Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla tak setuju rencana Dewan Perwakilan Rakyat memboikot Menteri Keuangan Sri Mulyani saat pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan. Menurut JK, harus dipisahkan masalah APBNP dengan masalah Bank Century.
"Kita harus pisahkan masalah antara masalah yang terjadi dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan," kata Jusuf Kalla saat baru tiba di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta, Jumat 12 Maret 2010.
Kata Jusuf Kalla, kepentingan masyarakat jangan dikorbankan. "Tetapi tetap melanjutkan masalah hukum. Kepentingan rakyat juga tidak bisa dinafikan," kata JK. "Tetapi yang lebih penting, jangan kita mengalahkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan."
Sementara mengenai usul penonaktifan Sri Mulyani, Jusuf Kalla menyatakan itu keputusan pemimpin dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. SBY harus arif memutuskan di antara dua proses yang terjadi, politik dan hukum.
"Kalau kasus politik tentu beban politik, moral politik. Kalau proses hukum ini kan praduga tidak bersalah tetapi dalam proses politik ada moral politik juga. Jadi memang pemimpinlah yang mempertimbangkan dua hal itu. Ini kan keputusan pemimpinlah," kata JK yang baru datang dari Padang selaku Ketua Umum Palang Merah Indonesia itu.
"Nanti pasti Pak SBY akan mengambil keputusan yang tepat untuk itu. Tidak mungkin dibiarkan kedua-duanya," kata Jusuf Kalla.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar