Untuk lebih mengoptimalkan prediksi datangnya banjir, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mengusulkan sebuah teknologi baru kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berupa teknologi sistem GSM sebagai teknologi sistem peringatan dini (early warning system) yang tentunya lebih efisien, murah dan lebih tepat waktu.
Hal tersebut dikemukakan Kepala Bidang Mitigasi BPPT Sutopo Purwonugroho yang mengimbau Pemprov DKI Jakarta untuk menggunakan teknologi sistem peringatan dini terbaru itu, agar antisipasi masyarakat terhadap bahaya banjir makin optimal dengan cepatnya pemberitahuan mengenai datangnya banjir ke wilayah mereka.
Dia menjelaskan BPPT sudah mengembangkan dan membuat sistem peringatan dini terbaru yang menggunakan komponen dalam negeri, namun kualitasnya lebih maju daripada teknologi yang diterapkan saat ini. Yakni dengan menggunakan sistem GSM yang lebih efisien, murah, dan real time. Dengan teknologi BPPT, alat ini nantinya dapat langsung menginformasikan ke masyarakat, karena sistem pengolahannya yang tepat waktu.
Menurutnya, sistem yang digunakan kali ini berbeda dengan sistem yang dikembangkan oleh Balai Besar Ciliwung Cisadane yang menggunakan sistem frekuensi radio. Sehingga perlu menggunakan listrik dan antena tinggi, yang sewaktu-waktu dapat rusak karena tersambar petir. Selain itu, cara kerja sistem peringatan dini yang saat ini digunakan Pemprov DKI lebih menggunakan pola penghitungan. Yakni, system automatic water level recorder yang dipasang di 13 sungai di Jakarta, yang dengan mengukur datanya mentransmisikan ke kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU), untuk selanjutnya diinformasikan kepada warga.
“Sistem ini sudah kami kembangkan sejak 2008. Dan sekarang sudah siap pakai. Selanjutnya kami akan mencoba menyampaikan beberapa contoh alat ini ke Pemprov DKI untuk mengembangkan teknologi terbaru ini,” kata Sutopo yang dikutip dari situs Pemprov DKI.
Selanjutnya, Sutopo mengatakan pola penanganan banjir di Jakarta hendaknya tidak hanya mengandalkan pembangunan proyek Kanal Banjir Timur (KBT) saja. Karena KBT hanya mampu mengurangi 30 persen potensi banjir di Jakarta Timur dan sebagian Jakarta Utara, sedangkan daerah lain masih rawan akan banjir.
Untuk itu, lanjutnya, perlu ada langkah terpadu dalam menangani banjir di Jakarta baik secara struktural maupun non struktural. Seperti komponen utama pengendalian banjir Jakarta yaitu normalisasi terhadap sungai karena sungai memiliki potensi penyebab banjir sebesar 80 persen jika tidak dibersihkan secara berkala.
Langkah selanjutnya, Pemprov bisa membangun cek dam, dam parit, situ dan embung atau kolam penampungan air yang cukup banyak dan tersebar di bagian hulu.
“Justru pembangunan tersebut akan lebih bermanfaat, baik untuk mengurangi banjir maupun penyediaan air,” katanya.
Sementara itu, secara terpisah, Kepala Bidang Informasi Meteorologi Publik Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Prabowo menerangkan intensitas curah hujan di Jakarta selama Februari hingga April 2010 akan tinggi atau berkisar antara 301-400 mili meter. Menurutnya, intensitas hujan baru akan berkurang mulai Mei 2010 atau akhir April 2010.
Berdasarkan data BMKG, ada beberapa daerah yang berpotensi banjir dengan intensitas menengah, yaitu enam kawasan di Jakarta Barat yakni Grogol, Petamburan, Cengkareng, Kalideres, Kebon Jeruk serta Tamansari. Di Jakarta Pusat, Cempaka Putih, Gambir, Kemayoran, Menteng, Sawah Besar, Senen dan Tanah Abang.
Kemudian di Jakarta Selatan yakni Cilandak, Kebayoranbaru, Mampang Prapatan, Pasar Minggu, dan Tebet. Untuk Jakarta Timur, Cakung, Cipayung, Ciracas, Jatinegara, Kramatjati dan Pulogadung. Sedangkan di Jakarta Utara yakni Cilincing, Kelapa Gading, Koja, Pademangan, Penjaringan, dan Tanjung Priok.
“Ke seluruh daerah itu berpotensi banjir dengan intensitas menengah,” kata Prabowo.
Sementara itu, mengenai tebal curah hujan yang terjadi pada saat ini lebih kecil jika dibandingkan dengan curah hujan pada tahun 1996, 2002, 2007 dan 2008, dimana pada saat itu wilayah Jakarta terjadi banjir besar.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar