Pelaksanaan ratusan pemilihan kepala daerah yang diagendakan tahun ini diprediksi tanpa persiapan memadai. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengusulkan pilkada pada 2010 ini ditunda.
Persoalan daftar pemilih menjadi perhatian Arif Wibowo, anggota Komisi II dari PDIP. Ia menilai masih banyak hal yang harus diperbaiki guna mendapatkan hasil yang demokratis.
Dalam rapat kerja Komisi II dengan Badan Pengawas Pemilu, Komisi Pemilihan Umum dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Arif meminta permasalahan DPT dapat diselesaikan sebelum pelaksanaan pesta demokrasi berlangsung. “Pilkada 2010 sebaiknya ditunda dalam jangka waktu yang ditetapkan kemudian,” katanya, Rabu 10 Februari 2010.
Pendapat senada dikemukakan Partai Persatuan Pembangunan. “Kami menginginkan Pilkada berkualitas yang mencerminkan demokrasi,” kata AW Thalib (F-PPP) dalam pertemuan yang dipimpin Ketua Komisi Burhanuddin Napitupulu itu
Sementara itu Nurokhmah (F-PG) menilai sebaiknya bagi daerah yang telah siap melaksanakan Pilkada tidak perlu ditunda. “Pilkada 2010 bagi daerah yang telah siap lebih baik dijalankan tapi bagi daerah yang belum siap lebih baik ditunda,” katanya.
Lebih jauh, ia meminta supaya pemerintah dan KPU serta Bawaslu melakukan pemetaan daerah yang akan melangsungkan Pilkada. “Pemetaan daerah yang telah siap melaksanakan Pilkada,” ujarnya.
Sebelumnya, Ferry Mursyidan Baldan, penyusun Undang-undang Pemilu, menyatakan pilkada 2010 sebaiknya ditunda. Selain problem DPT, juga terdapat masalah Panitia Pengawas yang belum terbentuk. KPU beberapa waktu lalu membatalkan surat edaran Bawaslu yang meneruskan masa jabatan pengawas Pemilu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar