Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie tidak merasa bahwa perintah Presiden Yuhdoyono kepada kepolisian untuk menindak para pengemplang pajak diarahkan kepadanya. Menurut dia, Presiden memberi perintah untuk menindak semua perusahaan dan tidak mengarahkan ke personal.
"Pak SBY tidak menunjuk orang yang spesifik. Ada sekian banyak perusahaan yang dikategorikan pajaknya belum cukup," kata Ical seusai melakukan pertemuan dengan menteri, gubernur, dan para kader dari Partai Golkar di Gedung DPR, Rabu (10/2/2010).
Ical menegaskan, tidak ada hubungan antara dia sebagai pemimpin perusahaan dan posisinya sebagai ketua umum partai. "Saya minta bedakan antara perusahaan dan partai. Itu tidak ada hubungannya. Perusahaan dan pribadi harus bayar pajak. Tapi apa hubungannya dengan Partai Golkar. Masalah pajak itu diselesaikan di pengadilan," ungkapnya.
Seperti diberitakan, berdasarkan data yang dilaporkan Kantor Pajak per 1 Februari 2010, perusahaan milik Ical, Bakrie Investindo, masuk dalam 10 besar penunggak pajak terbesar.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memerintahkan kepada Polri agar melakukan penegakan hukum dengan menindak para pengemplang pajak yang merugikan negara. Perintah itu dikatakan saat membuka acara rapat pimpinan Polri di Mabes Polri.
Pajak Indonesia menyulitkan duina usaha.
BalasHapus