Advertisement

Page Ranking Tool

Senin, 22 Februari 2010

Bambang: Pansus Terancam Dilumpuhkan

Anggota Panitia Khusus Angket Century, Bambang Soesatyo, menilai presiden dan kekuatan politik binaannya, Partai Demokrat, harus bijaksana dan elegan dalam menjaga stabilitas pemerintahan. Jangan timbulkan kesan di benak rakyat bahwa presiden menghalalkan segala cara untuk melindungi pemerintahannya.

"Manuver politik orang-orang dekat presiden akhir-akhir ini sudah dilihat sebagai upaya presiden melumpuhkan pansus," kata Bambang dalam keterangannya kepada VIVAnews, Senin 22 Februari 2010.

Bambang menjelaskan, pelumpuhan pansus itu yakni dengan cara melobi elit parpol serta menebar ancaman dengan wacana reshuffle kabinet dan memburu pelanggar peraturan perpajakan. Langkah itu bisa diterjemahkan sebagai upaya menutup-nutupi kesalahan para pembantu presiden dengan memaksa Pansus melakukan kebohongan publik.

"Tentu saja manuver politik itu bisa dimaknai sebagai langkah menghalalkan segala cara oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas pemerintahannya. Jika manuver itu diteruskan, justru bisa menjadi bumerang bagi pemerintah sendiri, karena akan melahirkan ekses yang sulit dikalkulasi," ujar politisi Partai Golkar itu.

Oleh karena itu, lanjut Bambang, pemerintah diharapkan menahan diri, dan membiarkan Pansus Hak Angket DPR independen. Tekad presiden menjaga stabilitas pemerintahannya kita apresiasi," ujarnya. Akan tetapi, menurut Bambang, situasinya sudah berkembang sedemikian jauh, tak seideal yang diasumsikan. Kepercayaan terhadap satu-dua pembantu presiden sudah mencapai titik terendah.

Dengan demikian, strategi melumpuhkan Pansus Hak Angket DPR untuk tidak meminta pertanggungjawaban dari para pejabat itu juastru bisa menjadi bumerang bagi presiden dan kabinetnya. Bahkan, presiden bisa dinilai menghalalkan segala cara untuk menjaga stabilitas pemerintahannya.

Menurut Bambang, pemerintah, dan juga para elit politik, harus menyadari bahwa apa yang dikerjakan Pansus berada dalam area kewajiban DPR untuk menyatakan sebuah kebijakan itu salah atau benar. Maka, baik DPR maupun pemerintah sendiri tidak boleh gegabah. "Kedua belah pihak harus berjiwa besar dan bijaksana, menjadi negarawan sejati," ujarnya.

Bambang menjelaskan, pandangan atau kesimpulan fraksi-fraksi itu sudah disampaikan secara terbuka. Logikanya, tak ada ruang untuk mundur atau berubah. Pemerintah dan elite politik mesinya menyadari hal ini.

"Ada risiko besar jika rekomendasi Pansus Hak Angket ke Paripurna DPR tidak sejalan atau bertolak belakang dengan kesimpulan awal masing-masing fraksi. Rakyat tak hanya kecewa, tapi juga marah. Risiko itu tak hanya ditanggung DPR, tetapi juga pemerintah," jelasnya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar