjut usia. Menteri Sosial Salim Segaf Aldjufrie sebagai ketua Komisi III Rakernas Tampak Siring yang membidangi Justice for All menyampaikan pentingnya masalah ini.
Dalam siaran pers Kementerian Komunikasi dan Informatika, Selasa 20 April 2010, Mensos menegaskan, kehidupan modern tidak boleh mengikis budaya asli Indonesia. "Selama ini seluruh suku di Indonesia mengajarkan agar memuliakan orangtua dan menyayangi anak," kata Mensos. Kearifan lokal ini sudah berjalan secara turun temurun.
Keprihatinan soal kearifan lokal ini diungkapkan saat komisi mengevaluasi dan membahas penanganan kelompok-kelompok marjinal. Dari data yg diungkapkan Kementarian Sosial, ada lima provinsi yang sangat menonjol jumlah anak-anak terlantar dan lanjut usia terlantar, yaitu Nusa Tenggara Timur, Papua, Sumatera Utara, Jawa Barat dan Jawa Timur.
"Padahal ini merupakan karakter bangsa kita, jadi penting menanamkan nilai-nilai agama sejak dini kepada anak-anak. Semua agama mengajarkan penghormatan terhadap orangtua. Jangan karena tidak mau repot, lalu tidak mau mengurus orangtua sendiri," cetus Mensos.
Sedangkan untuk penanganan secara nasional, beberapa usulan disampaikan dengan menekankan perlunya peningkatan kepedulian sosial sesama elemen masyarakat terhadap masalah-masalah ini.
Sementara secara sistemik dan holistik, negara berupaya meningkatkan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Memperluas akses kelompok-kelompok marjinal terhadap bidang ekonomi, keadilan sosial dan kepastian status.
Profesor Muladi, salah satu peserta sidang mengimbau agar penanganan masalah ini tidak ditangani pemerintah sendiri. "Private sector dan stake holder lainnya, perlu dilibatkan, kalau semua ditangani pemerintah, maka beban APBN akan berat sekali," kata dia.
Muladi juga mengingatkan bahwa masalah-masalah sosial yang kurang terperhatikan adalah wilayah-wilayah terdepan seperti perbatasan, daerah terluar, daerah paska konflik, daerah terpencil serta daerah-daerah kepulauan. "Untuk penanganan masalah anak-anak terlantar dan yang melanggar hukum, perlu dicari alternatif penanganan selain memenjarakan mereka," katanya.
Hal lain yang terungkap dari pembahasan Komisi, adanya pembagian peran yang jelas antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar