Anggota Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq, menyatakan bahwa boikot Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja DPR tidak memiliki urgensi. Usulan ini muncul pasca rekomendasi DPR dalam kasus dana talangan Bank Century.
"Usulan boikot ini kan baru statement dari beberapa orang. Kami belum lihat prakteknya nanti seperti apa," kata Mahfudz yang juga politisi PKS itu di gedung DPR Jakarta, Jumat 12 Maret 2010.
Ketika DPR sudah mulai aktif lagi pada masa sidang berikutnya dan mulai melakukan rapat kerja lagi antara Kementerian Keuangan dengan Komisi XI misalnya untuk pembahasan APBNP, baru bisa diketahui bagaimana perkembangan hubungannya.
Kalau ternyata malah hanya memunculkan ketegangan antara DPR dan Pemerintah, menurut Mahfudz, lebih baik pemerintah mengalah. Pemerintah diharapkan mengalah dengan mengutus pejabat lain, selain Sri Mulyani. "Saya kira itu jalan tengah yang cukup baik," kata Mahfudz.
Mahfudz memahami gangguan psikologis bila Sri Mulyani tetap melakukan rapat kerja dengan DPR. Namun bagaimanapun, kata dia, kerjasama antara Kementerian Keuangan dan DPR tetap harus dijaga baik. Prinsipnya agar jangan sampai hubungan antara pemerintah dan parlemen mengalami kerenggangan.
"Bisa saja sementara waktu nanti Kementerian Keuangan dalam melakukan pembahasan dengan DPR diwakili oleh pejabat lain, sepanjangan DPR juga tidak keberatan," kata Mahfudz.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar