Dewan Perwakilan Rakyat memastikan hari ini Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak diboikot parlemen lagi. "Tidak akan ada boikot, karena dia menteri yang valid," kata Ketua DPR Marzuki Alie.
Wakil Ketua Komisi XI, Achsanul Qosasi, menyatakan, Menkeu sudah cukup mewakili pemerintah. Selama puluhan tahun ini rapat kerja Komisi Keuangan dengan pemerintah selalu diwakili Menkeu. Karena itu, "Kejadian boikot kemarin tidak ada berlanjut. Saya kira kawan-kawan komisi pun sudah sepakat," kata Achsanul di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 13 April 2010.
Mengenai surat Presiden ke DPR, Achsanul menjelaskan, bukan suatu keharusan Menko Perekonomian harus datang. Isi surat itu adalah alternatif, apabila agenda Menkeu di luar DPR bentrok dengan agenda rapat Menkeu di DPR, maka Menteri Koordinator Perekonomian bisa menggantikan.
"Jadi surat itu antisipasi untuk mengatasi bentrok agenda atau apabila Menkeu dalam kondisi tidak sehat. Tapi, kalau Bu Menteri sehat, ya tidak masalah," ujar politisi Demokrat itu.
Kemarin, Rapat Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ditunda. DPR memaksa pemerintah agar mendatangkan Menko Perekonomian Hatta Rajasa dalam rapat bersama DPR RI.
Ketua Komisi XI DPR RI Emir Moeis mengatakan rapat ditunda atas sebagian besar permintaan anggota dewan. "Anggota meminta Menko Perekonomian datang supaya pembahasannya lebih detail," kata Emir menutup rapat.
Wakil Ketua Komisi XI Melchias Marcus Mekeng mengatakan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan tidak masalah diskors karena deadline masih 14 April 2010. "Saya kira kalau sudah confirmed dan sepaham, pembahasan bisa cepat, jadi tidak masalah," ujar Melchias.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar