Fraksi Partai Golkar di Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi terhadap gagasan pemerintah dalam menarik investasi asing pada sektor pertanian dan peternakan, khususnya di 6 provinsi kawasan Timur Indonesia.
Namun pemerintah perlu berfikir ulang dalam memposisikan investor asing pada percaturan industri pertanian Indonesia, sebab sektor pertanian merupakan sektor yang sangat fundamental dan menyangkut hajat hidup bangsa Indonesia.
Pemerintah harus mengutamakan pelaku usaha swasta nasional dan petani tradisional. Jangan sampai investasi yang masuk justru mematikan usaha pertanian lokal.
Pernyataan FPG DPR RI ini menanggapi Pernyataan Menko Perekonomian Hatta Rajasa tentang rencana investasi pertanian dan peternakan dari Australia. FPG DPR RI menilai investasi pertanian merupakan salah satu langkah untuk mendorong produksi pangan nasional serta untuk memperkuat program ketahanan pangan nasional.
Demikian dikatakan Wakil ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Firman Subagyo dalam siaran pers yang dikirim ke media massa (18/03/10). FPG DPR RI mendorong langkah yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi khususnya di di sektor pertanian sehingga dapat mendorong roda perekonomian nasional yang akhirnya diharapkan berdampak pada kesejahteraan rakyat.
Fraksi Partai Golkar di Komisi IV DPR RI juga mendukung program-program ketahanan pangan melalui pencapaian swasembada beras dan daging.
“Kami meminta pemerintah selain mendorong investasi dari luar, juga dapat mendorong pelaku usaha pertanian dan peternakan nasional untuk berperan aktif dalam program ketahanan pangan. Jangan sampai sektor pangan pun ketergantungan terhadap asing” Kata Firman Subagyo, Politisi asal Pati Jawa Tengah ini.
Dia berharap kebijakan investasi pertanian ini tidak mengulang kesalahan pada kebijakan sektor pertambangan dimana saat ini lebih banyak dikuasai oleh pihak asing.
Selain itu selama ini sektor pertanian kurang mendapat dukungan secara serius dari pemerintah khususnya terhadap kajian ketahanan pangan yang memberdayakan sektor swasta nasional dan petani tradisional. Pemahaman ketahanan pangan disini tidak selalu identik dengan beras, namun juga pada komoditas pertanian lainnya. Di kawasan timur, ketahanan pangan terhadap komoditas sagu, ubi, dan kentang juga merupakan makanan pokok utama yang perlu didukung oleh pemerintah.
Khusus Program Swasembada daging FPG DPR RI mendesak pemerintah untuk mendorong peningkatan populasi sapi potong yang ditargetkan meningkat dari 12 juta ekor pada tahun 2009 menjadi 14,6 juta ekor pada tahun 2014 melalui peningkatan peran peternak lokal untuk melakukan penyediaan bibit unggul.
FPG DPR RI menilai selama ini pemerintah belum intensif mendorong potensi bibit sapi lokal untuk program sasembada daging ini. “Pemerintah terkesan selama ini lebih mengutamakan penyediaan bibit impor untuk penyediaan kebutuhan sapi. “ Tambah Firman Subagyo, yang juga Ketua DPP Partai Golkar ini.
Sebagaimana diketahui Selama periode 2005-2009, Indonesia masih mengimpor 40 persen total kebutuhan daging sapi yang pada tahun 2009 saja mencapai 322,1 ribu ton.. Meskipun populasi sapi potong dari tahun 2005 hingga tahun 2009 meningkat sebanyak 4,4 persen per tahun, populasi sapi potong dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan daging sapi.
Untuk itu dalam upaya peningkatan peran peternak lokal, FPG DPR RI khususnya di komisi IV mendesak pemerintah khususnya kementerian pertanian memperhatikan aspek permodalan para peternak.
Selama ini Program ketahanan pangan dan sektor pertanian pada umumnya selama ini kurang didukung Regulasi terhadap aspek pembiayaan serta hambatan perbankan lainnya.
“Kami mendesak untuk terus mengalokasikan subsidi dan program intensif lainnya untuk memberikan gairah berusaha bagi para peternak lokal Untuk itu peran dan kerjasama natara pemrintah dan perbankan sangat diperlukan” Kata Firman Subagyo. Sebagaimana diketahui Pemerintah telah mengalokasikan dana sekitar Rp 145 miliar pada 2009 dan 2010 untuk mensubsidi bunga kredit pembibitan sapi.
Untuk kelancaran pelaksanaan Kredit Usaha Peternakan Sapi (KUPS) juga telah dikeluarkan Permentan No. 40/Permentan/PD.400/9/2009 yang mengatur pelaksanaan subsidi bunga kredit usaha pembibitan sapi.
Diluncurkannya Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) yang dimulai tahun 2009 adalah salah satu terobosan untuk meningkatkan produksi dan populasi ternak sapi potong, selain skim kredit lainnya seperti Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KPPE).
Sehingga FPG DPR RI berharap Investasi yang akan dilakukan khususnya pada peternakan tidak hanya dilakukan untuk peningkatan produksi semata, tetapi juga upaya melindungi dan mendorong para pelaku usaha peternakan lokal sekaligus pemberdayaan UKM dalam negeri.
“bagaimana pun dalam krisis ekonomi tahun 1998 telah memberikan pelajaran penting bagi kita, bahwa sektor usaha kecil dan menengah lyang ternyata mampu menjaga ekonomi nasional dari ancaman kebangkrutan” Tambah Firman Subagyo.
Selain itu, FPG DPR RI juga mendesak Pemerintah untuk mulai mengurangi impor daging secara bertahap untuk mendukung kebijakan swasembada daging.
Untuk itu mulai tahun 2010, FPG DPR RI mendesak Kementerian Pertanian melarang impor jeroan karena selain untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk impor, kebijakan impor jeroan dikhawatirkan membawa virus dan penyakit yang berbahaya bagi kesehatan manusia. “larangan Impor jeroan ini diharapkan berimplikasi positif bagi pengembangan usaha peternakan lokal” tambah Firman Subagyo.
Sebagaimana diketahui Data Ditjen Peternakan menyebutkan, pada 2008, realiasi impor daging dan jeroan sebanyak 70,4 ribu ton atau 56,28% dari total Surat Persetujuan Pemasukan (SPP) sebanyak 124,439 ton.Dari jumlah impor tersebut terdiri dari 57,18 ribu ton (81,6%) dalam bentuk daging, sisanya 12,86 ribu ton (18,4%) adalah berupa jeroan (hati dan jantung).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar