Ada yang menarik dalam workshop bertajuk 'Pendidikan Politik Berbasis Jurnalistik' yang digagas Masyarakat Pemantau Pemilu (Mapuli) - PWI, di Gedung PWI Jatim, 11 Mei 2010. Ketua Mapuli, Hendra J. Kede mengkritisi peran pers yang banyak dimanfaatkan pihak lain. "Maaf, saya katakan peran pers saat ini masih menjadi "kacung" (pelayan) dari KPU serta calon kepala daerah yang ikut berkompetisi dalam pemilukada," kata Hendra.
Ditambahkan, tugas sosialisasi pemilukada adalah tanggung jawab KPU. Untuk melakukan itu atau sosialisasi nomer pasangan calon peserta pemilukada bisa dilakukan lewat pemasangan iklan.
Tugas pers bukan untuk sosialisasi yang menguntungkan pihak lain. Tetapi melakukan tugas jurnalistik dengan mengacu pada UU Pers. Serta memberitakan potret nyata yang tengah dialami masyarakat. Selain, fungsi kontrol yang dicakup dalam isi berita.
"Misalnya mengangkat isu faktual yang terjadi di masyarakat. Seperti kemarin di sebuah hotel di Surabaya kenapa bisa terjadi sebuah acara yang dilakukan kaum gay. Atau masih mahalnya pendidikan. Padahal, pendidikan murah selalu dijanjikan oleh calon," lanjutnya.
Sebaliknya, masih menurut Hendra, sebuah rekayasa berita telah banyak dilakukan oleh media. Yakni, menyuguhkan seolah sebuah berita, yang berisi kegiatan calon dalam sosialisasi ke masyarakat dengan dikemas dalam pariwara atau advetorial.
Saat ini, yang dibutuhkan adalah berita harapan masyarakat terhadap calon. Atau komentar serta cara calon bupati atau walikota dalam mewujudkan harapan masyarakat. "Itu yang tidak pernah dilakukan. Dan ini sebuah pembodohan," terangnya.
Idealnya, pers menjadi jembatan antara masyarakat dengan calon kepala daerah dengan mengangkat berbagai persoalan yang terjadi. Serta bagaimana cara calon kepala daerah mengatasinya.
Selain Mapilu, hadir dalam acara itu sebagai pembicara, Ketua KPU Jatim Andry Dewanto, anggota Komisi Informasi (KI) Jatim Joko Tetuko, dan Ketua PWI Jatim H. Dhimam Abror.
Senada dikatakan Ketua PWI Jatim, Dhimam Abror pemilukada saat ini tidak mengedepankan faktor ideologis. Semua dikemas untuk menonjolkan kepentingan pribadi guna mencapai kemenengan. Ia minta pers harus tetap menjunjung kode etik jurnalistik dan berpegang pada UU Pers.
Sementara, Ketua KPU Jatim Andry Dewanto mengatakan pers adalah kunci persatuan dan menjaga ketahanan NKRI. "Karena, jika pers menjadi kompor atau memanas-manasi akan memunculkan konflik yang kemudian berakibat retaknya NKRI," terang Andry.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar